KUDETA ATAU MASUK PERANGKAP RANJAU DARAT

Oleh: Salamuddin Daeng

Kemenangan Anis-Sandi sebetulnya adalah kudeta terhadap pemerintahan Jokowi dan koalisi partai penguasa. Seluruh publik tahu Pemprov DKI Jakarta adalah kaki terkuat dari pemerintahan Jokowi dan telah ditumbangkan oleh oposisi.

Jokowi tidak punya kaki dan tangan lagi di DKI jakarta yang sangat strategis bagi pemerintahannya dan perekonomian ke depan. Sampai saat ini ekonomi Indonesia masih Jakarta. Jakarta adalah tempat bagi oligarki Jokowi untuk mengeruk uang sebagai sumber dana pembiayaan Pemilu 2019. Sekarang Jokowi harus berbagi dengan oposisi dalam hal diatribusi sumber daya tersebut. Jatah oligarki Jokowi akan berkurang secara significant.

Bayangkan bahwa berbagai mega proyek yang dijalankan oleh Pemerintahan Jokowi bersandar pada utang yang menjamin aset-aset negara yang berada di DKI Jakarta. Proyek proyek tersebut juga didanai bersama Pemprov DKI Jakarta yang juga menggunakan dana utang.

Seluruh proyek di DKI jakarta akan dituntut dievalusi ulang baik dari sisi anggaran, analisis dampak lingkungan (Amdal) kalayakan proyek, dan kepastian dapat dibayar serta meminta masukan masyarakat. Kajian menyeluruh terhadap proyek proyek tersebut tidak dilakukan. Di era pemerintahan sebelumnya pemerintahan bagaikan kesetanan dalam membuat proyek sehingga Jakarta hancur lebur seperti sekarang ini.

Penataan ulang yang akan dilakukan oleh pemerintahan baru akan dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek tersebut terutama yang berkaitan dengan beban besar yang diemban oleh Pemprov DKI Jakarta dan utang yang semakin membengkak. Sebagaimana diketahui bahwa berbagai proyek yang dibiayai dengan utang tersebut adalah MRT, LRT, Kereta Cepat, pengerukan sungai, kanal, gorong gorong di DKI Jakarta. Hal ini akan mengubah garis besar proyek-proyek tersebut. Ditambah lagi perencanaan terhadap proyek ini telah kacau dari awal dan ini akan menimbulkan dampak sosial ekonomi dan dampak terhadap anggaran yang sangat buruk. Ibarat maju kena mundur kena. Tidak diteruskan yang kena Jokowi, diteruskan yang babak belur Pemprov DKI Jakarta.

Ini adalah pertaruhan yang besar bagi opisisi, yang tidak boleh meleset. Karena seluruh imbalan atas proyek ini telah diterima oleh pemerintahan sebelumnya.

Selain itu banyak proyek di DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara republik Indonesia ini penuh dengan skandal keuangan dan diduga korupsi. Dengan demikian janji pemerintahan baru yang akan menberantas korupsi akan memiliki konsekuensi terhadap berbagai proyek pemerintahan Jokowi seperti reklamasi, dll. Kewajiban Anies-Sandi untuk mengungkap tuntas skandal korupsi dalam pemerintahan sebelumnya akan membuat koalisi penguasa keringat dingin. Bisa-bisa masuk bui semua.

Kegagalan pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan mega proyek ini akan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas pemerintahan ini di mata rakyat. Proyek yang sejak awal direncanakan tanpa persiapan yang baik, anggaran yang cukup, kajian lingkungan yang memadai, dan sosialisasi yang kurang pada rakyat, terancam berantakan. Jika semua skandal mega proyek ini dibiarkan terus berlanjut oleh Anis-Sandi maka pemerintahan ini sama dengan masuk jebakan ranjau. Jadi apakah akan memilih kudeta agar selamat?

Source Teropongsenayan

MEIKARTA PROYEK REKLAMASI JILID 2

Apakah ini yang dikatakan merdeka untuk pribumi asli sebagai pemilik NKRI..!  Darurat..!! Muncul kota baru bernama kota Meikarta sebagai strategi neo imperialisme cina.

Setelah terhambatnya Proyek Reklamasi Jakarta senilai sekitar 500 triliun dengan luasan sekitar 5.100 hektar ( hampir 2x lipat kota Cirebon), karena telah terjadi pertarungan antara kubu Kapitalisme (Amerika) dan Neo Sosialis Komunis (CINA) dalam memperebutkan kursi nomor 1 dan 2 di Pilkada Provinsi DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Maka munculah proyek baru yang tiba-tiba muncul ke permukaan yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat luas.

Proyek tersebut adalah membangun kota baru dengan luasan wilayah sekitar 2.200 hektar (melebihi luas kota Magelang). Dengan perencanaan yang sudah dibuat sejak 2014 dan pembangunan fisik di mulai pada bulan Januari 2016 lalu. Pembangunan proyek ini dilakukan di sekitar Cikarang Selatan, Kab. Bekasi dengan anggaran biaya pembangunan sebesar 287 triliun. Dan proyek ini adalah milik James Riyadi bos Lippo Grup. James Riyadi memberi nama Kota Meikarta. Asal-usulnya dari nama ibunya sendiri yaitu Mei.

Infrastruktur yang luar biasa dibangun di kota ini, di antaranya:
● 100 gedung pencakar langit yang mempunyai tinggi lantai dari 35-46 tingkat yang sedang dibangun secara serentak.
● 250-400 ribu unit rumah dengan harga mulai dari 400 jutaan dengan harga tanah 12 juta/ m².
● 7 pusat perbelanjaan bertaraf internasional.
● rumah sakit internasional.
● pusat keuangan internasional.
● 10 hotel internasional berbintang lima.
● perpustakaan nasional, opera teather and art centre.
*● 100 SD internasional dan sekolah nasional plus, serta 50 SMP, SMA Nasional, dan Internasional.
● Dan kesemuanya ini dapat menampung sekitar 1-2 juta penduduk baru migrasi dari Cina yang akan siap huni pada bulan Desember 2018 mendatang.

Dan Kota Meikarta ini akan menjadi kota paling modern Se-Asia Tenggara karena tingkat perencanaan dalam menata kotanya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Proyek Meikarta mulai muncul ke permukaan sejak media memberitakan ketika dilakukan penjualan perdana pada 13 Mei 2017 lalu di Orange County Lippo Cikarang, para calon pembeli datang berduyun-duyun. Kemudian mereka memasang iklan display dua halaman berwarna di media harian Kompas dan di Harian Media Indonesia (22/5) bahkan sampai lima halaman berwarna.

Pada saat muncul ke permukaan, ternyata Pemprov Jawa Barat terkaget-kaget mendengar tiba-tiba ada sebuah kota baru yang sedang dibangun di Kawasan Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar pun mempertanyakan apa maksud pembangunan proyek tersebut, karena tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada pihak Pemprov Jawa Barat serta tidak ada izin sama sekali yang dikeluarkan Pemprov pada pembangunan proyek tersebut, hingga Dedi Mizwar pun mengatakan bahwa proyek tersebut adalah bagaikan membangun negara di dalam negara.

Para ahli perencanan wilayah dan tata kota pun mengkritik keras akan proyek tersebut, karena itu benar-benar di luar hasil analisis mereka yang telah menjadi Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (RTRWP) Tahun 2009-2029 yang sudah ada perencanaan jangka panjang 20 tahun ke depan yang telah dibuat serta disahkan pada 30 November 2010 lalu.

Proyek tersebut telah mengacaukan perencanaan wilayah dan tata kota yang akan dilaksanakan Pemprov Jawa Barat dalam pembangunan kota metropolitan Bogor-Depok-Bekasi-Karawang dan Purwakarta ( BODEBEKARPUR ) untuk mengimbangi pertumbuhan Jakarta.

Ditambah lagi Kota Meikarta ini ternyata sudah berkorelasi dengan proyek sebelumnya yang dikuasai oleh Cina pula (perusahaan cina railway international), yaitu Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-bandung sepanjang 142 km yang pada saat ini masih dalam tahap pembangunan pula. Proyek kereta cepat ini pun 75% diantaranya didanai dari CDB (Central Development Bank) Cina dari total anggaran pembangunan sebesar 74,8 triliun (75% dari hutang CDB, 25% dari APBN) serta dengan menggadaikan 4 Aset BUMN yaitu :
• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk,
• PT Jasa Marga (Persero) Tbk,
• PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero), dan
• PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai gantinya jika proyek ini gagal.

Direktur PT KAI Ignasius Jonan adalah penentang keras proyek tersebut. Menurutnya proyek ini tidak berkeadilan dan tidak ada urgensinya dibangun. Apalagi bila proyek tersebut dibiayai dengan dana APBN. Jonan menilai jauh lebih penting mengembangkan Proyek Kereta Api Trans-sumatra, Trans-kalimantan, Trans-sulawesi atau Trans-papua. Padahal untuk jalur Jakarta - Bandung sudah terhubung dengan Jalur Tol Purbaleunyi, maupun jalur kereta api. Khusus untuk kereta api, tinggal dikembangkan beberapa ruas jalur rel ganda.

Akhirnya karena ketidaksepakatan Ignasius Jonan dalam proyek ini, maka dia pun segera diberhentikan dari kursi menteri perhubungan atas perintah Jokowi (Petugas Presiden).

Perlu diingat.. Strategi Cina dalam melalukan imperialisme neo-komunis-nya adalah menanamkan investasi dengan cara turnkey project. Turnkey project ini adalah paket yang dikeluarkan Cina pada saat negara peminta/ penjual aset meminta Cina untuk membangun infrastruktur di negara peminta tersebut. Paket turnkey project ini diantaranya dimulai dari :
● Pendanaan
● Mesin
● Bahan Baku
● Manajemen
● Tenaga Ahli
● Bahkan sampai kuli kasar didrop dari Cina.

Makannya jangan heran jika banyak berdatangan pekerja asing asal Cina, karena itu sudah Turnkey Project (satu paket) yang Cina tetapkan jika ingin mengundang Cina untuk berinvestasi di negara Indonesia kita ini.

Modus turnkey project ini sukses dijalankan di Afrika. Di antaranya negara Zambia, Gablon, Angola dan negara yang baru terbentuk yaitu Sudan Selatan. Bahkan jika sudah tidak sanggup mengganti hutang yang telah Cina keluarkan pada banyak pembangunan proyek, maka taruhannya adalah ekonomi, politik dan kekuasaan yang akan dikendalikan penuh oleh Cina. dengan kata lain negara itu kolaps dan milik Cina (luar biasa..)

Hal ini sungguh benar-benar berbahaya karena sedang Indonesia alami pula secara bertahap demi tahap menuju kehancuran..!! ditambah lagi saat ini pemerintah Indonesia pun mempunyai hutang luar negeri Per April 2017 tercatat sebesar USD 328,17 miliar atau setara dengan Rp 4.365 triliun. Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Maret 2017 yang tercatat hanya USD 326,45 miliar.

Hutang ini telah benar-benar membuat Indonesia tinggal tunggu kolaps total karena benar-benar dicengkram oleh Cina dan Amerika yang saling memperebutkan segala potensi sumber daya alam dan perebutan pengaruh politik dan kekuasaan di elit pemerintahan agar dapat dikendalikan penuh oleh salah satu di antara 2 Adidaya yang membawa masing-masing ideologinya ini.

Indonesia sudah benar-benar terjebak perangkap hutang asing (debt trap) dan asumsi perspektif ekonomi pertumbuhan ala kapitalisme yang ketergantungan akan investor asing dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Kejadian ini sungguh benar-benar seperti Singapura yang sudah dikuasai oleh bangsa Cina dari tahun 1970an lewat Lee Quan Yew yang berhasil menarik perhatian pribumi dengan modus keperduliannya dalam membangun negeri dari berbagai sisinya, sehingga akhirnya setelah berhasil, peran pribumi pun sudah tergeser sepenuhnya.

MENGKUDETA NASIONALIS RELIGIUS DARI DEMOKRAT

Oleh  : Ferdinand Hutahaean

Ada yang unik meski cenderung Saya menilai sikap itu sebagai sebuah keanehan, labil dan inkonsistensi dalam berpolitik, dalam hidup ber bangsa dan hidup ber negara. Yang Saya maksud disini adalah adanya upaya Mengkudeta Nasionalis Religius Dari Partai Demokrat.

Menarik jika kita mencermarti rentetan peristiwa upaya-upaya yang mungkin bisa kita golongkan sebagai upaya sistematis mengkudeta slogan Nasionalis Religius dari Partai Demokrat.

Sebelum kita bercerita tentang Kudeta Nasionalis Religius itu, Saya ingin sampaikan kepada publik tentang apa itu Nasionalis Religius, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Manifesto Partai Demokrat. Bagi Demokrat, Nasionalis Religius itu adalah identitas partai yang sudah disematkan sejak Partai Demokrat lahir 9 September 2001 silam dibawah prakarsa Susilo Bambang Yudhoyono.

Nasionalis bagi Demokrat adalah sikap kecintaan kepada Indonesia, mengabdi kepada Indonesia, dan menjaga Indonesia dalam format kesatuan. Demokrat  Nasionalis adalah Partai tengah berideologi Pancasila yang tidak ke Kiri tidak ke Kanan, serta tidak menjadi extrim kiri atau extrim kanan. Partai Demokrat adalah Partai yang sudah lulus uji berkuasa 10 tahun menjaga Indonesia dan merawat kerukunan antar keberagaman serta menjadikan Indonesia disegani dan dihormati dalam setiap diplomasi Internasional. Dimana Merah Putih berkibar, disitu Panji Demokrat akan berkibar mengawal Merah Putih.

Religius artinya bahwa Partai Demokrat dalam mencintai bangsa, menjaga bangsa, hidup ber bangsa dan ber negara selalu tidak lepas dari nilai-nilai luhur ajaran Agama. Hidup religi, bersandar kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara saling mendorong setiap umat beragama untuk tidak lepas dari doa atas segala aktifitas kehidupan. Keberagaman Agama bagi Demokrat adalah kekayaan kehidupan religi yang harus dirawat. Terbukti dari keberagaman Agama dan Keyakinan pengurus utama Partai Demokrat. Ketua Umum beragama Islam, Sekjen beragama Kristen Katolik, Ketua Dewan Pakar beragama Islam dan Ketua Dewan Pembina beragama Kristen. Lantas dengan begini, hanya pemikiran tidak waraslah yang berani menuding Demokrat Intoleran.

Nasionalis Religius adalah slogan milik Partai Demokrat sejak lahir. Berulangkali tertulis dalam Manifesto Partai, Mars Partai dan Lambamg Partai. Namun slogan itu, tampaknya serius ingin dikudeta oleh pihak lain. Mari kita ulas sebagai berikut.

1. Publik tentu masih ingat pada bulan Mei 2017 tanggal 25, Surya Paloh yang adalah Ketua Umum Partai Nasdem menegaskan bahwa Partai yang dipimpinnya adalah Nasionalis Religius. Saya tentu ingin tertawa mendengar itu. Tak ingin menertawakam baiknya Saya bertanya. Sebetulnya Nasdem itu singkatan dari Nasional Demokrat atau Nasionalis Religius? Mudah-mudahan pak Surya Paloh tidak lupa dengan kepanjangan Nasdem itu apa, bukan Nasionalis Religius tapi Nasional Demokrat.

2. Sekjen PDIP Hasto tanggal 5 Agustus 2017 pasca pertemuan dengan Hamzah Haz menegaskan bahwa PDIP ingin menguatkan citra Nasionalis Religius. Pasalnya PDIP tidak ingin distigmakan atau diidentikkan sebagai Komunis.

