PASCA JOKOWI 2017... (III)

By Sri-Bintang Pamungkas

Jadi, Trisakti Jokowi yang Pertama, kiranya adalah Gerakan Kebangkitan PKI. Para simpatisan gerakan itu mengadakan Pertemuan di YLBHI, rencananya pada 16-17 September ini, membahas tema tentang Pembelaan terhadap para Keluarga dan Simpatisan PKI dalam Peristiwa G30S 1965, dengan menyebut dirinya sebagai Korban Orde Baru...

Kontan, ribuan masa Anti Komunis, di dalamnya ada Jenderal-jenderal mantan TNI-AD di jaman Orde Baru, menggeruduk Kantor YLBHI untuk membubarkan Pertemuan tersebut. Pertemuan hari pertama itu akhirnya dilarang Polda Metro Jaya dengan alasan belum ada pemberitahuan. Tentu alasan Polda itu salah besar, karena bukan "pemberitahuan" atau "ijin" dari Polri yg menjadi masalah, tetapi "PKI"-nya! PKI dan segala kegiatannya melalui Tap MPR memang dilarang sejak 1966... dan mulai 1998 termasuk sebagai Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Tentulah Jokowi dianggap yang paling bertanggungjawab dalam soal ini, karena Gerakan Kebangkitan PKI ini justru muncul kembali dalam periode Jokowi. Jokowi pun dikaitkan dengan Gerakan Cinaisasi, atau Gerakan Pro-Cina Anti-Pribumi. Kiranya ini menjadi Trisaktinya Jokowi yang Ke Dua.

Tidak lama setelah dilantik, masih di tahun 2014, Jokowi menyampaikan rencananya membangun infrastruktur berupa Tol Laut dan Poros Maritim di Konferensi APEC di Bejing. Jokowi pun ikut menjadi pendiri Bank Pembangunan Infrastruktur Internasional bersama RRC. Indonesia pun mendapat gelontoran ribuan trilyun USD dari RRC. Sampai sekarang tidak kurang dari USD 50 milyar... belum lagi dana talangan berupa Turn-Key Projects.

Rupanya Tol Laut dan Poros Maritim Jokowi ini dianggap sesuai dengan Program RRC, One Belt One Road (OBOR), dalam rangka membangun Jalan Sutera Laut untuk menguasai Laut Cina Selatan, dari Pantai Asia Tenggara, Asia Selatan sampai Pantai Afrika Timur.

Gelontoran Utang Luar Negeri dari RRC ini ternyata diikuti oleh Program Migrasi Orang-orang Cina RRC yang disebut sebagai buruh. Buruh-buruh Cina Migran itu, selain mengerjakan proyek-proyek infrastruktur dengan dana pinjaman RRC, juga dipersiapkan untuk menjadi buruh yang bekerja di pabrik-pabrik yang mereka kerjakan. Termasuk menjadi petani-petani untuk sawah dan perkebunan yang mereka buat dengan cara menguasai tanah-tanah Negara dan lahan-lahan pertanian penduduk. Semua dilakukan di depan hidung dan mata kepala Jokowi.

Proyek-Proyek infrastruktur yang didengung-dengungkan itu ternyata sebagian besar adalah berupa pelabuhan-pelabuhan laut dan proyek-proyek pengeboran minyak dan penggalian minerba. Proyek-proyek pelabuhan Tol Laut itu adalah sebagai batu loncatan atau entry points masuknya Cina-Cina migran RRC ke Indonesia. Sekaligus dengan proyek-proyek lainnya adalah untuk menguras kekayaan alam Indonesia dan mengangkutnya ke RRC lewat pelabuhan-pelabuhan itu. Semua proyek dan utang-utang itu adalah untuk kepentingan RRC...

Terbetiklah berita, bahwa pada 15 Februari 2015, Waperdam Liu Yandong dari RRC dalam ceramahnya di FISIP-UI telah menyampaikan rencananya tentang Pertukaran Pemuda RRC dan RI sebanyak 10 juta. Tentulah itu bukan pertukaran "Dua Pihak" melainkan "Satu Pihak" RRC. Bagaimana semua "perjanjian" dengan RRC ini terjadi tidak ada yg tahu... Yang jelas DPR tidak bergeming, karena sejak Jokowi naik, DPR selalu diobok-obok. Pada awalnya dibentuk DPR tandingan, lalu dihancurkan citranya sebagai Wakil Rakyat dan korup. DPR digelontori dengan milyaran uang dan kasus-kasus kejahatan mereka, sehingga tidak punya waktu untuk menilai dan mengendalikan ulah Jokowi. Sehingga semua rencana Jokowi yang tidak berpihak kepada Rakyat, Bangsa dan Negara, bahkan Agama Islam, dan melanggar Konstitusi, bisa lolos dengan mudah. Dasarnya memang DPR adalah hasil dari demokrasi prosedural dan transaksional...

Jokowi tidak peduli dengan pengangguran yang ada di Indonesia, tapi malahan mengimpor buruh dari RRC. Buruh yang direncanakan mencapai sepuluh jutaan itu, bahkan dipersilahkan untuk menetap di Indonesia dengan fasilitas yang sudah dipersiapkan, seperti visa gratis di semua Konsulat, KTP seumur hidup dan rumah atau apartemen serta upah tinggi. Pada awalnya Jokowi tidak mengaku adanya migrasi besar-besaran itu, dengan mengatakan mereka adalah turis... Dari beberapa kasus yang terungkap, orang-orang RRC yang disamarkan sebagai buruh migran itu sangat mungkin adalah penjahat-penjahat penghuni penjara dan kam-kam kerja paksa di RRC... dan tentara-tentara merah komunis yang menyamar. Seakan-akan pihak Imigrasi, Dalam Negeri, Ketenagakerjaan dan TNI semua menutup mata terhadap kenyataan yang ada. Mereka tidak sadar, bahwa para Dutabesar Negara-negara Asing memperhatikan sepak terjang mereka. Sungguh memalukan!

Seorang tokoh aktivis dan pergerakan, Ki Gendeng Pamungkas, yang mengungkapkan Cinaisasi yang dimiripkannya dengan Penjajahan Mafia Cina terhadap NKRI, ditangkap, ditahan dan sekarang diadili dengan tuduhan menyebar kebencian. Masih banyak lagi aktivis yang mengalami nasib sama gara-gara menyampaikan kritik dan peringatannya terhadap bahaya Cinaisasi. Apabila sepuluh juta Cina benar datang di era Jokowi, maka orang-orang Cina bisa menjadi suku nomor dua sesudah suku Jawa dengan jumlah 13%, dibanding suku Sunda yang turun dari 11% menjadi 9% dan suku Jawa yang turun dari 45% menjadi 43% penduduk.

Aktivis-aktivis lain yang memberikan kritiknya terhadap Xong "Ahok" Wansie serta menggalang kekuatan untuk membendungnya menjadi Gubernur DKI-Jakarta, ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat, termasuk tuduhan Makar Palsu terhadap Jokowi.... lalu diadili dan dipenjara. Demikian pula perempuan dan Ibu-ibu Aktivis yang menggalang kekuatan Ulama dan Pemeluk Islam, pada akhirnya ditangkap dan ditahan, karena menjadi penyebab kekalahan Ahok dalam Pilkada di DKI Jakarta, dan dipenjarakannya Ahok selama dua tahun karena menista Islam. Akibat dendam Ahok dan para Ahokers ini, bahkan seorang Ulama Besar dalam garis keturunan Rasulullah terpaksa harus mengasingkan diri bersama keluarganya ke luar negeri, karena tuduhan yang dibuat-buat oleh pihak Polri.

Belum lagi Terhitung puluhan ribu penduduk Pribumi dari Keluarga Miskin Jakarta yang sempat digusur Calon Gubernur Gagal Xong "Ahok" Wansie... Jadi, Cinaisasi tidak hanya menunjukkan kepedulian rezim Pro-Cina Jokowi kepada Cina-cina RRC, tetapi sekaligus menunjukkan Anti-Pribumi dengan cara menggusur dan memiskinkan mereka. Belasan ribu Kepala Keluarga yang rumahnya dihancurkan dengan alat-alat berat serta dijaga oleh panser-panser TNI dan Polri beserta ratusan personil mereka yang lengkap dengan senjata laras itu, entah mengungsi di mana... di bawah terik matahari dan dinginnya angin dan hujan. Belum lagi memikirkan anak-anak mereka, sekolah mereka, ketika bapak-bapak mereka kehilangan pekerjaannya...

Sementara para Taipan Cina Mafia hidup di istana-istana dan menguasai Keuangan, Perdagangan dan Industri, serta para Pejabat piaraan. Mereka... Sangat mirip dengan Orang-orang Palestina yang menjadi merasa asing di tanah-airnya sendiri akibat migrasi yang berubah menjadi agresi Yahudi Israel. Keadaan ini menimbulkan dendam kesumat yang mendalam yang tidak pernah terlintas di benak Jokowi... Yang pada waktu Pilpres 2014 selalu menjanjikan Angin Surga agar bisa dipilih...

Ribuan hektar, bahkan jutaan hektar tanah dan hutan Indonesia sudah dikuasai hanya oleh beberapa gelintir Mafia Cina dari kelompok imigran di masa lalu dan sejak masa Belanda. Mereka masih belum puas... maka dimunculkanlah pula Proyek Reklamasi dengan membangun 17 pulau seluas lebih dari 4000 hektar di Pantai Utara Jakarta. Reklamasi ini, yang dibangun para Taipan Sedayu, Podomoro, Ciputra dan lain-lain, selain menghacurkan kehidupan ribuan keluarga nelayan, juga ditujukan untuk menampung para Imigran Cina dari RRC dan Cina-cina Hoakiauw Taipan dari mana saja... Pembangunan Kota Baru Meikarta seluas 80 ribu hektar di Kabupaten Bekasi yang dilewati Kereta Api Cepat Cina Jakarta-Bandung. Proyek Kota Cina Meikarta tanpa ijin oleh Taipan Kelompok Lippo ini, yang menggusur sawah pengairan dan ribuan para Kepala Keluarga Petaninya, adalah juga suatu bentuk kesewenang-wenangan terhadap Pribumi... Mirip dengan Pribumi Cleansing, yang selangkah lagi menjadi seperti yang terjadi di bekas Negara Yugoslavia terhadap warga Bosnia-Herzegovina, atau di Rachine terhadap suku Rohingya di Myanmar...

Tidak heran kalau orang menghubungkan Jokowi dengan Oey Hong Liong yang menurut seorang Sejarawan Cina Tradisional, Tan Soe Djie, adalah nama asli Jokowi. Tuntutan masyarakat untuk memeriksa DNA Jokowi, tentu tidak terlepas dari keinginan membuktikan, bahwa bapak asli Jokowi adalah Orang Cina Asli yang berkiblat pada Negara Komunis RRC, dan bahwa Bapak angkatnya adalah tokoh komunis Boyolali... Sehingga menjadi terang semakin menggeloranya Gerakan Pro-Cina Anti-Pribumi di era Jokowi...

@SBP
Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi... (IV)
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (II)

INDONESIA DIJAJAH OLEH JOKOWI DAN HENDRO

Negara Indonesia Dijajah oleh Jokowi dan Hendro dari arah 4 penjuru yaitu Arah Barat, Timur, utara dan Selatan. Kini Indonesia telah Resmi menjadi Negara super liberals dan Komunisme yang mana di setiap line departemen telah  dikuasai oleh asing dan aseng secara sangat serius. 

Negara kita dikuasai perusahaan asing itu sudah jadi rahasia umum. Tapi bagaimana jadinya jika Aseng juga ikut menguras dan memeras negeri ini. Ternyata sistem demokrasi yang super mahal itu menjadi pintu masuk bagi para cukong untuk ikut mendanai pesta demokrasi lalu menjadi investor politik.

Balas Jasa Kampanye

Jika di Masa Orde baru mereka ngak bisa bermain dalam politik praktis maka di era demokrasi mereka bisa masuk dan bahkan jadi penguasa negeri ini. Tidak perlu heran jika kemudian kita dapati dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok di antara :
1. Pembangunan 24 pelabuhan,
2. Membuat 15 bandara,
3. Pembangunan jalan sepanjang 1.000 km,
4. pembangunan jalan kereta api sepanjang 8700 km,
4. Pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt.

Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Di saat berkunjung ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo mendapatkan komitmen investasi yang besarnya mencapai 68,44 milyar $ As atau sekitar Rp 882,87 triliun.

Bandit kelas Menengah yang bernama Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan :
lembaga keuangan Tiongkok berencana memberikan pinjaman senilai 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp 645 triliun kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur Pemerintah Sebesar 40 miliar dolar AS dari China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China untuk BUMN yang menggarap pembangunan jalan tol Trans Sumatera Sebesar 10 miliar dolar AS untuk PT PLN. Demi membiayai pembangunan transmisi listrik dan pembangkit.

Itu baru sebagian saja. Masih ada bidang lain seperti infrastruktur lainnya, seperti :
1. Tambang,
2. Pembangunan smelter,
3. Pelayaran,
4. Transportasi dan sebagainya.

Jika rencana itu berjalan mulus, maka Tiongkok akan menguasai infrastruktur di negeri ini. Tapi mereka telah berhasil mendapat 800 proyek dari Presiden Joko Widodo sebagai balas jasa di saat membantu dana kampanye  Jokowi sebagai calon presiden Ri yang ke tujuh.

Sering Bermasalah

Di sisi yang  lainnya , pengamat kebijakan publik keputusan menggandeng Tiongkok harus dipertanyakan. !!!! Selama ini beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Cina sering kali bermasalah. Salah satunya adalah :
1. Proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap 1.
2. Pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok dalam proyek ini tidak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang.
3. Selain itu pada kasus pengadaan Transjakarta, banyak unit yang rusak dan berkarat.

Proyek pembangkit listrik tahap I yang di kerjasamakan dengan Tiongkok hampir 90% rampung. Namun, kapasitas produksi listrik itu hanya 30% - 50% saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun 0leh kontraktor :
a. Jerman,
B. Prancis,
C. Amerika yang bisa mencapai 75%-80%

Mendekati Sempurna

Cengkeraman Asing dan Aseng mendekati Sangat Sempurna Dengan dalih pembangunan infrastruktur ternyata Rejim Jokowi menggandeng para kompeni dari Cina.

Nggaak heran jika pengamat annisa madaniyah mengingatkan kepada daerah agar tidak mengikuti kebijakan sesat dari pusat. Supaya setiap provinsi bebas dari cengkraman asing dan Aseng .

Dominasi Cengkraman Asing Timur

Dominasi proyek infrastruktur oleh Tiongkok itu akan membuat cengkeraman asing Timur menancap di negeri ini. Cengkeraman oleh Timur itu melengkapi cengkeraman oleh Barat yang sudah lebih dulu menancap kuat dan terus diperdalam. Sejak Soekarno menandatangani UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maka saat itulah Dominasi Asing Barat menancap di negeri ini.

Dominasi Barat makin kuat di era Orde Baru. AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Hal itu di lakukan melalui investasi korporasi-korporasi multinasional mereka, khususnya di sektor hulu pengelolaan SDA seperti tambang, migas, hutan, dsb.

Kendali Utang Luar Negeri

Selain itu, secara politik dan kedaulatan, negeri ini dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung. Awalnya melalui IGGI dan CGI. Saat kedua lembaga itu dibubarkan, perannya digantikan oleh IMF dan Bank Dunia.

IMF Dan Bank Dunia

Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era Reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan Asing. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai Pesanan, Permintaan atau Bahkan Perintah dari Asing melalui IMF dan Bank Dunia.

Hal itu melalui peraturan perundangan, mulai amandemen konstitusi hingga pembuatan berbagai undang-undang. Melalui Letter of Intent (LoI), IMF mendikte negeri ini untuk membuat berbagai undang-undang di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi, finansial, dsb. Bahkan untuk mengawal semua itu, asing terlibat hingga hal teknis melalui utang, program, bantuan dan asistensi teknis. Semua itu bisa dibaca di dalam dokumen LoI dan berbagai utang yang diberikan.

Bercorak Neoliberal dan Neoimperialisme

Hasilnya, sistem di Negeri ini benar-benar bercorak Neoliberal. Neoliberalisme itu pada akhir nya makin Melempangkan Jalan bagi Penjajahan Gaya baru (neoimperialisme) atas Negeri ini.
Khusus di Bidang Ekonomi. Negeri ini didikte untuk membuat berbagai UU bercorak Neoliberal.
1. Subsidi dihilangkan.
2. BUMN dijual.
3. Utang terus ditumpuk.
4. Pajak terus ditingkatkan.

Di sektor Migas dan Pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan, distribusi dan eceran) pun diliberalisasi. Contoh nyata adalah di sektor Migas. Di bidang Investasi, semua sektor dibuka untuk investasi asing. Kepemilikan asing dibolehkan hingga lebih dari 90%. Asing pun boleh melakukan repatriasi, yaitu langsung mengirimkan kembali keuntungan yang mereka dapat di negeri ini ke negara asal mereka.

Barat (AS dan Eropa) betul-betul memanfaatkan itu untuk lebih mendominasi negeri ini khususnya di sektor pengelolaan SDA, finansial (perbankan, asuransi, dsb), jasa, consumer good, dan sebagainya.

Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Masih ada satu sektor yang belum di jarah oleh Barat, yaitu infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, dengan berbagai UU, sektor infrastruktur itu pun terbuka luas dan mudah dijadikan incaran. Dalam hal itulah, investor asing dari timur melihat kesempatan. Entah kebetulan atau tidak, keinginan itu seolah bersambut dengan Ambisi Rezim Jokowi.

Sekarang melalui apa yang baru diumumkan, asing timur mulai menancapkan kuku cengkeramannya atas Infrastruktur Negeri ini. Hal itu jelas sangat berbahaya.

1. Jika nanti infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan, transportasi, pelayaran, pembangkit, dan sebagainya dikuasai oleh mereka, maka rakyat negeri ini benar-benar hanya menjadi obyek dan pasar.

2. Meski asing itu dari Timur, bukan berarti mereka berbeda dengan asing dari Barat. Tetap saja, seperti yang selama ini berjalan, banyak dari investasi itu langsung kembali kepada mereka melalui impor teknologi, metode, bahan, tenaga ahli dan sebagainya. Dalam proyek kereta cepat, misalnya, jelas keretanya akan diimpor dari mereka.

3. Dengan alasan pengembalian Investasi maka kekayaan rakyat negeri ini akan mengalir kepada mereka dalam jangka panjang, setidaknya untuk masa 30 tahun. Hal itu melalui pembayaran utang dan bunganya, juga pembayaran atas penggunaan infrastruktur itu.

4. Rakyat negeri ini juga akan terbebani dengan pajak yang makin tinggi. Pasalnya, beban negara termasuk pembayaran utang dan bunga juga makin tinggi, sementara negara makin kehilangan sumber-sumber pemasukan, selain pajak.

5. Rakyat negeri ini akan tergusur dari tanahnya. Penggusuran tahap awal adalah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Lalu kebutuhan Infrastruktur penunjang nya juga perlu menggusur. Dan secara tanpa ampun kelak Pemerintah akan menaikan pajak bagi tanah di seputar aktivitas infrastruktur itu dan tentu rakyat tak mampu membayarnya lalu akan menjual tanahnya secara terpaksa atau sukarela.

Jika demikian adanya maka Negeri ini benar-benar telah dikuasai Asing dan Aseng (Barat dan Timur). Maka lengkaplah sudah penjajahan terhadap negeri ini. Lalu rakyat akan tergusur dari negerinya sambil menggigit jarinya. Lalu pendukung Jokowi akan masuk rumah sakit Jiwa di Grogol Jakarta karna mereka diusir secara paksa oleh Presiden Jokowi yang berasal dari Negara China anak kandung dari 0ey Hong Liong dan Chik Mak Yaap.