Penambahan utang pemerintah, kini mencapai agregat paling tinggi dibanding pemerintahan sebelumnya. Agregat penambahan utang juga yang tertinggi dilihat dari persentase atau waktu periode berkuasanya. Selama 2,5 tahun pemerintahan Jokowi, utang Indonesia telah bertambah Rp 1.062 triliun. Pertambahan ini hampir sama dengan jumlah utang periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencapai Rp 1.019 triliun. Artinya, pertumbuhan utang pemerintah saat ini bisa dikatakan luar biasa. Sejak Indonesia merdeka, inilah rekor utang tertinggi.
Bila kita rinci jumlah utang Indonesia pada akhir 2014, mencapai Rp 2.604,93 triliun. Pada akhir Mei 2017, jumlahnya menyentuh Rp 3.672,33 triliun. Di tengah defisitnya anggaran yang kian membesar, utang negara akan jatuh tempo pada 2018 dan 2019, jumlahnya juga cukup besar. Masing-masing mencapai Rp 390 triliun dan Rp 420 triliun.
Beban bunga utang luar negeri cukup besar. Sebagai gambaran, bunga yang dibayar pada 2016 adalah sebesar Rp 182,8 triliun. Pada 2017, pembayaran bunga dianggarkan sebesar Rp 221,2 triliun.
Jika hal ini terus bertambah, akan membahayakan kedaulatan bangsa dan kedaulatan negara. Banyak negara di beberapa belahan dunia yang terjerat karena utang, dead trap. Jebakan utang ini yang tidak boleh terjadi dengan Indonesia.
Sebaiknya pemerintahan Jokowi perlu mengingat kembali janji-janjinya tentang semangat berdikari. Semangat itu kini hanya menjadi retorika, sementara utang negara terus bertambah. Perhitungan belanja pemerintah, termasuk infrastruktur, harus mempunyai dampak ekonomi bagi masyarakat luas. Contohnya pembangunan pasar tradisional, sekolah, rumah sakit, infrastruktur pedesaan, atau infrastruktur yang menunjang produksi lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
Jika utang negara hanya digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan raya, yang diuntungkan justru industri otomotif asing. Coba perhatikan sekarang pembangunan infrasftrukturnya lebih banyak bentuknya jalan. Itu sangat menunjang industri otomotif asing. Membangun jalan tol berarti kita memberikan subsidi kepada industri otomotif Jepang, industri otomotif Amerika, Eropa, atau Cina.
Utang adalah masalah yang riil. Jika pemerintah tidak diingatkan, tidak mustahil seluruh rakyat Indonesia akan terjebak menanggung beban ini. Utang harus kita bayar dan membayarnya juga dari APBN. Dan sekarang untuk mencicil bunganya saja susah. Jangankan pokoknya, menyicil bunganya saja masih susah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar