Kini popularitas presiden semakin tergerus dan dinilai berada pada level terendah. Hal ini akibat utang yang terus menumpuk, infrasruktur merangkrak, dan tudingan adanya kriminalisasi ulama. Kebijakan menaikkan harga BBM setelah beberapa bulan dilantik sebagai presiden, tarif listrik naik sampai 100 persen, dan tergerusnya popularitas mantan Gubernur DKI Jakarta.
Akibat semua kebijakannya, popularitas Jokowi jelang Pilpres 2019, baik melalui survei di medsos dan media massa terus mengalami penggerusan dan sudah berada pada level terrendah. Jokowi tak mampu meningkatkan kondisi kinerja urusan sosial ekonomi atau perekonomian nasional. Indikatornya, beragam subsidi buat rakyat dicabut dan tingkat pertumbuhan tetap sekitar 5 persen, padahal janji kampanye minimal 8 persen. Utang pemerintah terus meningkat dan mendapat kecaman dari kelas menengah perkotaan.
Popularitasnya Jokowi juga disebabkan adanya upaya melakukan kriminalitas aktivis dan ulama yang anti pemerintah. Penetapan harga BBM dan Listrik yang terlalu mahal juga membuat popularitas amblas. Utang luar negeri yang nilainya ribuan trliunan. Kini saatnya buruh, mahasiswa dan rakyat bersatu seperti 98 untuk meminta pertanggungjawaban.
Setelah Indonesia dipimpin Jokowi memang telah membuat 'resah batin rakyat.' Pendapatan mayoritas rakyat tak kunjung membaik. Tapi justru pemerintah selama ini tidak menjalankan cita-cita luhur bangsa ini. Situasi hari ini jauh dari apa yang dimaksud dari perwujudan dari Trisakti dan Negara. Dua tahun Pemerintahan Jokowi-JK berjalan ini telah mengalami cobaan dari masa ke masa. Baik cobaan dari segi demokrasi, lalu kemudian apakah reformasi dan demokrasi di negara bisa bertahan atau tidak nantinya. Soalnya, kebebasan dirasa kebablasan, tidak keberaturan, keterlaluan dan bahkan bisa merusak demokrasi juga mengancam Negara.
Jokowi memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan. Pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi di tahun 2017 ini masih sangat banyak yang harus dieksekusi atau dikonkritkan. Hal yang paling mendasar adalah dalam membangun penegakan hukum dan keadilan. Sebab, penegakan hukum sesungguhnya sangat penting dilakukan karena tak hanya sebagai landasan utama bagi pembangunan ekonomi saja tapi juga politik dan sosial budaya.
Laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia menghadapi dua masalah yang serius dan sulit ditemukan jalan keluarnya. Yaitu :
1. Inflasi yang tinggi dan
2. Daya beli masyarakat yang turun.
Padahal, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi. Konsumsi menyumbang 53 persen PDB. Kalau daya beli jatuh maka otomatis pajak jatuh.
Siapa yang memukul daya beli masyarakat? Jokowi sendiri :
1. Presiden dengan tanpa ragu ragu dan penuh keberanian menaikkan harga bahan bakar minyak tepat di awal pemerintahanya.
2. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi sekarang hanya ditopang oleh tambahan utang pemerintah yang bernilai lebih dari Rp1000 triliun dalam 2,5 tahun terakhir, dan kemungkinan Rp1500 triliun dalam 3 tahun anggaran.
Sandaran ekonomi pada utang tidak akan berdampak pada penerimaan pajak uang yang berarti. Pada tahap selanjutnya utang akan menjadi beban fiskal. Utang tidak digunakan sebagai belanja dalam kegiatan yang menciptakan multiplier effect terhadap ekonomi dalam negeri. Utang sebagian besar digunakan untuk membeli barang-barang impor yang menciptakan dampak berganda bagi keuntungan bagi negara lain. Jadi, ambruknya penerimaan pemerintah sekarang yang menimbulkan defisit hingga 2,92 persen PDB, yang menurut saya lebih dari 3 persen PDB, adalah karena ulah pemerintah sendiri. Kalau mau keadaan membaik cobalah bersikap jujur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar