MARKETING BROKERS MEIKARTA HANYA JADI JONGOS ASENG

Marketing dan brokers meikarta cuma jadi jongos aseng. Yang ikut jualan meikarta tanggapi hal berikut:

1. Ketika rakyat disuguhi mimpi dan berbagai wacana pemindahan ibukota, para taipan sibuk membuat peta penguasaan wilayah Jabodetabek. Eng Ing Eng... Kini Kami akan ungkap, Project New Jakarta 2025 dan di dalamnya termasuk proyek meikarta, berikut informasi nya.

2. Mendengar project New Jakarta, ibarat menempatkan pemindahan ibukota ke luar Jawa hanya menjadi sekedar wacana hoax belaka.

3. Project New Jakarta 2025, ibarat sebuah project yang sudah disiapkan oleh para taipan properti bdasarkan pesan China dengan meniru Singapura.

4. Project New Jakarta 2025, adalah project masa depan, menjadikan Jakarta seperti Singapura.

5. Pernahkah ingat rencana penggabungan Jabotabek menjadi bagian terintegrasi untuk terwujudnya peta baru Jakarta.

6. Project New Jakarta 2025 adalah melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi menjadi satu kesatuan peta baru Jakarta 2025.

7. Wilayah yang saat ini melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi pada 2025 akan menjadi wilayah New Jakarta.

8. Lupakan wacana pengalihan, dengan rencana pemindahan ibukota ke luar Jakarta, itu semata taktik menutupi rencana besar New Jakarta 2025.

9. Mari kita bicara, fakta penguasaan oleh para taipan properti dengan memanfaatkan peta New Jakarta 2025 yang sudah disepakati di Tiongkok.

10. New Jakarta 2025, mulai terbaca ketika para taipan serta China conect mati-matian menjadikan Ahok sebagai gubernur DKI, demi 2025.

11. Pada 2025, yang dulunya Jabodetabek akan berubah menjadi New Jakarta Mengapa project ini dirahasiakan?

12. Ketika rakyat disuguhi mimpi dan berbagai wacana pemindahan ibukota, para taipan sibuk membuat peta penguasaan wilayah Jabodetabek.

13. Para taipan sudah berbagai lapak penguasaan wilayah, untuk proses persiapan penyatuan Jabodetabek menjadi New Jakarta 2025.

14. Wilayah Utara Jakarta serta pulau reklamasi hingga pelabuhan New Tanjung Priok perusahaan taipan besar dapat jatah hingga Li ka shing.

15. Wilayah Tanggerang Selatan hingga kabupaten Tanggerang, menjadi jatah Sinar Mas hingga Lippo group.

16. Tak beda dengan Tanggerang, di Bekasi pun menjadi wilayah bagi jatah antara Sinarmas, Sumarecon agung dan Lippo group.

17. Perusahaan properti milik taipan kini telah menghabisi wilayah persawahan di kota Bekasi hingga kabupaten Bekasi.

18. Dari Bekasi hingga perbatasan Karawang dan Bogor (Jonggol) semua kini terkoneksi oleh properti milik taipan.

19. Dan Lippo group ambil wilayah kab Bekasi dengan konsep Meikarta, yang ke depannya menjadi wilayah perbatasan New Jakarta 2025 dengan Jawa barat.

20. Menyambung dari Bogor hingga Tanggerang, menjadikan satu kesatuan sabuk lingkaran yang memutari New Jakarta 2025.

21. Peta New Jakarta 2025, dilingkari oleh properti milik taipan, ibarat melingkar seperti tembok China dari Bekasi, Bogor sampai Tanggerang. ..  pic.twitter.com/FIaQQm4SsC.

22. Dan untuk kawasan pelabuhan new tanjung Priok nantinya akan dimiliki lebih besar oleh pengusaha Li Ka Shing mirip Singapura.

23. Pribumi cukup disibukkan dengan kue bohongan terkait wacana pemindahan ibukota Agar tidak menganggu mimpi taipan membuat New Jakarta 2025.

24. Ibarat negara dalam negara, New Jakarta 2025 dilingkari tembok properti milik para taipan mirip tembok China (Bekasi, Bogor dan Tanggerang).

25. Apakah nanti pribumi terbuang dari wilayah New Jakarta 2025?

26. Apakah kita telat sadar lagi, bahwa mereka sedang bangun negara di dalam negara, New Jakarta 2025 seperti Singapura lalu dibatasi ala tembok China?

27. Ingat kisah warga pribumi Singapura yang tersingkir hingga tinggal di flat-flat (rusun), tak mampu biaya hidup, maka memilih pindah ke Malaysia.

28. Kalau saja kalian sadari, peta properti milik taipan ibarat melingkari peta New Jakarta 2025, mirip tembok China yang membatasi dan membedakan.

29. Pada 2025, kalau anda tak sanggup hidup dengan biaya tinggi di New Jakarta maka opsinya adalah keluar dari wilayahnya.

30. Dan akhirnya, peta New Jakarta 2025 menjadi pembeda mana pribumi dan pendatang yang menguasai Akses masuk dan sebagainya.

31. New Jakarta 2025, diawali dengan pembangunan kota-kota mandiri (topeng) yang ujung akhirnya terintegrasi menjadi satu kesatuan tembok.

32. Pribumi akan terusir karena dibuat terklasifikasi sendiri, dari warga usiran menjadi warga pinggiran lalu akhirnya warga kebingungan.

33. MEIKARTA hanyalah salah satu bukti, mimpi New Jakarta 2025 semakin mendekati kenyataan Satu titik poin dari sekian banyak titik poin.

34. Titik-titik yang menjadi satu kesatuan yang melingkar, dari Bekasi, Bogor, Tanggerang Ala tembok China dengan properti milik taipan.

Ibu Pertiwi hanya bisa meratapi, nasib anak negeri yang tidak mau menyadari akan ancaman penjajah dan pengkhianat negeri Merdeka atau Mati! 🔑

MEIKARTA: ITU BUKAN PENJUALAN, CUMA BOOKING FEE. HEHE

Oleh: Asyari Usman (Wartawan Senior)

Judul tulisan ini adalah inti dari isinya. Dan, layak dibuat dalam format komunikasi medsos yang sering disertai “Hehe”. Sebab, kutipan-kutipan yang akan Anda baca di bawah nanti adalah rangkaian buah pikiran yang memang cukup pantas disebut banyolan. Lawakan. Hehe!

Ada yang mau membodohi, dibodohi, terbodohi, pembodohan, pura-pura bodoh, dan menyangka semua orang bodoh. Itulah hasil diskusi antara Ombudsman RI dan Lippo Group berkenaan dengan proyek Meikarta yang dikatakan melakukan pelanggaran hukum. Kota baru di Cikarang ini dibangun tanpa izin lengkap. Hehe!

Jumat, 8 September 2017, Ombudsman RI, yang diwakili oleh Ahmad Alamsyah Saragih, mengadakan acara ini untuk menanyakan langsung kepada manajemen Lippo Group tentang banyak hal terkait kegiatan pembangunan di areal kota baru itu. Sekaligus juga memberikan peringatan bahwa mereka melanggar peraturan-perundangan kalau menjual properti yang dibangun tanpa izin.

Ada penjelasan yang sangat melecehkan nalar orang-orang yang mendengarkannya, bahkan nalar yang terendah sekali pun. Di pertemuan diskusi ini, Direktur Komunikasi Lippo Group, Danang Kemayan Jati, menolak anggapan bahwa Lippo melakukan pemasaran (penjualan). Hehe!

Dia membantah telah melakukan transaksi jual beli di Meikarta. Dikatakannya, seperti dikutip sejumlah media cetak dan online, sejauh ini yang diambil hanya “booking fee” atau uang tanda pemesanan dari konsumen. Uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pembangunan, namun disimpan khusus di rekening berbeda dan sewaktu-waktu bisa dikembalikan ke konsumen.

"Booking fee itu normal dalam bisnis properti. Itu belum transaksi, masih pemesanan. Supaya antriannya tertib dan bisa dikembalikan," kata Danang. Hehe!

Waduh, Pak Danang, “booking fee” bukan transaksi? Anda anggap ini bukan bagian dari proses jual-beli? Luar biasa! Kamilah yang bodoh. Hehe!

Anda tidak salah juga, sebenarnya. Sebab, divisi komunikasi di mana juga memang berusaha melakukan macam-macam cara agar orang menjadi terbodohkan, tanpa sadar. Hehe!

Dan, memang ada pula orang yang rela dibodohi. Atau, terbodohi. Bisa jadi juga pura-pura bodoh. Hehe!

Sebagai contoh, begini jawaban komisaris Ombudsman RI, Alamsyah Saragih, setelah mendengarkan penjelasan Pak Danang. “Syukur, di Lippo ini belum ada transaksi. Jadi yang sekarang dibayarkan ini hanya booking fee. Belum ada transaksi jual beli.”

Komisaris Saragih kelihatan pura-pura bodoh mengulangi pernyataan yang bersifat pembodohan oleh pihak Danang. Pak Ombudsman, yang semula mengeluarkan peringatan bahwa Meikarta bisa dikenai pasal pidana kalau menjual properti yang tidak punya izin, malah terkesan akan “membantu” Meikarta agar bisa mendapatkan izin secepatnya. Hehe!

Alamsyah Saragih akan menanyakan kepada Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bekasi tentang mengapa izin Meikarta terlalu lama terbitnya.

Seperti disebutkan tadi, Danang Kemayan Jati cukup piawai melaksanakan tugasnya sebagai direktur komunikasi Lippo. Secara umum, jabatan seperti ini memang selalu berfungsi untuk membolak-balik persoalan. Sampai orang lain terbodoh-bodoh. Hehe!

Tetapi, di dalam setiap proses pembodohan, rupanya tetap ada saja orang yang luput dari kebodohan. Karena, memang, tidak semua orang bodoh. Hehe!

Sebelum “closing statement” (hehe, supaya agak keren sedikit, dan tak kelihatan bodoh meskipun ikut juga terbodohkan), saya ingatkan Anda sekalian tentang dua berita yang dimuat di Kompas.com, edisi 6 Juli 2017, segmen “Properti”.

Begini judulnya, “Dari Penjualan 16,800 Apartemen Meikarta, Lippo Raup Rp8 Triliun”. Barangkali Pak Danang sudah lupa berita ini. Atau, bisa jadi beliau punya tafsiran sendiri tentang judul berita ini. Hehe!

Kemudian, pada 17 Agustus 2017, di segmen yang sama, Kompas.com membuat judul “Penjualan Meikarta Tembus 99,300 Unit”. Media lain juga rata-rata menggunakan kata “penjualan”. Kata yang saat ini sedang tidak disukai oleh Meikarta.

Agaknya, kata “penjualan” di sini beliau tafsirkan menjadi “booking deal”. Atau, boleh jadi Pak Danang lupa berpesan kepada para penulis berita agar tidak menggunakan kata “penjualan”. Atau, bisa juga beliau tak menyangka “penjualan” produk Meikarta yang tak lengkap izin itu, bakal dipesoalkan di kemudian hari, sekarang ini. Hehe!

Itulah, kawan! Kalau dalam satu misi pembodohan ternyata didapati tidak semua orang bodoh, maka seperti kata orang tua-tua, “kebodohan” itu biasanya akan kembali kepada orang-orang yang menyangka orang lain bodoh. Kata orang Australia, “boomerang”.(*)

Source : Teropongsenayan

PROYEK KUDETA NEGARA MEIKARTA

(Lama lama Indonesia akan dijadikan spt Palestina ke 2 oleh Yahudi dan sekutunya. Na'udzubillah mindzalik summa na'udzubilla).

Penolakan proyek kota baru Meikarta oleh Wagub Jawa Barat Dedi Mizwar adalah logis serta realistis. Alasannya proyek ini merupakan proyek ambisius yang menghina kedaulatan pemerintah daerah bahkan Indonesia walaupun Jokowi tak menganggapnya demikian.

Lippo Grup seolah meniadakan pemerintah dalam usaha mereka membangun sebuah kota. Mereka seolah ingin mengatakan bahwa uang bisa melakukan apapun. Kesombongan kapitalisme yang sebenarnya sudah kita ketahui dan tentang bersama, arogansi kekuatan uang mengatur pembangunan negeri.

Bila kita kembali kebelakang proyek ini telah mengusir penduduk semena-mena demi pembangunan bandar udara internasional. Bandara yang merupakan part of planning dari Meikarta. Penggusuran yang jelas melanggar prosedur dan tahapan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pembangunan Proyek Kawasan Meikarta

Proyek ambisius Meikarta sejatinya merupakan kudeta terhadap wewenang negara. Lippo lupa bahwa negeri masih memiliki pemerintah, baik itu pemda maupun pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat diam saja berarti negeri tidak lagi memiliki pemimpin. Hanya pemda yang berani kesewenangan Lippo karena belum mengantongi izin.

Proyek Meikarta jelas bentuk makar, konsekuensi ketiadaan pemerintahan hari ini. Meikarta menjadi bukti bahwa Jokowi adalah "budak" kapitalisme terutama pengusaha cina. Salah satu kesalahan bangsa ini menyerahkan kekuasaan padanya.

Proyek bernilai Rp 278 trilliun sekaligus pembuktian Lippo Grup adalah penghinaa konstitusi negara. Kita harus mengusir pengusaha bermental penjajah, jangan ada lagi ruang bagi pemilik modal yang tidak mengindahkan Pancasila dan UUD 45.

Peta Kawasan Meikarta

Konsekuensi pendiaman terhadap langkah Lippo adalah kehancuran negeri ini. Kita bakal menyewa tanah dan hidup dibawah keinginan kelompok kapitalis. Ini neo-kolonialisme yang harus dilenyapkan diatas bumi karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

Apa yang terjadi hari ini akan berimplikasi bagi masa depan, bila penggusuran atas nama proyek ambisius dibiarkan begitu saja bukan berarti pengusiran penduduk asli tidak mungkin terjadi. Bangsa Indonesia harus segera sadar atau penyesalan yang tak pernah ada akhirnya.

Pemerintahan "boneka" tak perlu dipertahankan lagi, kita harus segera mengambil langkah taktis. Bukti lemahnya pemerintah terhadap Asing dan gagahnya bila berhadapan dengan rakyat sendiri merupakan petunjuk illahi. Fakta itu menuntun kita untuk melawan kejahatan terorganisir bukan diam tanpa perlawanan.

Ini bukan hasutan apalagi ajakan makar akan tetapi bentuk nasihat menasehati dalam kebenaran. Apa kita akan diam ketika rakyat digusur dengan kekerasan demi proyek yang tidak memiliki izin dari pemerintah daerah. Pembangunan apapun itu harusnya memiliki izin administratif bukan seenaknya saja membangun.

James Riady Pemilik Lippo Grup Penggagas Proyek Meikarta

Kehidupan bernegara kita seolah tiada arti ketika swasta seenaknya membangun kota baru. Kita benar-benar sedang dihina Asing, lihat saja konsorsium yang dilibatkan Lippo Grup. Semua perusahaan Asing tersebut seolah memiliki kekuasaan di atas rakyat Indonesia.

Sekali mari kita sepakati bahwa Meikarta merupakan kudeta terhadap pemerintahan saat ini, sekaligus penjajahan terhadap Bangsa Indonesia. Sebelum "VOC" bernama Lippo menguasai negeri ini, sejatinya kita harus melawannya. 

Melawan penjajah merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila. Melawan kolonialisme merupakan ajaran semua agama yang diakui dinegeri ini, mari bangkit melawan.[MO]

Sumber :
Don Zakiyamani Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) di
Mediaoposisi