3. Tanggal 1 Agustus 2017, Viktor Laiskodat Ketua Fraksi Nasdem menuding Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN adalah intoleran, partai pendukung khilafah. Tudingan sesat hanya karena Demokrat memperjuangkan dan membela Demokrasi dengan menolak perpu pembubaran ormas tanpa melalui proses hukum. Padahal, Demokrat pasti akan menolak semua bentuk perbuatan atau gerakan yang ingin mengganti ideologi bangsa selain Pancasila. Itu pasti dan harga mati bagi Demokrat.

Lantas mengapa sekarang Nasionalis Religius itu menjadi sangat penting bagi Nasdem dan PDIP? Saya jadi terheran-heran dengan perbuatan itu. Saya juga jadi ingin menjadi bertanya, apakah dengan membela dan mendukung penista agama itu bisa disebut religius? Atau bisakah sebuah Partai disebut Nasionalis jika tidak menerima lahir bathin sebuah keputusan pengadilan yang diproses oleh penegak hukum yang bekerja berdasar amanat Undang-undang? Contohnya, vonis Ahok menista agama itu masih banyak yang belum bisa menerima dan malah membalikkan opini bahwa itu adalah bentuk intoleransi dan anti Pancasila. Mungkinkah Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan bekerja mendukung intoleran dengan menghukum Ahok? Hmmm tampaknya ada upaya mencuci tangan dan mencuci muka dari kekotoran menggunakan slogan Nasionalis Religius.

Sudahlah... jangan kudeta Nasionalis Religius dari Partai Demokrat, karena Demokrat telah sukses membuktikan itu sejak partai Demokrat lahir, berkuasa 10 tahun dan pasca berkuasa hingga sekarang.

• Jika takut disebut Komunis, ya jangan dukung dan jangan pelihara anak ideologi Komunis serta jangan biarkan ideologi Komunis ditumbuhkan lagi.
• Jika takut dituduh tidak religius, sebaiknya jangan dukung penista agama dan jangan benturkan Pancasila dengan Agama.

Semudah itu seharusnya, tak perlu mengkudeta atau ikut-ikutan latah dengan slogan Nasionalis Religius. Biarkan itu tetap menjadi slogan Partai Demokrat.

Jakarta, 09 Agustus 2017

KRONOLOGIS SINGKAT G30SPKI

Peristiwa G30S berawal dari isu yang dibawa oleh Subandrio dari Mesir pada tanggal 15 Mei 1965, tentang adanya “Dewan Jenderal” atau yang dikenal dengan Dokumen Gillchrist.

Tanggal 25 Mei 1965, Sukarno memanggil para Menteri Panglima untuk menanyakan kebenaran isu tersebut. Pada kesempatan itu Jenderal Nasution dan Letjen Ahmad Yani dengan tegas menolak isu tersebut. Namun Sukarno tidak percaya.

Lalu dipanggillah Brigjen Sjafiudin (Pangdam Udayana) untuk mencari tahu nama-nama jenderal yang Phobi terhadap faham Komunis. Brigjen Sjafiudin memberikan daftar 9 nama jenderal yang terindikasi Phobia dengan Komunis. 

1. Jenderal Nasution (Menko Pangap).
2. Letjen Ahmad Yani (Menpangad)
3. Mayjen R Soeprapto (Deputy II Menpangad).
4. Mayjen MT Haryono (Deputy III Menpangad).
5. Mayjen S Parman (Asisten I Intelejen).
6. Mayjen Djamin Ginting (Asisten II Operasional)
7. Brigjen DI Panjaitan (Asisten IV Logistik).
8. Brigjen Sutoyo (Inspektur Kehakiman AD).
9. Brigjen Sukendro (Asisten Mayjen S Parman).

Berdasarkan rekomendasi dari Brigjen Sabur (DanPas Cakrabirawa), Sukarno diduga memberi perintah kepada Letkol Untung untuk menindak para jenderal yang Phobi dengan Komunis.

Persiapanpun dimulai. Bulan Oktober ditetapkan sebagai hari “Penindakan” karena diduga  Sukarno ingin mensejajarkan dirinya dengan Lenin dan Mao Tse Tung yang sudah lebih dahulu dikenal dengan Revolusi Oktobernya.

Di beberapa kesempatan, Sukarno selalu menyebut peristiwa G30S dengan istilah GESTOK, walau jenderal Nasution menyebutnya dengan istilah Gestapu.

Untuk mendukung operasi penindakan para jenderal, Menpangau Oemar Dhani menjadi penyuplai persenjataan. (TNI AU baru melaporkan kehilangan senjata setelah senjata-senjata tersebut disita lewat pertempuran di wilayah Lubang Buaya).

Sesuai rencana, akhirnya operasi penindakan para jenderal yang Phobi dengan Komunis pun dijalankan pada malam tanggal 30 September, tepatnya pagi dini hari. Satu persatu para jenderal diculik dari rumahnya masing-masing.

Namun ternyata “Operasi Penindakan” tidak berjalan sesuai rencana. Salah satu target ternyata berhasil meloloskan diri, dialah Jenderal Nasution yang merupakan Menko Pangap di waktu itu.

Walau tahu kalolau operasi penindakan para jenderal Gagal, namun operasi tetap dijalankan. Pada pagi harinya Letkol Untung mengumumkan berita sebaliknya melalui RRI.

Letkol Untung memberitakan kesuksesan Dewan Revolusi menghabisi para jenderal yang dianggap menghalangi Revolusi yang dicanangkan Sukarno.

Pengumunan ini ternyata mendapat sambutan di berbagai daerah, seperti Jogjakarta, di mana Kolonel Katamso dan Letkol Sudjono diculik dan dibunuh. Di beberapa daerah, para simpatisan PKI mulai menebar ancaman yang membuat rakyat menjadi kian ketakutan.

Pasca selamat dari upaya pembunuhan, jenderal Nasution bersembunyi di rumah salah satu kerabatnya. Menjelang sore hari, setelah memastikan siapa kawan dan siapa lawan, barulah jenderal Nasution meminta perlindungan di Markas Kostrad.

Setelah memastikan keselamatan jenderal Nasution, barulah Mayjen Suharto memberitahukan ke seluruh Kodam dan menginstruksikan untuk bersiaga penuh.

Setelah itu Mayjen Suharto pun memerintahkan Dan RPKAD, Kolonel Sarwo Edhie untuk segera merebut RRI dan wilayah Halim. Harap diketahui, Mayjen Djamin Ginting yang namanya juga tercantum dalam daftar turut berlindung di Markas Kostrad. Mereka mendapat pengawalan khusus yang ekstra ketat.

Keesokan harinya, Menpangal RE Marthadinata menjenguk jenderal Nasution di Markas Kostrad untuk memastikan kebenaran berita yang didengarnya. Mendengar kesaksian jenderal Nasution, Laksamana RE Marthadinata memastikan bila TNI AL tidak terlibat dan memberi dukungan untuk melawan PKI.

Namun sayang, sikap tegas RE Marthadinata harus dibayar dengan pencopotan dirinya sebagai Menpangal pada tanggal 21 Februari 1966.

Pasca terbunuhnya Letjen Ahmad Yani, Pada tanggal 2 Oktober 1965 Sukarno menyatakan mengambil alih komando angkatan perang, yang artinya mendemisonerkan Jenderal Nasution sebagai Menko Pangap. Sukarno pun mengangkat Mayjen Pranoto sebagai Menpangad dan Mayjen Suharto sebagai pelaksana harian Menpangad. (pada tanggal 21 Februari 1966, Sukarno mengangkat Mayjen Suharto menjadi Menpangad menggantikan Mayen Pranoto). 

Pada tanggal 3 Oktober 1965, lokasi mayat para jenderal ditemukan dan dilakukan pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober serta penguburan pada tanggal 5 Oktober 1965.

Pasca peristiwa pembantaian di Lubang Buaya, situasi perpolitikan Indonesia kian memanas. Mahasiswa dan Rakyat mulai turun ke jalan menuntut pembubaran PKI beserta underbow-nya.

Menghadapi tuntutan rakyat, akhirnya Sukarno mengeluarkan SP 11 Maret, yang memerintahkan kepada Letjen Suharto sebagai Menpangad untuk segera mengendalikan situasi dan keadaan dengan mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan dan kestabilan pemerintahan.

Namun Sukarno cukup cerdik dengan menyelipkan perintah untuk menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya. Sukarno menyelipkan perintah menjaga dan menjamin keselamatan pribadinya dengan menyematkan berbagai gelar yang disandangnya.

Berdasarkan SP 11 Maret, Letjen Suharto mulai mengadakan pembersihan atas unsur-unsur PKI di pemerintahan termasuk menangkapi beberapa menteri dan pejabat yang terlibat PKI.

Tindakan Letjen Suharto mendapat kritikan dari Sukarno yang ditanggapi Suharto dengan memasang dirinya sebagai tameng untuk menjaga nama baik Sukarno.

Pasca terbitnya SP 11 Maret, situasi keamanan Negara mulai terkendali. Gejolak demontrasi anti pemerintah mulai mereda. Namun situasi kembali memanas saat Sukarno mengawini gadis belia, Heldy Jaffar yang berusia 18 tahun di bulan Mei 1966. Perkawinan ini menjadi puncak kemarahan rakyat dan menjadi bukti “Ketidak Pedulian” Sukarno terhadap kondisi dan situasi Negara.

Rakyat melihat ternyata Sukarno lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan Bangsa dan Negara. Akhirnya tuntutan rakyat dijawab oleh MPRS yang diketuai oleh Jenderal AH Nasution. Pada bulan Juni 1966, Sukarnopun diseret ke SU MPRS untuk dimintai pertanggungjawaban.

Inilah awal kejatuhan Sukarno dinmana 2 nota pembelaannya yang diberi judul Nawaksara I dan II ditolak oleh MPRS. Mandat Sukarno sebagai Presiden pun dicabut MPRS pada bulan Maret 1967. Selanjutnya MPRS memilih dan mengangkat Letjen Suharto sebagai Plt Presiden. Terlukis kesan ketidak relaan di wajah Sukarno atas pencopotan dirinya dari kedudukan Presiden.

Berdasarkan Tap MPRS no 33 tahun 1967, MPRS memerintahkan kepada Plt Presiden, Jenderal Suharto untuk melakukan proses hukum kepada Sukarno sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun Suharto hanya mengenakan status Tahanan Rumah tanpa pernah berusaha mengajukan Sukarno untuk diadili.

Mikhul Dhuwur Mendhem Jero menjadi alasan Suharto agar Bangsa Indonesia tidak memperlakukan Sukarno seperti pesakitan/pecundang. Sikap Suharto ini dipertegas dengan pidatonya pada tahun 1968 di depan Sidang MPRS untuk lebih mencurahkan tenaga dan pikiran dalam menghadapi masa depan bangsa Indonesia.

Pada kenyataannya, Suharto memang tidak pernah mengajukan Sukarno ke depan sidang pengadilan manapun. Malah sebagai bentuk penghormatan, pada tahun 1986 Suharto memberikan gelar Pahlawan Proklamasi kepada Sukarno dan Hatta.

Mendirikan Tugu Proklamasi untuk menghormatinya serta menyematkan nama Sukarno-Hatta pada nama Bandara Internasional Indonesia. Dan terakhir, Suharto menyematkan foto Sukarno-Hatta pada lembaran uang kertas Rp.100.000,-

NB :
2 dari 9 nama jenderal yang menjadi target operasi berhasil selamat karena pada malam kejadian tidak berada di tempat/ di rumah. Mayjen Djamin Ginting berada di Medan saat peristiwa terjadi. Brigjen Sukendro berada di luar Jakarta saat peristiwa terjadi. Pasca peristiwa, Mayjen Djamin Ginting turut berlindung di Markas Kostrad bersama Jenderal AH Nasution.

Kronologis Kejadian G30S ini ditulis oleh  beberapa mantan aktivis 66