INDONESIA DIJAJAH OLEH JOKOWI DAN HENDRO

Negara Indonesia Dijajah oleh Jokowi dan Hendro dari arah 4 penjuru yaitu Arah Barat, Timur, utara dan Selatan. Kini Indonesia telah Resmi menjadi Negara super liberals dan Komunisme yang mana di setiap line departemen telah  dikuasai oleh asing dan aseng secara sangat serius. 

Negara kita dikuasai perusahaan asing itu sudah jadi rahasia umum. Tapi bagaimana jadinya jika Aseng juga ikut menguras dan memeras negeri ini. Ternyata sistem demokrasi yang super mahal itu menjadi pintu masuk bagi para cukong untuk ikut mendanai pesta demokrasi lalu menjadi investor politik.

Balas Jasa Kampanye

Jika di Masa Orde baru mereka ngak bisa bermain dalam politik praktis maka di era demokrasi mereka bisa masuk dan bahkan jadi penguasa negeri ini. Tidak perlu heran jika kemudian kita dapati dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok di antara :
1. Pembangunan 24 pelabuhan,
2. Membuat 15 bandara,
3. Pembangunan jalan sepanjang 1.000 km,
4. pembangunan jalan kereta api sepanjang 8700 km,
4. Pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt.

Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Di saat berkunjung ke Tiongkok, Presiden Joko Widodo mendapatkan komitmen investasi yang besarnya mencapai 68,44 milyar $ As atau sekitar Rp 882,87 triliun.

Bandit kelas Menengah yang bernama Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan :
lembaga keuangan Tiongkok berencana memberikan pinjaman senilai 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp 645 triliun kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur Pemerintah Sebesar 40 miliar dolar AS dari China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China untuk BUMN yang menggarap pembangunan jalan tol Trans Sumatera Sebesar 10 miliar dolar AS untuk PT PLN. Demi membiayai pembangunan transmisi listrik dan pembangkit.

Itu baru sebagian saja. Masih ada bidang lain seperti infrastruktur lainnya, seperti :
1. Tambang,
2. Pembangunan smelter,
3. Pelayaran,
4. Transportasi dan sebagainya.

Jika rencana itu berjalan mulus, maka Tiongkok akan menguasai infrastruktur di negeri ini. Tapi mereka telah berhasil mendapat 800 proyek dari Presiden Joko Widodo sebagai balas jasa di saat membantu dana kampanye  Jokowi sebagai calon presiden Ri yang ke tujuh.

Sering Bermasalah

Di sisi yang  lainnya , pengamat kebijakan publik keputusan menggandeng Tiongkok harus dipertanyakan. !!!! Selama ini beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Cina sering kali bermasalah. Salah satunya adalah :
1. Proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap 1.
2. Pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok dalam proyek ini tidak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang.
3. Selain itu pada kasus pengadaan Transjakarta, banyak unit yang rusak dan berkarat.

Proyek pembangkit listrik tahap I yang di kerjasamakan dengan Tiongkok hampir 90% rampung. Namun, kapasitas produksi listrik itu hanya 30% - 50% saja. Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun 0leh kontraktor :
a. Jerman,
B. Prancis,
C. Amerika yang bisa mencapai 75%-80%

Mendekati Sempurna

Cengkeraman Asing dan Aseng mendekati Sangat Sempurna Dengan dalih pembangunan infrastruktur ternyata Rejim Jokowi menggandeng para kompeni dari Cina.

Nggaak heran jika pengamat annisa madaniyah mengingatkan kepada daerah agar tidak mengikuti kebijakan sesat dari pusat. Supaya setiap provinsi bebas dari cengkraman asing dan Aseng .

Dominasi Cengkraman Asing Timur

Dominasi proyek infrastruktur oleh Tiongkok itu akan membuat cengkeraman asing Timur menancap di negeri ini. Cengkeraman oleh Timur itu melengkapi cengkeraman oleh Barat yang sudah lebih dulu menancap kuat dan terus diperdalam. Sejak Soekarno menandatangani UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maka saat itulah Dominasi Asing Barat menancap di negeri ini.

Dominasi Barat makin kuat di era Orde Baru. AS dan diikuti oleh Eropa telah mencengkeram negeri ini dan mengeruk kekayaannya. Hal itu di lakukan melalui investasi korporasi-korporasi multinasional mereka, khususnya di sektor hulu pengelolaan SDA seperti tambang, migas, hutan, dsb.

Kendali Utang Luar Negeri

Selain itu, secara politik dan kedaulatan, negeri ini dikendalikan melalui utang luar negeri yang terus menggunung. Awalnya melalui IGGI dan CGI. Saat kedua lembaga itu dibubarkan, perannya digantikan oleh IMF dan Bank Dunia.

IMF Dan Bank Dunia

Cengkeraman dan dominasi asing itu makin dalam sejak masuk era Reformasi. Melalui utang luar negeri, negeri ini benar-benar dikendalikan Asing. Akibatnya, hampir semua sistem di negeri ini dibentuk sesuai Pesanan, Permintaan atau Bahkan Perintah dari Asing melalui IMF dan Bank Dunia.

Hal itu melalui peraturan perundangan, mulai amandemen konstitusi hingga pembuatan berbagai undang-undang. Melalui Letter of Intent (LoI), IMF mendikte negeri ini untuk membuat berbagai undang-undang di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, pendidikan, ekonomi, finansial, dsb. Bahkan untuk mengawal semua itu, asing terlibat hingga hal teknis melalui utang, program, bantuan dan asistensi teknis. Semua itu bisa dibaca di dalam dokumen LoI dan berbagai utang yang diberikan.

Bercorak Neoliberal dan Neoimperialisme

Hasilnya, sistem di Negeri ini benar-benar bercorak Neoliberal. Neoliberalisme itu pada akhir nya makin Melempangkan Jalan bagi Penjajahan Gaya baru (neoimperialisme) atas Negeri ini.
Khusus di Bidang Ekonomi. Negeri ini didikte untuk membuat berbagai UU bercorak Neoliberal.
1. Subsidi dihilangkan.
2. BUMN dijual.
3. Utang terus ditumpuk.
4. Pajak terus ditingkatkan.

Di sektor Migas dan Pengelolaan SDA, dengan berbagai UU, sektor hilir (pengolahan, distribusi dan eceran) pun diliberalisasi. Contoh nyata adalah di sektor Migas. Di bidang Investasi, semua sektor dibuka untuk investasi asing. Kepemilikan asing dibolehkan hingga lebih dari 90%. Asing pun boleh melakukan repatriasi, yaitu langsung mengirimkan kembali keuntungan yang mereka dapat di negeri ini ke negara asal mereka.

Barat (AS dan Eropa) betul-betul memanfaatkan itu untuk lebih mendominasi negeri ini khususnya di sektor pengelolaan SDA, finansial (perbankan, asuransi, dsb), jasa, consumer good, dan sebagainya.

Infrastruktur dan Fasilitas Publik

Masih ada satu sektor yang belum di jarah oleh Barat, yaitu infrastruktur dan fasilitas publik. Namun, dengan berbagai UU, sektor infrastruktur itu pun terbuka luas dan mudah dijadikan incaran. Dalam hal itulah, investor asing dari timur melihat kesempatan. Entah kebetulan atau tidak, keinginan itu seolah bersambut dengan Ambisi Rezim Jokowi.

Sekarang melalui apa yang baru diumumkan, asing timur mulai menancapkan kuku cengkeramannya atas Infrastruktur Negeri ini. Hal itu jelas sangat berbahaya.

1. Jika nanti infrastruktur, pelabuhan, bandara, jalan, transportasi, pelayaran, pembangkit, dan sebagainya dikuasai oleh mereka, maka rakyat negeri ini benar-benar hanya menjadi obyek dan pasar.

2. Meski asing itu dari Timur, bukan berarti mereka berbeda dengan asing dari Barat. Tetap saja, seperti yang selama ini berjalan, banyak dari investasi itu langsung kembali kepada mereka melalui impor teknologi, metode, bahan, tenaga ahli dan sebagainya. Dalam proyek kereta cepat, misalnya, jelas keretanya akan diimpor dari mereka.

3. Dengan alasan pengembalian Investasi maka kekayaan rakyat negeri ini akan mengalir kepada mereka dalam jangka panjang, setidaknya untuk masa 30 tahun. Hal itu melalui pembayaran utang dan bunganya, juga pembayaran atas penggunaan infrastruktur itu.

4. Rakyat negeri ini juga akan terbebani dengan pajak yang makin tinggi. Pasalnya, beban negara termasuk pembayaran utang dan bunga juga makin tinggi, sementara negara makin kehilangan sumber-sumber pemasukan, selain pajak.

5. Rakyat negeri ini akan tergusur dari tanahnya. Penggusuran tahap awal adalah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Lalu kebutuhan Infrastruktur penunjang nya juga perlu menggusur. Dan secara tanpa ampun kelak Pemerintah akan menaikan pajak bagi tanah di seputar aktivitas infrastruktur itu dan tentu rakyat tak mampu membayarnya lalu akan menjual tanahnya secara terpaksa atau sukarela.

Jika demikian adanya maka Negeri ini benar-benar telah dikuasai Asing dan Aseng (Barat dan Timur). Maka lengkaplah sudah penjajahan terhadap negeri ini. Lalu rakyat akan tergusur dari negerinya sambil menggigit jarinya. Lalu pendukung Jokowi akan masuk rumah sakit Jiwa di Grogol Jakarta karna mereka diusir secara paksa oleh Presiden Jokowi yang berasal dari Negara China anak kandung dari 0ey Hong Liong dan Chik Mak Yaap.