PASCA JOKOWI 2017...(X)

By Sri Bintang Pamungkas

Jokowi pusing tujuh keliling. Dia tidak mengira, kekuatan pribumi yang tersembunyi di hati tiap-tiap individu Pribumi sungguh dahsyat dan bisa menghancur-leburkan apa saja yang menghalangi. Dan ini baru perkiraan, belum sepenuhnya terlihat, belum yang sesungguhnya akan terjadi dalam pergerakan.

Dan yang sesungguhnya akan terjadi, apabila dia nekad... Jokowi nekad mau mengubah wajah Pribumi menjadi wajah Cina... Mau mempertentangkan Islam dengan Non-islam... Mau mengubah wajah Islam menjadi Kafir... Mau mengubah Pancasila dengan wajah Komunis... Mau mengubah Indonesia menjadi tanah jajahan RRC dan Asing lainnya...

Yang ditakutinya bukan Pribumi Indonesia saja yang akan melengserkannya habis! Tapi Jokowi pun takut di-Semaun-kan RRC karena gagal... 

Gagal memenuhi perjanjian yang sudah dibuatnya dengan Xi Jinping... Seperti janji Semaun, dengan Stalin, sebagai pemimpin Komunis Internasional, Komintern, di Indonesia.

Waktu berjanji dengan Stalin untuk membawa Indonesia merdeka di bawah panji-panji PKI, Semaun yakin dia bisa membangun perang melawan Belanda pada 1926. Stalin marah, tapi pemberontakan PKI sudah telanjur terjadi... Semaun gagal, maka dia pun dipanggil ke Moskwa. Semaun berangkat dengan patuh, sebab dia yakin masih bisa memperbaiki perjuangannya dan yakin pula akan pulang. Mendadak Tuhan yang tidak diyakininya ada, membawanya bertemu Hatta di Belanda. Dalam percakapannya yang tidak sepenuhnya disadarinya, Semaun menyepakati agar Hatta melanjutkan perjuangan Kemerdekaan melawan Belanda bersama Perhimpunan Indonesia yang diketuai Hatta. Semaun tidak sadar telinga Stalin telah memenuhi seluruh daratan Eropa. Stalin mendengar semua pembicaraannya dengan Hatta, dan menjadi murka. Semaun dianggap mengkhianati Gerakan Komunis Internasional dan dipecat. Semaun dihukum dengan kerjapaksa di Semenanjung Krim di Siberia sampai matinya. Gerakan PKI dilanjutkan oleh Muso dan Alimin sesudah menghadap Stalin.

Cerita itu pula yang membikin Jokowi menggigil... Wajahnya pucat, merah dan hitam silih berganti. Jokowi sudah mulai membayangkan, janjinya kepada Xi Jinping membawa jutaan imigran Cina dari RRC masuk Indonesia terbendung oleh kata "Pribumi" yang diucapkan Pemimpin Baru DKI Jakarta. Jokowi sudah mulai membayangkan "maju hancur, tapi mundur pun lebur". 

Untuk sementara, Jokowi memutuskan diam... Dan mencoba merenungi kala Soeharto mengalami hari-hari yang mendebarkan... Seperti menghadapi sesuatu yang menakutkan... yang menggetarkan. Selama tiga tahun penuh, seluruh waktunya sudah dicurahkannya untuk "mengubah Indonesia", tiba-tiba saja semua berubah menjadi kegagalan lantaran selip lidah mitra karibnya, Xong "Ahok" Wansie. Seluruh perjalanan hidupnya terbayang kembali...
Terbayang kembali persahabatannya dengan Bambang Tri. Joko mengelak tentang apa yang disampaikan  di dalam bukunya. Tetapi sesuai deng tugas besar yang diembannya, dia tidak mau "penyamarannya" terbongkar... Karena itu terpaksa harus dilupakannya persahabatannya dengan Bambang semasa remaja di Solo itu. Mulut Bambang harus ditutup... dia harus dihukum dan dikerangkeng.

Tetapi tidak hanya mulut Bambang yang harus ditutup, banyak mulut lain, para ustad, ulama, aktifis, bahkan emak-emak, yang sedikit banyak mulai mencium sepak-terjangnya... tentang wajah aslinya, dan yang mencoba menghalanginya. Mau tidak mau Joko harus minta tolong para pembantunya, seperti Kapolri Tito Karnavian dan lain-lain, untuk menutup mulut mereka juga dengan senjata "kriminalisasi". Bahkan ada sekelompok aktivis politik yang dianggapnya tidak punya masa, tapi mau menunggangi para Ulama GNPF MUI, mau "menebeng" untuk menjatuhkannya. Joko sendiri awalnya percaya, bahwa para ulama itu tidak akan berani berisiko menjatuhkannya, karena takut nama Islam tercemar di dunia sebagai radikalis yang intoleran... Apalagi dengan mengajak mereka bertamasya ke Beijing sambil menikmati "gonibah". Bukankah pada masa lalu mereka juga menjadi Pendoa Politik bagi Soeharto?!

Melainkan sekelompok kecil aktivis jalanan yang sombong yang awalnya membikinnya gelisah! Untuk mereka, diperintahkannya agar ditangkap dengan tuduhan Makar. Dan itu terjadi. Beberapa Presiden pada masa lalu, Soeharto, Megawati dan SBY, juga pernah menggunakan senjata itu, dan ada hasilnya. Joko hanya sekedar meniru... Tapi sekarang, Joko melihat mereka yang mau menjatuhkannya sudah bergabung dalam forum Pribumi yang luar biasa besar, kuat dan dahsyatnya!

Kadang Joko tersenyum sendiri... Hari ini, tepat tiga tahun yang silam, dengan bahagianya bersama Iriana menaiki Kereta Kencana, seperti para Ratu di jaman Mahabharata... Dia mampu pula, bahkan satu-satunya dalam sejarah Indonesia, menghadirkan John Kerry, Menteri Luar Negeri AS, untuk menyaksikan pelantikannya. Sekalipun dia tidak sadar sebelumnya, rasa malu yang menyakitkan, telah mencium tangan Duta Besar AS, sewaktu masih Capres, pertama kali diperkenalkan oleh Megawati. Dia pun berjanji dalam hati, nanti si Dubes akan dibalasnya agar mengemis-ngemis Freeport kepadanya... Jokowi pun bersenyum simpul ingat ketika mulai menghancurkan DPR/ MPR dengan berkoper-koper uang, agar semua rencananya tidak terjegal oleh para Wakil Partai itu...

Tidak cuma Jokowi, tapi seluruh anggota Kabinet pun bingung menghadapi situasi kegagalan sekarang ini... Rakyat tidak sejahtera hidupnya, perekonomian rusak, keuangan negara kacau dengan utang Luar Negeri sudah membelit habis, banyak usaha bangkrut, kesenjangan kaya-miskin tambah melebar, pengangguran semakin menumpuk, kemiskinan sudah mencekik leher, tindak kriminal semakin merajalela, narkoba semakin membanjir, korupsi sudah membudaya di antara para pejabat negara... Sedang janji Joko kepada Tuan Xi masih jauh Panggang dari Api... pada saat kedudukan dirinya seperti telor di ujung tanduk... ketika TNI sewaktu-waktu bisa ikut mendongkelnya pada saat senjata impor Polri yang diselundupkan untuk mendukungnya terbongkar.

Kalau Jokowi sedang menghadapi pilihan kembali menjadi WNI atau menghadapi hukuman Xi... maka para anggota Kabinet bingung memilih, antara kembali menjadi rakyat biasa atau "pejah-gesang nderek Pak Joko". Termasuk yang bingung dan pusing adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut, selain sudah menjadi Konglomerat seperti diinginkan oleh Menterinya, Susi Pudjiastuti, dia hanya berpikir bagaimana menyelamatkan ratusan trilyun yang sudah telanjur diinvestasikan oleh para Pengembang Konglomerat Cina teman-temannya... Dia tidak memikirkan trilyunan yang akan hilang akibat kerusakan ratusan tahun ke depan, kalau 17 Pulau Reklamasi itu berlanjut. Bukankah lebih baik di-terminate sekarang daripada dipertahankan dengan mengorbankan seluruh Pantai Utara Jakarta beserta isinya?! Untuk apa berpihak kepada para Mafia Cina yang akan menjual pulau-pulau itu kepada RRC...?! 

Bukankah itu tindakan Makar?! Menyerahkan sebagian wilayah RI kepada penguasaan Asing?! Bukankah LBP Pribumi juga, yang selama itu berjuang melawan kolonialisme sebagaimana diingatkan oleh Gubernur/ Wagub Baru DKI Jakarta?! Bukankah sebaiknya membiarkan Jokowi sendiri yang berbuat Makar daripada melibatkan dirinya. Bukankah lebih baik LBP mundur daripada menjadi pengkhianat NKRI?! Anak-anak ITB, serta UI, IPB, UGM dan lain-lain yang akan menyusul, sudah menolak Reklamasi... Sebagai anak-anak muda harapan Rakyat, Bangsa dan Negara, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka punya, logislah apabila mereka mengingatkan LBP yang jauh lebih senior tentang pengabdian kepada Rakyat, Bangsa dan Negara. Tidak usah merasa malu... orang tua kadang-kala lupa...!

Biarlah semua ditanggung Jokowi. Anggota Kabinet yang lain juga sebaiknya mundur. Pribumi pasti menang. NKRI terlalu besar untuk dikalahkan oleh sekitar 30 sampai 40 orang Menteri Jokowi. Persoalan Islam vs Non-Islam dan Cina vs Pribumi bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Bagaimana memulangkan kembali orang-orang Cina Imigran RRC yang telah telanjur mendapat KTP, kita cari solusinya lewat model Donald Trump. Soal PKI sudah tamat... yang belum selesai adalah persaudaraan di antara sesama Pribumi dan sesama Orang Indonesia Asli... nanti kita selesaikan pelan-pelan... pasti bisa! NKRI kita tata kembali!

Biar kita selesaikan dulu soal Jokowi. Dia yang menebar benih permusuhan... dia pula yang harus menuai hasilnya! Merdeka!

*SBP
20/10/2017 Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi... (XI)
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (IX)

PASCA JOKOWI 2017... (V)

By Sri-Bintang Pamungkas

Masa Rezim Jokowi ini amat sangat benci sekali bagi kelangsungan hidup Rakyat, Bangsa, Negara dan Agama. Kenapa Agama menjadi penting, karena Agama pada hakekatnya adalah untuk memperbaiki AKHLAK manusia. Sehingga tanpa Agama, sulit dibayangkan betapa kacaunya dunia ini.

Rezim Jokowi mengabaikan Agama, dan menginginkan agar Agama dipisahkan dari Politik Kenegaraan. Padahal Bab Agama ada di dalam Konstitusi UUD 1945 dan Dasar Negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Apa pun permainan yang sedang dimainkan, Jokowi pada hakekatnya menolak Pancasila. Soeharto pernah cukup lama berbeda pendapat, bahkan mengalami konflik dengan dan memusuhi Tokoh-tokoh dan Aktivis-aktivis Islam. Tetapi Soeharto tidak pernah berani mengabaikan Agama, apalagi Islam. Dalam tujuh kali Pemilihan Presiden, Soeharto selalu meminta dukungan Majelis Ulama Indonesia/ MUI yang terkenal dengan Doa Politiknya. Soeharto akhirnya juga menoleh kepada Islam lewat ICMI, serta tetap menjaga hubungan erat dengn Muhamnadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Tidak demikian dengan Jokowi yang memperlihatkan sikap permusuhan yang dalam terhadap para Ulama dan Aktivis Islam, dengan mengatakan Islam mereka tidak seperti Islamnya. Jokowi pun menuduh Islam mereka sebagai radikalis dan non-toleran. Kalau Soeharto dulu menangkapi dan memenjarakan siapa saja yang menentang pendapatnya, baik yang muslim maupun non-muslim, bahkan yang terindikasi simpatisan komunis, maka Jokowi hanya memilih yang bersimbol Islam. Sekalipun Jokowi pernah menyatakan "gebug PKI", tapi dia juga membiarkan simbol-simbol Palu Arit tertebar di banyak tempat. Jokowi dengan bantuan Polri menangkapi banyak aktivis Islam dengan tuduhan hatespeach yang tertuju kepada etnis Cina, sedang pelaku hatespeach yang sebaliknya, yaitu orang-orang Cina yang menghina Islam dan Pribumi, dibiarkan bebas berkeliaran...

Demikian pula tentang paham Komunis... Dibanding dengan Soeharto yang selama 30 tahun lebih selalu memelihara dan mempertahankan posisinya yang Anti Komunis sejak Peristiwa 1965, maka Jokowi justru yang menjadi satu-satunya Presiden RI yang berani mengatakan bahwa PKI tidak bersalah dalam Peristiwa 1965 itu, dan bahwa PKI-lah yang menjadi korban fitnah... Jelaslah, bahwa ini merupakan. Pelanggaran terhadap Ketetapan MPR No. XXV/MPRS/1966. Itulah senjata Trisula Gerakan Pro-Jokowi yang bisa diidentifikasi dengan Anti Islam, Anti Pribumi/ Pro-Cina dan Pro-Komunis.

Mengenang kembali Peristiwa 30 September 1965, DN Aidit, seorang Anak Kyai di Bangka-Belitung, sebagai Pimpinan PKI, menjadi tokoh sentral Peristiwa yang terkait dengan Kudeta Gagal oleh Pasukan Cakrabirawa (Pengawal Presiden Soekarno). Sepulang dari Beijing, RRC, konon Aidit mendapat perintah langsung dari Ketua Mao Tsetung untuk menyiapkan diri menggantikan kekuasaan Soekarno, segera sesudah Soekarno meninggal karena sakit. Pada waktu itu, Soekarno memang sedang sakit berat dan mendapat perawatan dari dokter-dokter RRC. Situasi ini mirip dengan apa yang kemudian dialami oleh Pangeran Norodom Sihanouk, Pemimpin Kamboja yang sakit dan dirawat di RRC sampai meninggalnya, dan sementara itu terjadi kudeta terhadap dirinya. Aidit diperintah Mao menyiapkan diri menggantikan kekuasaan Soekarno sebelum didahului oleh pihak lain, seperti kelompok militer.

Apa yang menjadi penting dalam skenario tersebut adalah campur tangan RRC, sebuah Negara Komunis internasional. Diperkirakan tiga kapal RRC penuh bermuatan senjata sudah berlabuh di Pantai Utara Jawa, salah satunya sudah dibongkar. Senjata-senjata itu diperkirakan untuk mempersenjatai Barisan Tani Indonesia (BTI) yang Pro-PKI, yang dibentuk sebagai Angkatan Ke Lima dari Angkatan Bersenjata Indonesia.

Akhirnya memang terjadi kudeta dengan dibentuknya Dewan Revolusi oleh para pemberontak. Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Jenderal Soeharto sepakat, bahwa PKI berada di belakang Peristiwa itu. Enam orang Jenderal TNI termasuk Panglima ABRI, serta seorang Perwira Tinggi dibunuh...

Soekarno selamat, tetapi menolak keterlibatan PKI. Ratusan ribu Pemuda dan Mahasiswa bergolak menuntut supaya PKI dibubarkan. Pergolakan berlangsung selama hampir dua tahun. Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia khususnya, praktis meniadakan kuliah selama tiga semester karena para mahasiswanya berunjuk rasa di jalanan menuntut supaya Soekarno mempertanggungjawabkan diri kepada MPR dan diadili, karena dianggap terlibat dalam Peristiwa 1965.

Sesudah melalui berbagai liku-liku perbantahan, aksi-aksi di jalanan dan melihat jatuhnya korban jiwa, seorang mahasiswa Arief Rahman Hakim, seorang Pelajar Ichwan Ridwan Rais dan seorang wartawan Zaenal Sakse, tuntutan para pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Kami, Kapi/ Kappi dan Kasi untuk menggelar Sidang Istimewa MPR disetujui. Pada tanggal 7 Maret 1967 Ketua DPR Ahmad Syaikhu memanggil Sidang Istimewa MPR dan menggelar sidangnya sampai 11 Maret. Soekarno dituduh melanggar Konstitusi dan membela PKI. Pertanggungjawaban Soekarno ditolak. Soekarno dianggap bersalah dan dicabut dari kedudukannya sebagai Presiden/Mandataris MPR, digantikan oleh Jenderal Soeharto sebagai Penjabat Presiden dalam Pemerintahan Transisi, dan sekaligus Ketua Presidium Kabinet Ampera, tepat pada 11 Maret 1967. Mahasiswa kembali ke bangku kuliah dan para Pemuda kembali bekerja.

Keputusan MPR yang memecat Soekarno itu dituangkan dalam Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Memang ketika itu MPR hasil Pemilihan Umum masih belum terbentuk, sehingga masih berupa MPRS yang bersifat "Sementara". Di dalam MPRS tersebut masih banyak anggotanya yg berasal dari orang-orang PKI dan yang setia kepada Soekarno. Sebelum sidang, orang-orang itu dikeluarkan dari MPRS dan diganti dengan tokoh-tokoh pemuda, mahasiswa dan masyarakat reformis. Karena itu, SI-MPR berlangsung lancar dan cepat. Itulah makna dari REVOLUSI yang sesungguhnya, istilah umum dan biasa, yang selalu harus berlaku manakala Rakyat Yang Berdaulat harus menumbangkan pemimpinnya karena melanggar Daulat Rakyat.

Kejadian yang sama pun 30 tahun kemudian berlaku terhadap Soeharto. Soeharto juga dianggap melanggar Konstitusi dan berbuat aniaya terhadap Rakyat... Soeharto dipaksa mundur! Pada awalnya Soeharto masih berusaha menolak dengan membentuk Dewan Reformasi Nasional dan Kabinet Reformasi. Tetapi adanya tekanan dari dalam Negeri dengan mundurnya 14 Menteri, serta tekanan dari Luar Negeri pula, pada akhirnya Soeharto bersedia mundur. Kalau tidak, maka Soeharto pun, seperti pendahulunya, akan menghadapi SI-MPR untuk dicabut mandatnya.

Sebelumnya, kepada Soeharto disodorkan beberapa Opsi Penggantian Kekuasaan. Soeharto memilih salahsatunya, yaitu mundur sebagai Presiden RI dan menyerahkan kekuasaannya kepada Wakil Presiden BJ Habibie, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945.

Bagaimana dengan Jokowi?! Jokowi tidak sekedar membiarkan PKI bangkit dan hidup kembali, tetapi juga membenci Islam Indonesia dan membenci Pribumi, Orang Indonesia Asli. Jokowi pun tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat, bahkan menyengsarakan. Terlebih-lebih Jokowi membangun kerjasama dengan RRC di mana ribuan, ratusan ribu, bahkan direncanakan dalam jutaan imigran Cina RRC dengan mudah bisa masuk ke Indonesia dengan alasan sebagai pekerja... Semua adalah instruksi dari Jokowi.

Bahkan beberapa hari terakhir ini muncul berita tentang adanya impor 5.000, atau bahkan 20.000, senjata berat, termasuk anti tank, anti pesawat, impor mana bukan untuk TNI dan dilakukan oleh institusi di luar TNI. Tentu saja keadaan ini mirip sekali dengan hari-hari menjelang Peristiwa 1965, peristiwa yang membikin rakyat merasa ngeri, yang pernah disebut oleh dunia internasional sebagai "tahun yang amat sangat menakutkan, mengerikan dan membahayakan kehidupan..." (the Year of Living Dangerously...).Apalagi bersamaan dengan makin dekatnya tanggal 30 September, tepat 52 tahun Peristiwa G30S 1965. Kalau dulu hanya ribuan senjata yang datang dari Cina, maka sekarang ini yang datang adalah senjata bersama orang-orang Cinanya. Akankah datang banjir darah lagi di Indonesia?!

Kalau Soekarno dan Soeharto harus jatuh, maka Joko Widodo pun kiranya harus begitu pula, khususnya lewat SI-MPR. Karena itu, tidak berlebihan kalau kiranya kepada Jokowi pun perlu disiapkan Opsi tentang Pemindahan Kekuasaan, seperti yang pernah disampaikan kepada Soeharto. Kira-kira beberapa Opsi itu adalah sebagai berikut ini, terkait di dalamnya upaya pembentukan Pemerintahan Transisi Pasca berlakunya kembali UUD 1945 Asli...

1. Pasangan Presiden/ Wakil Presiden Joko Widodo/ Jusuf Kalla dapat melanjutkan kepemimpinannya dengan mewujudkan pola Kabinet Reformasi yang sifatnya total, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, serta mengulang kembali sumpahnya untuk setia kepada Rakyat, Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Asli, sampai jabatannya berakhir dan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk melanjutkan Pemerintahan.

2. Presiden Joko Widodo berhenti atas permintan sendiri atau dicabut mandatnya oleh MPR, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meneruskan kepemimpinannya sebagai Presiden sampai masa jabatannya berakhir dan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk melanjutkan Pemerintahan.

3. Presiden dan Wakil Presiden  berhenti atas permintaan sendiri atau dicabut mandat keduanya oleh MPR. Pemerintahan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, sampai masa jabatannya berakhir dan dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk melanjutkan Pemerintahan.

4. Presiden dan Wakil Presiden berhenti atas permintaan sendiri atau dicabut mandat keduanya oleh MPR. Pemerintahan dilaksanakan oleh Ketua MPR, Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI sampai dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

5. Presiden dan Wakil Presiden berhenti atas kemauan sendiri arau dicabut mandat keduanya oleh MPR. Pemerintahan dilaksanakan oleh Ketua MPR, Ketua Mahkamah Agung dan Panglima TNI, serta bersama dua orang Negarawan dari Kelompok Reformis yang tidak pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan Negara sebelumnya, sampai dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

6. Presiden dan Wakil Presiden berhenti atas kemauan sendiri, atau dicabut mandat keduanya oleh MPR. Pemerintahan dilaksanakan oleh setidaknya 5 (lima) orang Negarawan dari Kelompok Reformasi yang tidak pernah menduduki jabatan dalam pemerintahan Negara sebelumnya, sampai dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

@SBP
28/9/17
Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi... (VI)
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (IV)

PASCA JOKOWI 2017...(X)

By Sri Bintang Pamungkas

Jokowi pusing tujuh keliling. Dia tidak mengira, kekuatan pribumi yang tersembunyi di hati tiap-tiap individu Pribumi sungguh dahsyat dan bisa menghancur-leburkan apa saja yang menghalangi. Dan ini baru perkiraan, belum sepenuhnya terlihat, belum yang sesungguhnya akan terjadi dalam pergerakan.

Dan yang sesungguhnya akan terjadi, apabila dia nekad... Jokowi nekad mau mengubah wajah Pribumi menjadi wajah Cina... Mau mempertentangkan Islam dengan Non-islam... Mau mengubah wajah Islam menjadi Kafir... Mau mengubah Pancasila dengan wajah Komunis... Mau mengubah Indonesia menjadi tanah jajahan RRC dan Asing lainnya...

Yang ditakutinya bukan Pribumi Indonesia saja yang akan melengserkannya habis! Tapi Jokowi pun takut di-Semaun-kan RRC karena gagal... 

Gagal memenuhi perjanjian yang sudah dibuatnya dengan Xi Jinping... Seperti janji Semaun, dengan Stalin, sebagai pemimpin Komunis Internasional, Komintern, di Indonesia.

Waktu berjanji dengan Stalin untuk membawa Indonesia merdeka di bawah panji-panji PKI, Semaun yakin dia bisa membangun perang melawan Belanda pada 1926. Stalin marah, tapi pemberontakan PKI sudah telanjur terjadi... Semaun gagal, maka dia pun dipanggil ke Moskwa. Semaun berangkat dengan patuh, sebab dia yakin masih bisa memperbaiki perjuangannya dan yakin pula akan pulang. Mendadak Tuhan yang tidak diyakininya ada, membawanya bertemu Hatta di Belanda. Dalam percakapannya yang tidak sepenuhnya disadarinya, Semaun menyepakati agar Hatta melanjutkan perjuangan Kemerdekaan melawan Belanda bersama Perhimpunan Indonesia yang diketuai Hatta. Semaun tidak sadar telinga Stalin telah memenuhi seluruh daratan Eropa. Stalin mendengar semua pembicaraannya dengan Hatta, dan menjadi murka. Semaun dianggap mengkhianati Gerakan Komunis Internasional dan dipecat. Semaun dihukum dengan kerjapaksa di Semenanjung Krim di Siberia sampai matinya. Gerakan PKI dilanjutkan oleh Muso dan Alimin sesudah menghadap Stalin.

Cerita itu pula yang membikin Jokowi menggigil... Wajahnya pucat, merah dan hitam silih berganti. Jokowi sudah mulai membayangkan, janjinya kepada Xi Jinping membawa jutaan imigran Cina dari RRC masuk Indonesia terbendung oleh kata "Pribumi" yang diucapkan Pemimpin Baru DKI Jakarta. Jokowi sudah mulai membayangkan "maju hancur, tapi mundur pun lebur". 

Untuk sementara, Jokowi memutuskan diam... Dan mencoba merenungi kala Soeharto mengalami hari-hari yang mendebarkan... Seperti menghadapi sesuatu yang menakutkan... yang menggetarkan. Selama tiga tahun penuh, seluruh waktunya sudah dicurahkannya untuk "mengubah Indonesia", tiba-tiba saja semua berubah menjadi kegagalan lantaran selip lidah mitra karibnya, Xong "Ahok" Wansie. Seluruh perjalanan hidupnya terbayang kembali...
Terbayang kembali persahabatannya dengan Bambang Tri. Joko mengelak tentang apa yang disampaikan  di dalam bukunya. Tetapi sesuai deng tugas besar yang diembannya, dia tidak mau "penyamarannya" terbongkar... Karena itu terpaksa harus dilupakannya persahabatannya dengan Bambang semasa remaja di Solo itu. Mulut Bambang harus ditutup... dia harus dihukum dan dikerangkeng.

Tetapi tidak hanya mulut Bambang yang harus ditutup, banyak mulut lain, para ustad, ulama, aktifis, bahkan emak-emak, yang sedikit banyak mulai mencium sepak-terjangnya... tentang wajah aslinya, dan yang mencoba menghalanginya. Mau tidak mau Joko harus minta tolong para pembantunya, seperti Kapolri Tito Karnavian dan lain-lain, untuk menutup mulut mereka juga dengan senjata "kriminalisasi". Bahkan ada sekelompok aktivis politik yang dianggapnya tidak punya masa, tapi mau menunggangi para Ulama GNPF MUI, mau "menebeng" untuk menjatuhkannya. Joko sendiri awalnya percaya, bahwa para ulama itu tidak akan berani berisiko menjatuhkannya, karena takut nama Islam tercemar di dunia sebagai radikalis yang intoleran... Apalagi dengan mengajak mereka bertamasya ke Beijing sambil menikmati "gonibah". Bukankah pada masa lalu mereka juga menjadi Pendoa Politik bagi Soeharto?!

Melainkan sekelompok kecil aktivis jalanan yang sombong yang awalnya membikinnya gelisah! Untuk mereka, diperintahkannya agar ditangkap dengan tuduhan Makar. Dan itu terjadi. Beberapa Presiden pada masa lalu, Soeharto, Megawati dan SBY, juga pernah menggunakan senjata itu, dan ada hasilnya. Joko hanya sekedar meniru... Tapi sekarang, Joko melihat mereka yang mau menjatuhkannya sudah bergabung dalam forum Pribumi yang luar biasa besar, kuat dan dahsyatnya!

Kadang Joko tersenyum sendiri... Hari ini, tepat tiga tahun yang silam, dengan bahagianya bersama Iriana menaiki Kereta Kencana, seperti para Ratu di jaman Mahabharata... Dia mampu pula, bahkan satu-satunya dalam sejarah Indonesia, menghadirkan John Kerry, Menteri Luar Negeri AS, untuk menyaksikan pelantikannya. Sekalipun dia tidak sadar sebelumnya, rasa malu yang menyakitkan, telah mencium tangan Duta Besar AS, sewaktu masih Capres, pertama kali diperkenalkan oleh Megawati. Dia pun berjanji dalam hati, nanti si Dubes akan dibalasnya agar mengemis-ngemis Freeport kepadanya... Jokowi pun bersenyum simpul ingat ketika mulai menghancurkan DPR/ MPR dengan berkoper-koper uang, agar semua rencananya tidak terjegal oleh para Wakil Partai itu...

Tidak cuma Jokowi, tapi seluruh anggota Kabinet pun bingung menghadapi situasi kegagalan sekarang ini... Rakyat tidak sejahtera hidupnya, perekonomian rusak, keuangan negara kacau dengan utang Luar Negeri sudah membelit habis, banyak usaha bangkrut, kesenjangan kaya-miskin tambah melebar, pengangguran semakin menumpuk, kemiskinan sudah mencekik leher, tindak kriminal semakin merajalela, narkoba semakin membanjir, korupsi sudah membudaya di antara para pejabat negara... Sedang janji Joko kepada Tuan Xi masih jauh Panggang dari Api... pada saat kedudukan dirinya seperti telor di ujung tanduk... ketika TNI sewaktu-waktu bisa ikut mendongkelnya pada saat senjata impor Polri yang diselundupkan untuk mendukungnya terbongkar.

Kalau Jokowi sedang menghadapi pilihan kembali menjadi WNI atau menghadapi hukuman Xi... maka para anggota Kabinet bingung memilih, antara kembali menjadi rakyat biasa atau "pejah-gesang nderek Pak Joko". Termasuk yang bingung dan pusing adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut, selain sudah menjadi Konglomerat seperti diinginkan oleh Menterinya, Susi Pudjiastuti, dia hanya berpikir bagaimana menyelamatkan ratusan trilyun yang sudah telanjur diinvestasikan oleh para Pengembang Konglomerat Cina teman-temannya... Dia tidak memikirkan trilyunan yang akan hilang akibat kerusakan ratusan tahun ke depan, kalau 17 Pulau Reklamasi itu berlanjut. Bukankah lebih baik di-terminate sekarang daripada dipertahankan dengan mengorbankan seluruh Pantai Utara Jakarta beserta isinya?! Untuk apa berpihak kepada para Mafia Cina yang akan menjual pulau-pulau itu kepada RRC...?! 

Bukankah itu tindakan Makar?! Menyerahkan sebagian wilayah RI kepada penguasaan Asing?! Bukankah LBP Pribumi juga, yang selama itu berjuang melawan kolonialisme sebagaimana diingatkan oleh Gubernur/ Wagub Baru DKI Jakarta?! Bukankah sebaiknya membiarkan Jokowi sendiri yang berbuat Makar daripada melibatkan dirinya. Bukankah lebih baik LBP mundur daripada menjadi pengkhianat NKRI?! Anak-anak ITB, serta UI, IPB, UGM dan lain-lain yang akan menyusul, sudah menolak Reklamasi... Sebagai anak-anak muda harapan Rakyat, Bangsa dan Negara, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka punya, logislah apabila mereka mengingatkan LBP yang jauh lebih senior tentang pengabdian kepada Rakyat, Bangsa dan Negara. Tidak usah merasa malu... orang tua kadang-kala lupa...!

Biarlah semua ditanggung Jokowi. Anggota Kabinet yang lain juga sebaiknya mundur. Pribumi pasti menang. NKRI terlalu besar untuk dikalahkan oleh sekitar 30 sampai 40 orang Menteri Jokowi. Persoalan Islam vs Non-Islam dan Cina vs Pribumi bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Bagaimana memulangkan kembali orang-orang Cina Imigran RRC yang telah telanjur mendapat KTP, kita cari solusinya lewat model Donald Trump. Soal PKI sudah tamat... yang belum selesai adalah persaudaraan di antara sesama Pribumi dan sesama Orang Indonesia Asli... nanti kita selesaikan pelan-pelan... pasti bisa! NKRI kita tata kembali!

Biar kita selesaikan dulu soal Jokowi. Dia yang menebar benih permusuhan... dia pula yang harus menuai hasilnya! Merdeka!

*SBP
20/10/2017 Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi... (XI)
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (IX)

PASCA JOKOWI 2017...(IX)

By Sri-Bintang Pamungkas

Akhirnya, Alhamdulillah, Anis-Sandi dilantik menjadi Gub/Wagub DKI Jakarta 2017-2022. Banyak yang tidak sadar, bahwa DKI Jakarta, selain tempatnya Ibu Kota RI, adalah juga salahsatu dari tiga provinsi di Indonesia, di samping DIY dan NAD, yang otonom di tingkat provinsi. Selain yang tiga itu, otonomi ada di tingkat Kabupaten dan Kota.

Jadi Anis-Sandi mempunyai kedudukan yang spesial, antara lain, merekalah yang pegang komando di provinsinya. Sekalipun yang melantik adalah presiden, makna "komando" itu bukan main-main. Untuk kepentingan DKI Jakarta, presiden sekalipun tidak bisa seenaknya melakukan intervensi. Yang terlarang bagi Anis-Sandi adalah melanggar UUD dan Undang-undang... dan tentu saja menyakiti warga DKI Jakarta.

Dengan otonomi dan kekhususan itu, Peraturan Pemerintah sekalipun, yang tidak sesuai dengan kehendak warga DKI Jakarta, bisa ditolak oleh Pemda DKI. Tentu perihal itu harus sepenuhnya pula diketahui oleh Jokowi dan Kabinetnya.

Oleh sebab itu, tidak heran wajah Jokowi hitam, geram, dan penuh penyesalan, kecewa berat sewaktu melantik Gub/ Wagub baru itu. Tentu dia menyesal, bukan Ahok yang memenangi pertarungan di Pilkada DKI Mei lalu.... Tidak saja keadaan itu mengubah seluruh kebijakan luar negerinya terkait "main-matanya" dengan Komunis RRC, tetapi juga berbagai kebijakan dalam negerinya terkait dengan Pilpres 2019... Bahkan, bisa saja Jokowi jatuh sebelum itu...

Anis-Sandi bukanlah calon terbaik. Mereka hanya terbaik dari calon-calon yang ada. Anak SBY masih ingusan, dan Ahok adalah penjahat sekalipun superior karena didukung oleh para Mafia Cina dengan kekuatan penuh. Ini pula yang membikin Jokowi was-was. Tetapi tetap harus diakui, bahwa sentimen agama, dan predikat Mafia pada Ahok inilah yang membikin Anis-Sandi menang... bukan karena mereka berkwalitas.

Kalau calon yang ikut puluhan, maka bolehlah Gub/Wagub terpilih adalah juga yang terbaik. Di sinilah selalu yang saya maksud dengan kelemahan UU Kepartaian dan UU Pemilu/Pilkada kita. Yaitu undang-undang yang sangat diwarnai oleh Oligarki Kepartaian yang menghalalkan praktek-praktek "transaksional". Sedemikian rupa, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa berpartisipasi. Antara lain, anaknya SBY bisa ikut... sedang anaknya Paijo yang berkwalitas tidak bisa ikut...

Sekalipun begitu, sementara menanti "perubahan" sistim Kepartaian dan Pemilu, kita doakan Anis-Sandi bisa memenuhi harapan masyarakat DKI Jakarta, sekalipun Jokowi tidak suka.
Setiap pemimpin baru selalu akan memperhatikan lapangan kerja masyarakatnya. Inilah yang harus menjadi perhatian utama Anis-Sandi. Banyak yang tidak tahu, bahwa rumah adalah tempat tinggal pertama yang harus tersedia sebelum seseorang mendapatkan pekerjaan. Bisakah Anis-Sandi menyediakan tempat tinggal untuk 10 ribu kepala keluarga yang digusur dan rumah-rumah kumuh mereka yang dihancurkan Ahok?! Tentu harus bisa! Bikin rumah tanpa DP atau mengubah kawasan kumuh menjadi perumahan sehat tentulah amat mudah! Dan tentu pula termasuk pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka.

Yang kedua sesudah itu adalah memperbaiki program-program peninggalan Ahok yang hampir seluruhnya gagal, yaitu kemacetan lalu-lintas termasuk sarana transpor umum dan banjir tahunan. Orang-orang Bule suka mengejek buruknya transpor di Jakarta dengan mengatakan, kalau di negara lain orang bekerja "from Nine to Five", di Jakarta "from Five to Nine". Di negara-negara maju, Pemda mau bikin jalan layang dan lain-lain prasarana transpor itu menyampaikan lebih dulu rancangannya kepada masyarakat, tapi Ahok bikin "seenak-udelnya sendiri"... lalu mubazir!

Lalu Anis-Sandi harus menolak ide reklamasi. Datangkan itu ahli-ahli ITB dan lain-lain untuk membuktikan dengan Teknik Hydrodynamic Simulation, bahwa 17 Pulau-pulau Reklamasi di Pantai Utara Jakarta itu akan mengakibatkan kerusakan... bertentangan dengan ide reklamasi yang benar! Sekaligus menutup mulut para Mafia Pengembang dan Menteri Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang samasekali tidak punya ilmu kemaritiman itu!

Last but not least adalah mengatasi arogansi Polda Metro Jaya dan berbagai pelanggaran Hukum dan HAM, yang justru dilakukan oleh Penegak Hukum itu terhadap masyarakat DKI Jakarta khususnya. Sebagian Undang-Undang Polri memang milik mereka, tapi banyak undang-undang lain tentang penegakan hukum dan HAM adalah milik rakyat Indonesia. Jadi, jangan sampai terjadi kesewenang-wenangan oleh Polda dengan dalih apa pun. Pemda DKI Jakarta bisa membentuk Komisi Daerah Penegakan Hukum dan HAM.

Paling-paling akhir, Pemda DKI Jakarta harus mampu mencegah kesewenang-wenangan Jokowi bersama Cina-cina Mafia Indonesia dan RRC dalam menjalankan Proyek-proyek Serah Kunci (turn key projects) dan Infrastruktur yang melintasi wilayah DKI Jakarta. Jangan sampai ada Cina Asing masuk DKI Jakarta...

@SBP
17/10/17 Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi... (X)
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (VIII)

PASCA JOKOWI 2017... (VIII)

By Sri-Bintang Pamungkas

Hampir tidak ada orang Indonesia yang mengingkari kenyataan, bahwa Indonesia dewasa ini sedang mengalami kekacauan. Terutama, orang-orang yang memang berpengetahuan relatif lebih maju, dan mereka yang sudah mendengar alasan dan penjelasan yang saya kemukakan. Tetapi ketika mau menjawab pertanyaan selanjutnya, apa dan siapa yang menjadi sumber kekacauan, banyak di antara mereka mulai terbelah. Saya berpendapat, yang menjadi sumber kekacauan adalah kebijakan-kebijakan Jokowi, dan dengan begitu sumber kekacauaannya adalah Jokowi himself.

Keadaan menjadi terbelah, karena sebagian dari mereka tidak berani atau takut menyebut nama Jokowi, sebagian lagi beranggapan karena Jokowi adalah Presiden RI maka tidak layak menyebutnya sebagai sumber kekacauan. Sebagian lain memilih tidak menjawab, tanpa alasan.

Sedang saya dan sebagian yang lain karena beranggapan, sekalipun Jokowi Presiden RI, kami mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, dan pemerintahan. Dengan keadaan yang dijamin Konstitusi itu, kami tidak perlu merasa takut atau khawatir menyampaikan pendapat, bahwa Jokowi membuat kebijakan yang keliru dan berakibat kekacauan di seluruh Negeri. Bahkan, kami mulai berpikir, juga warganegara Indonesia pada umumnya, mendukung pendapat saya yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa Jokowi sedang melakukan Makar terhadap NKRI...

Kalau kita memperhatikan pasal-pasal dalam KUHP,  yang dimaksud dengan Makar adalah termasuk dalam Kejahatan terhadap Keamanan Negara.. tentu termasuk di dalamnya yang bisa mengganggu atau berupa ancaman terhadap Kedaulatan Negara. Memang di dalam Pasal 104 sampai 110 ada disebut tentang membunuh atau melukai presiden (Pasal 104) atau membikin pemerintah tidak berfungsi (Pasal 107) atau membikin gerakan bersenjata, atau memberontak (Pasal 108), atau bermufakat jahat terhadap pemerintah dan Negara (Pasal 110). Tetapi ada juga kegiatan yang menyerahkan sebagian atau keseluruhan wilayah negara kepada pihak asing (Pasal 106).

Setiap ahli hukum tentu berkesimpulan sama dengan saya, bahwa inti dari pasal-pasal tersebut adalah pengkhianatan terhadap Negara dengan menggunakan paksaan, kekerasan, dengan senjata atau sekedar rekayasa. Penguasaan Tembaga Pura (sekarang Freeport) oleh AS lewat perjanjian tanpa kekerasan adalah juga suatu bentuk Makar. Sama seperti model pembuatan 17 Pulau-pulau Reklamasi dan Kota Cina Meikarta oleh para Mafia Taipan Cina sekarang...

Oleh karena itulah Bung Karno pernah dituduh melakukan Makar terhadap pemerintahannya sendiri, atau terhadap NKRI, karena disangka terlibat dalam G30S/PKI dan Peristiwa Kudeta 1965 oleh Dewan Revolusi pimpinan Letkol Untung. Artinya, di dalam sejarah Indonesia, Makar oleh Pemerintah dan terhadap Negara mempunyai peluang yang sama. Lebih tegas lagi, Makar terhadap Negara oleh Presidennya sendiri bukan sesuatu yang mustahil.

Dengan demikian, Presiden Jokowi bisa juga melakukan Makar terhadap NKRI. Dalam bahasa yang mudah, Jokowi bisa berkhianat, pengkhianatan mana berakibat Kedaulatan dan Keamanan Negara terancam. Sudah saya sebutkan dengan panjang lebar dalam tulisan terdahulu, bahwa kebijakan Jokowi dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat luas, yaitu munculnya Gerakan Anti Islam, Gerakan Anti Pribumi, Gerakan Pro-Komunis, Gerakan Pro-Cina, bahkan Kebijakan Pro-RRC.

Kebijakan-kebijakan ini menimbulkan akibat luas, yaitu perpecahan di antara Muslim dan Non-Muslim, perpecahan di antara Pribumi dan Non-Pribumi dan perpecahan antara yang Pro-PKI dan Kontra-PKI. Patut diingat, Majelis Hakim dalam perkara Ahok menyebut-nyebut tentang perpecahan sosial yang luas... Bahkan perpecahan di antara Pribumi, di antara para Etnis Cina, di antara orang-orang Islam, di antara Non-Muslim, dan di antara para Simpatisan PKI dan Komunis, dalam menyikapi segala Pro dan Kontra itu. Sedang Pemerintah Jokowi seakan-akan mendiamkan dan membiarkan semua itu terjadi...

Perpecahan juga sedang terjadi dengan diterbitkannya Perppu yang bisa membubarkan setiap organisasi tanpa lewat lembaga pengadilan, yang korban pertamanya adalah Hizbut Tahrir. Terbitnya Perppu ini mengakibatkan Pro dan Kontra tentang Pancasila, tentang Keesaan Tuhan, tentang Agama Samawi dan Aliran Kepercayaan dan lain-lain... yang berpotensi memicu perpecahan.

Bahkan perpecahan juga sedang berlangsung antara Polri dan TNI. Pengangkatan Tito Karnavian sebagai Kapolri dan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN juga berpotensi menimbulkan perpecahan di antara Polri, dan antara Polri dan TNI. Sekarang pun muncul isyu pertentangan antara KSAU yang baru saja diangkat Jokowi dengan Panglima TNI. Sedang pertentangan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI tentang kebijakan Alutsista dan lain-lain sudah bukan rahasia lagi.

Terungkapnya impor ilegal peralatan militer yang mencantumkan nama Jokowi atas puluhan ribu senjata tajam dan ratusan ribu amunisi oleh instansi di luar TNI tidak kurang berbahayanya bagi Negara, dan memperburuk pertentangan Polri dengan TNI. Dalam paket senjata tajam itu, bahkan ada pelontar granat, pelontar mortir dan tidak tertutup kemungkinan pelontar roket, seperti bazoka, yang dapat menghancurkan pesawat dan tank. Dengan maksud apa Polri atau kekuatan bersenjata lain di luar TNI membutuhkan senjata-senjata mematikan dalam jumlah luar biasa banyak itu. Apakah sebuah kudeta bersenjata sedang disiapkan dengan sepengetahuan Jokowi sendiri?!

Dan yang amat sangat berbahaya bagi keamanan dan kedaulatan NKRI, kalau masalah yang berkaitan dengan senjata itu dikaitkan dengan masuknya ribuan, puluhan ribu, bahkan dengan target jutaan Orang-orang Cina RRC yang tiba-tiba bermigrasi ke Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia dengan sepengetahuan penuh dan kesengajaan Jokowi.

Awalnya hanya dikatakan sebagai turis, lalu menjadi buruh-buruh dalam turn-key projects untuk proyek-proyek Infrastruktur dan Minerba. Selain semua proyek yang ditanggung oleh Indonesia dengan utang kepada RRC itu adalah untuk kepentingan RRC sendiri, juga kebijakan Cinaisasi itu sengaja nemberi kesempatan para Cina-cina Imigran itu untuk menetap di Indonesia. Oleh sebab itu sangat mungkin sekali sebagian dari mereka adalah para-militer yang mempunyai maksud menguasai dan menjajah NKRI lewat "perang asimetris" atau "perang proxi".

Tidak ayal lagi, naiknya Jokowi dalam panggung poltik di Indonesia, dan yang dalam waktu singkat, dari seorang pengusaha mebel, lalu menjadi Presiden RI, patut diduga melalui rekayasa sistimatik yang melibatkan Intelijen Asing, khususnya RRC, dan Mafia-mafia Cina Indonesia. Sangat mirip dengan tuduhan yang dilontarkan orang terhadap Soekarno pada 1965. Tujuan akhir mana adalah Makar terhadap NKRI.

Memang Makar yang sesungguhnya dalam sebuah gerakan militer belum sempat terjadi seperti pada 30 September 1965, melainkan sedang berproses. Atau mereja menang tidak merencanakan begitu... Tapi seperti VOC, cukup mereka datang berbondong-bondong dan menduduki Jawa dan pulau-pulau lain begitu saja. Rencana Makar seperti ini mestinya sudah bisa digulung oleh TNI, sebelum terjadi... sebelum mengakibatkan korban dan banjir darah seperti 1965. Yaitu, sebuah operasi militer untuk mencegah Invasi Militer Asing , di mana ribuan para-militer asing dan senjata tajam sudah masuk ke wilayah NKRI... Dalam situasi militer yang menegangkan seperti ini, sangatlah tidak pada tempatnya mendorong rakyat sipil maju di front terdepan...

@SBP
10/10/17
Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi...IX
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (VII)

PASCA JOKOWI j2017...(VII)

By Sri-Bintang Pamungkas

Berikut ini cuplikan tulisan saya waktu ada di penjara @Juli 1997:

CGI: Utang Asing dan Pembangunan SDM

Rupanya negara-negara yang tergabung dalam CGI masih belum mau memenuhi keinginan rakyat untuk ikut mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia kpd mereka. Indonesia diberi lagi komitmen utang sebesar USD 5.3 milyar, yg menambah utang asing mencapai lebih dari USD 115 milyar.

Masalah utang asing ini sangat kompleks. Belum lagi melihat beban utang tersebut dalam Rupiah, mengingat nilai Rupiah yg terus menurun. Trend menurunnya Rupiah itu, pada 1980 ada pada sekitar 1.100 Rp/$, sekarang 2.500 Rp/$. Selain disebabkan oleh industri Indonesia yg tidak mempunyai kemampuan menghasilkan devisa, juga justru karena industrinya sangat boros devisa. Keadaan yang inefisien ini sangat dipengaruhi oleh ketidakmampuan sumberdaya manusia, khususnya dalam menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari Neraca Pembayaran kelihatan sekali Indonesia selalu defisit dalam valuta asing, dan dengan begitu terus-menerus harus berutang untuk bisa mencegah jatuhnya Rupiah.

Akan tetapi, banyak yang tidak sadar bahwa penurunan nilai Rupiah itu tidak hanya dalam trend-nya saja, melainkan bisa berupa gejolak hebat sebagaimana pernah terjadi di Meksiko beberapa tahun yang silam. Kalau suatu gejolak terjadi, sangat mungkin disebabkan oleh pembayaran kembali bunga utang-utang (pemerintah dan swasta-swasta) yang cukup besar tiba-tiba jatuh tempo pada saat bersamaan. Karena jumlah utang asing sudah membengkak, maka "larinya" Dollar untuk kewajiban membayar bunganya juga sangat besar. Sekarang saja sudah 3 minggu ini Rupiah merayap jatuh dari angka 2.450 Rupiah/ Dollar. Sangat mungkin ini adalah awal gejolak.

Belum lagi berbicara soal pembayaran kembali pokok pinjaman yang jatuh tempo, dan membebani Belanja Negara dan Neraca Pembayaran bersama-sama. Semua berkaitan dengan seluruh sektor industri kita dari Pertanian, Pengolahan sampai Perdagangan dan Jasa-jasa.

Memang sangat mungkin ada unsur simbiose mutualistis antara rezim penguasa Indonesia yang semakin "maharaja-diraja" serta galak terhadap rakyatnya sendiri, dan rezim Barat yang "neo-imperialis". Kedua belah pihak saling membutuhkan. Lebih dari 40 tahun yan lalu, para ahli ekonomi pembangunan sudah menulis, bahwa utang asing itu memperkuat posisi rezim yang sedang berkuasa. Soeharto membutuhkan utang asing untuk memperkuat posisi politiknya. Di lain pihak si "neo-imperialis" juga membutuhkan agar secara politik dan ekonomi, Indonesia semakin tercengkeram oleh kuku-kuku imperialisme dan kapitalisme Barat.

Yang menjadi masalah sekarang adalah hari depan Indonesia. Apakah rakyat Indonesia mau saja dibawa kepada cengkeraman asing yang ikut masuk ke dalam model pembangunan yang sangat dipengaruhi oleh "program utang asing itu" itu?! Dengan "program utang asing" itu, sadar atau tidak sadar, Indonesia telah digiring ke arah kapitalisme Barat yang tidak sesuai dengan doktrin Demokrasi Ekonomi dan doktrin Asas Kekeluargaan kita.

Memang sebagian besar daripada itu adalah kesalahan para penguasa kita sendiri dalam menetapkan model pembangunan Indonesia. Tetapi, apakah kita baru sadar hanya setelah Pak Harto "dibebaskan" oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala jabatannya, pada saat cengkeraman utang itu sudah sampai di ubun-ubun kita?! Bahkan sekarang pun Soeharto tidak pernah merasa berutang! Karena yang berutang adalah rakyat Indonesia...

(Masih panjang, tapi kita cukupkan dulu soal Soeharto... ganti soal Jokowi)

Apa yang terjadi pada Rezim Soeharto setelah 30 tahun berkuasa (1997/98) mirip dengan apa yang sekarang terjadi pada Rezim Jokowi setelah 3 tahun berkuasa.
Trend jatuhnya Rupiah sudah mencapai titik 13.300 Rp/$ selama satu-dua tahun ini. Yg dimaksud dg trend ini, kalau ditarik garis lurus antara angka 1.100 Rp/$ pada 1980 dan 13.000 Rp/$ pada 2014, maka garis tersebut akan mencapai angka sekitar 14.000 pada akhir 2017, yang berarti terjadi depresiasi atas Rupiah sebesar hampir 8% selama 3 tahun era Jokowi.

Beberapa hari terakhir ini Rupiah pun sudah jatuh ke tingkat 13.600. Apakah ini merupakan bagian dari trend atau awal dari sebuah gejolak, belum bisa diketahui pasti. Pada Juli 1997, waktu tulisan di atas saya buat, ternyata itu sebuah gejolak yansg mengawali krisis moneter... Rupiah jatuh mencapai angka 2.500. Lalu jatuh terus sampai menyentuh 17.000 Rp/$ pada pertengahan Januari 1998. Mungkin saja krisis seperti itu akan terjadi pula sekarang.

Utang luar negeri kita yang terlihat dari luar berkisar pada angka USD 370 miliar. Dg adanya dana-dana talangan turn-key projects, termasuk proyek-proyek infrastruktur yg sedang digalakkan Jokowi dan RRC, utang luar negeri ini bisa saja sudah sampai USD 400 milliar! Dengan anggapan terjadi lagi defisit dalam APBN, maka belanja Negara hanya mencapai sekitar Rp 1.800-2000 trilyun. Sedang pembayaran pokok utang dan bunga yang jatuh tempo mencapai sekitar Rp 600 trilyun, maka DSR (debt service ratio) terhadap Belanja Negara memang sudah menyentuh atau melewati 30%...

Angka tersebut menjadi angka kritis untuk menjawab berapa yang tersisa dari Belanja Negara itu untuk membiayai kebutuhan yang lain-lain, seperti biaya rutin dan pembangunan. Tidak kalah pentingnya adalah biaya perumahan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya bagi kepentingan SDM. Pada akhirnya, khususnya untuk membiayai program pembangunan, dan mempertahankan nilai Rupiah, banyak pengeluaran yang penting bagi rakyat banyak harus dipotong, seperti berbagai subsidi. Maka tidak heran, kalau dalam rangka austerity policy (keprihatinan lewat pengencangan ikat pinggang) itu, terjadi penurunan daya beli. Bagi Jokowi, mungkin yg paling gampang adalah berhutang lagi kpd Asing.
Prioritas Sri Mulyani memang hanya dua, mempertahankan nilai Rupiah dan ketersediaan sembako pada harga yg terjangkau. Kalau ini jebol, maka akan timbul Gejolak Moneter, dan rakyat turun ke jalan seperti 1997/98. Bagi mereka yaniig menginginkan atau masih percaya kepada Rezim Jokowi, maka mereka khawatir dan berharap Gejolak Ekonomi tidak terjadi... Tetapi yg berharap Rezim Jokowi jatuh karena jahat terhadap Rakyat, Bangsa dan Negara, maka momentum inilah yAsng sudah lama ditunggu... Yaitu, mengulang kembali peristiwa Mei

@SBP
5/10/17
Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi... (VIII)
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (VI)

PASCA JOKOWI 2017... (XI)

By Sri-Bintang Pamungkas

Memasuki tahun 1998, para Rektor Perguruan Tinggi diperintahkan memberkakukan kembali Normalisasi Kehidupan Kampus, atau NKK. dengan NKK itu, semua kegiatan mahasiswa di luar kegiatan akademik pun harus atas seijin Rektor. Demikian pula kegiatan di luar kampus dilarang, kecuali yang bersifat pribadi. Menyusul instruksi itu, Panglima TNI Wiranto mengancam untuk tembak di tempat siapa saja mahasiswa yang membikin kegiatan di luar kampus.

Pada 11 Maret 1998 Soeharto terpilih menjadi Presiden untuk ke tujuh kalinya dan Habibie diambilnya menjadi Wakil Presiden. Wiranto Arismunandar, mantan Rektor ITB terpilih menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Melanjutkan kebijakan Wiranto Panglima, Wiranto Mendikbud meminta seluruh Rektor untuk berkumpul. Di situ Mendikbud Wiranto mengulang permintaan Wiranto Panglima, agar mahasiswa dilarang melakukan kegiatan apa pun di luar kampus... dan siapa pun yang melanggar bisa ditembak di tempat.

Akhirnya kita semua tahu, empat orang mahasiswa Trisakti terbunuh karena bersama-sama temannya yang lain melakukan unjuk rasa di luar kampus untuk pergi menuju DPR/MPR-RI... sekalipun mereka sudah dihadang seregu Polri, digiring masuk kampus dan keempatnya sengaja ditembak mati di halaman kampus... di samping mereka yang terluka.

Jokowi rupanya ingin mengulang kembali peristiwa itu, sadar atau tidak sadar. Akhir September kemarin Joko mengumpulkan seluruh Rektor dan Pimpinan Perguruan Tinggi di Bali. Di situ digelar tema Gerakan Kebangsaan Anti Radikalisme dan Anti Intoleransi. Di sini tentu bisa disimpulkan, bahwa target Pak Joko jauh lebih besar, lebih luas dan lebih menakutkan daripada yang dipikirkan oleh Pak Harto waktu itu. Pak Harto hanya ingin agar para mahasiswa tenang menghadapi gejolak ekonomi akibat Krisis Moneter, dan tidak mengganggu Pilpres untuk memilihnya kembali, agar Pak Habibie bisa pula diangkatnya sebagai Wapres. Memang ada soal personal dari target Soeharto, karena beliau ingin mewujudkan janjinya kepada Habibie menjadikannya Presiden RI ke tiga.

Sedang Joko ingin mengubah wajah Indonesia... Bukan main! Tidak masuk di akal, seperti menegakkan benang basah! Dugaan saya, Pak Joko mempunyai Tiga Kacamata, sebagai bagian tak terpisahkan dari Senjata Trisulanya. Kacamata Merah, Hijau dan Kuning. Kalau memakai Kacamata Merah, seakan-akan dia menjadi Pemimpin Komunis... yang mendorong kebangkitan PKI. Kalau memakai Kacamata Hijau, seakan-akan menjadi Pemimpin Barat semacam Donald Trump atau Benyamin Netanyahu yang Anti-Islam. Sedang kalau memakai Kacamata Kuning, seakan-akan menjadi Pemimpin Kolonialis Pendatang macam di Israel, Amerika Serikat, Singapur dan Australia, yang Anti-Pribumi, mau menggusur Penduduk Asli dan.menggantinya dengan bangsa pendatang, khususnya Cina.

Jokowi mengajak semua Rektor dan Pemimpin universitas untuk bersama-sama mengubah wajah Indonesia. Faktanya, itulah yang sedang berkembang dewasa ini, yaitu adanya Gerakan-gerakan Pro-Komunis, Anti-Islam dan Anti-Pribumi. Tidak hanya Pak Joko yang membiarkan Gerakan-gerakan itu, tapi para Pembantunya ikut pula aktif mendukung Gerakan-gerakan itu... Lihatlah, bagaimana sibuknya Polri mengkriminalisasi para Pembela Islam, tetapi membiarkan dengan bebas banyak Penista Islam... Lihat pula bagaimana masuk dan membanjirnya orang-orang Cina RRC ke Indonesia menjadi pekerja, dengan alasan buruh Indonesia tidak cakap dan tidak punya ketrampilan. Lihat pula, bagaimana para simpatisan Komunis berkeliaran di masyarakat dan di antara para penjabat publik... Sementara Pak Joko sendiri mengatakan, bahwa Peristiwa 65 bukan karena kesalahan PKI, dan bahwa PKI terkena fitnah...

Kopertis III DKI Jakarta yang menghimpun Perguruan Tinggi Swasta sudah mulai termakan oleh isyu Anti Radikalisme dan Intoleransi dengan mengadakan Pertemuan di Kampus UKI, Universitas Katolik Indonesia. Lalu yang amat menarik, konon para Rektor dan Pimpinan Universitas itu akan menurunkan para Mahasiswanya menjelang  Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang untuk mengadakan unjukrasa besar-besaran bertemakan Aksi Kebangsaan menangkal Radikalisme dan Intoleransi. Tentulah Pak Joko pula yang langsung atau tidak langsung, melalui Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang namanya lain), mengkoordinir unjukrasa tersebut. Tentulah ini merupakan Gerakan Memecah-belah Kekuatan Akademik yang menjadi salahsatu pilar Kemerdekaan Akademik, Penguasaan Iptek dan Pencerdasan Kehidupan Bangsa.

Di lain pihak para Alumni berbagai universitas, diawali oleh Institut Teknologi Bandung, diikuti oleh Universitas Gajah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, dan universitas-universitas swasta seperti ISTN, Institut Sains dan Teknologi Nasional dan lain-lain menyatakan menolak Proyek-proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Proyek Kota Cina Meikarta... Dari para Konglomerat Taipan Mafia-mafia Cina yang didukung Rezim Jokowi.

Sepanjang Sejarah Indonesia belum pernah terjadi kekacauan menuju keporak-porandaan semacam yang terjadi sekarang... Apa sebenarnya maksud Jokowi?! Saya kira semua orang waras tidak mungkin punya pikiran begitu. Soekarno yang tidak mau menbubarkan PKI saja jatuh... Soeharto yang represif terhadap rakyatnya juga jatuh... Habibie yang tidak mau mengadili Soeharto pun jatuh... Tokoh-tokoh di dunia yang hanya korupsi pun sudah bertumbangan... Sekarang Jokowi mau menjual negara. Terikat kontrak apa dia dengan RRC dan pihak Asing?! Tidak hanya wajah Indonesia yang mau diubahnya, melainkan lebih besar dan menakutkan daripada itu, yaitu menghancurkan Indonesia... menghapus Indonesia dari Peta Dunia.

Maka Jokowi harus dihentikan, lewat gerakan menolak Jokowi. Sebelum terjadi korban semacam tahun 1998 itu. Banyak orang hanya ingat tentang korban Trisakti... empat mahasiswa Pahlawan Revolusi itu! Padahal, rentetannya lebih besar daripada itu. Sesudahnya, ada 16 Pemuda dan Mahasiswa yang terbantai oleh pelor-pelor alat negara dalam Peristiwa Semanggi-1... Satu dalam Semanggi-2. Tapi belasan yang gugur dalam Perkara Pam-Swakarsa 1998... Lalu Peristiwa Maluku 1999 yang menyebabkan tewasnya ribuan pemuda Islam dan Kristen di Maluku. Apakah itu yang diinginkan Jokowi?!

Tidak heran, banyak orang mulai menduga, bahwa jatuhnya Soeharto, pada hakekatnya, adalah awal dari gerakan menghancurkan Indonesia. Karena itu, semuanya harus dihentikan...Sebelum tentara Cina RRC dan lain-lain benar-benar ikut membantai Rakyat Pribumi dan Umat Islam Indonesia.

@SBP
23/10/17
Source : Chirpstory
Baca juga Pasca Jokowi...XII
Artikel sebelumnya : Pasca Jokowi... (X)