REZIM SENGAJA TENGGELAMKAN DALAM KUBANGAN UTANG

Dari RAPBN 2018  dapat dilihat rezim Jokowi secara sengaja menenggelamkan negara dalam kubangan utang.

“Rezim saat ini juga secara sengaja terus menenggelamkan negara ini dalam kubangan utang,” ujar Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Kamis (17/8/2017).

Buktinya, defisit terus diperbesar. Akibatnya, pembayaran bunga-bunga utang, yang jelas-jelas merupakan riba yang dosanya sangat besar, terus membengkak. Di saat yang sama, subsidi untuk rakyat banyak justru terus dikurangi.

“Bayangkan, anggaran untuk bunga utang saja mencapai Rp 248 triliun, jauh lebih besar dari subsidi yang hanya Rp 176 triliun".

Di saat daya beli kelompok menengah bawah melemah, lanjut Ishak, Pemerintah terus memeras habis-habisan pendapatan rakyat, baik melalui peningkatan penerimaan pajak, maupun pengurangan subsidi. Pada RAPBN 2018, pendapatan pajak naik hampir 10 persen menjadi Rp 1609 triliun. Sementara pendapatan dari non-pajak hanya Rp 268 triliun.

“Mirisnya, meskipun kaya sumber daya alam, namun target penerimaan dari sektor ini  hanya Rp 99 triliun".

RAPBN 2018 tersebut juga mencerminkan bahwa rezim saat ini yang semakin liberal terbukti membuat kesejahteraan penduduk semakin turun. Penduduk miskin tidak mengalami penurunan signifikan, sementara utang semakin menggunung. Bisa dikatakan kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran semakin tidak efektif dalam menyejahterakan rakyat. Bahkan pada Maret lalu penduduk miskin naik hampir 7 ribu orang.

“Adapun penurunan tipis kesenjangan yang dibanggakan pemerintah, terjadi lantaran pendapatan penduduk kaya sedikit turun, bukan karena penduduk miskin mengalami perbaikan pendapatan.”

Alhasil, dengan sistem kapitalisme liberal saat ini, rezim ini dapat dikatakan gagal dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

“Oleh karena itu, tawaran solusi untuk memajukan negara ini dengan mengganti sistem kapitalisme liberal saat ini, yang nyata-nyata rusak, dengan sistem Islam yang merupakan wahyu Allah SWT, pencipta manusia dan alam semesta, semestinya didukung.”

Dari RAPBN 2018 yang dirilis Kementerian Keuangan 16 Agustus 2017 tersebut disebutkan
Anggaran penerimaan negara Rp 1.878,4 triliun yang didapat dari :
• Pajak Rp. 1.609,4 triliun (86%)
• Sumber daya alam (SDA) migas Migas Rp 77,2  triliun (4%)
• SDA non Migas Rp 22,1 triliun (1%).

Anggaran belanja :
• Cicilan pokok utang dan bunga Rp 629,2 triliun
• Bunga Rp 247,6 triliun
• Defisit (minus) anggaran Rp 326 triliun

REKOR UTANG REZIM JOKOWI

Penambahan utang pemerintah, kini mencapai agregat paling tinggi dibanding pemerintahan sebelumnya. Agregat penambahan utang juga yang tertinggi dilihat dari persentase atau waktu periode berkuasanya. Selama 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, utang Indonesia telah bertambah Rp 1.062 triliun. Pertambahan ini hampir sama dengan jumlah utang periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai Rp 1.019 triliun. Artinya, pertumbuhan utang pemerintah saat ini bisa dikatakan luar biasa. Sejak Indonesia merdeka, inilah rekor utang tertinggi.

Bila kita rinci jumlah utang Indonesia pada akhir 2014, mencapai Rp 2.604,93 triliun. Pada akhir Mei 2017, jumlahnya menyentuh Rp 3.672,33 triliun. Di tengah defisitnya anggaran yang kian membesar, utang negara akan jatuh tempo pada 2018 dan 2019, jumlahnya juga cukup besar. Masing-masing mencapai Rp 390 triliun dan Rp 420 triliun.

Beban bunga utang luar negeri cukup besar. Sebagai gambaran, bunga yang dibayar pada 2016 adalah sebesar Rp 182,8 triliun. Pada 2017, pembayaran bunga dianggarkan sebesar Rp 221,2 triliun.

Jika hal ini terus bertambah, akan membahayakan kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara. Banyak negara di beberapa belahan dunia yang terjerat karena utang, dead trap. Jebakan utang ini yang tidak boleh terjadi dengan Indonesia.

Sebaiknya pemerintahan Jokowi perlu mengingat kembali janji-janjinya tentang semangat berdikari. Semangat itu kini hanya menjadi retorika, sementara utang negara terus bertambah. Perhitungan belanja pemerintah, termasuk infrastruktur, harus mempunyai dampak ekonomi bagi masyarakat luas. Contohnya pembangunan pasar tradisional, sekolah, rumah sakit, infrastruktur pedesaan, atau infrastruktur yang menunjang produksi lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Jika utang negara hanya digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan raya, yang diuntungkan justru industri otomotif asing. Coba perhatikan sekarang pembangunan infrasftrukturnya lebih banyak bentuknya jalan. Itu sangat menunjang industri otomotif asing. Membangun jalan tol berarti kita memberikan subsidi kepada industri otomotif Jepang, industri otomotif Amerika, Eropa, atau Cina.

Utang adalah masalah yang riil. Jika pemerintah tidak diingatkan, tidak mustahil seluruh rakyat Indonesia akan terjebak menanggung beban ini. Utang harus kita bayar dan membayarnya juga dari APBN. Dan sekarang untuk mencicil bunganya saja susah. Jangankan pokoknya, menyicil bunganya saja masih susah.