ORKESTRA SUMBANG PARA KECEBONG

Di antara makhluk metamorfosis,Kecebong termasuk hewan paling "istimewa". Istimewa dalam tanda kutip karena ke-istimewaannya itu justru berasal dari ke-konsistenannya untuk tetap jelek mulai dari Telur sampai Imago. Dari sejak berwujud Kecebong, Berudu sampai Katak Dewasa, makhluk ini tetap "istiqomah" mempertahankan kejelekannya.

Bandingkan dengan Kupu-kupu, begitu jelek dan bahkan bagi sebagian orang malah menjijikkan ketika masih berwujud ulat. Tapi begitu si Ulat keluar dari kepompongnya, semua orang waras pasti setuju, Kupu-kupu adalah salah satu makhluk tercantik di muka Bumi ini. Bidadari sekalipun diimajinasikan di film-film memiliki sayap seperti sayap kupu-kupu. Banyak orang yang mengoleksi dan bangga jadi Kolektor Kupu-kupu, karena termasuk salah satu seni yang mahal. Tapi saya belum pernah satukalipun jumpa orang normal yang jadi Kolektor Katak apalagi yang sampai merasa bangga jadi Kolektor Kecebong.

Tapi segala sesuatu pasti punya kelebihan. Nah, kelebihan Kecebong ini adalah kekompakannya. Walaupun saya curiga kekompakan mereka mungkin karena sama-sama jelek dan keterbatasan daya tangkap Otak. Makanya sangat wajar, ketika konon ada Salah satu Toko Kue Coklat yang ownernya karena mengikuti fatwa Ulama yang tidak memperbolehkan mengucapkan Selamat Natal, membuat kebijakan " Tetap menyediakan Kue coklat pesanan Customer tapi khusus ungkapan dan  pesan keagamaan, di persilahkan tulis sendiri", para Kecebong pun meradang.
"Dasar Toko Rasis..."
"Anti Kebhinnekaan.."
"Jangan menodai industry saya dengan sifat dan perilaku anda yang sangat SARA dan tidak menjalankan Bhinneka Tunggal Ika........Selama anda di Indonesia cobalah ber Pancasila" tulis akun salah satu kecebong yang pongah merasa menjadi "Pemilik Industry Coklat, Roti dan Kue se Indonesia".
Lucunya, si Cebong yang ngaku-ngaku Pemilik Industry ini mengajak ber Pancasila, tapi dia lupa, Pancasila Sila pertama adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, artinya semua orang bebas menjalan kan perintah Agamanya.

Labelisasi SARA, Anti Bhinneka Tunggal Ika dan Anti Pancasila kepada orang-orang yang menjalankan aqidah-nya justru perbuatan yang SARA, anti Bhinneka Tunggal Ika dan anti Pancasila. Jadi jangan pernah percaya dengan Kecebong-kecebong yang selalu koar-koar paling Pancasila tapi justru selalu bersikap anti Sila-sila dari Pancasila. Ngaku-ngaku paling Bhinneka Tunggal Ika, tapi justru tidak menghormati perbedaan dan aturan agama orang lain, justru memaksakan perbedaan harus disamakan. Persis kaum eljibiti yang berteriak-teriak atas nama Kemanusiaan tapi justru perilaku mereka  yang akan membuat manusia punah dan jadi tinggal sejarah.

Pertanyaannya? ;

• Kemanusiaan seperti apa yang hendak di sampaikan oleh sekelompok orang yang perilaku seksualnya justru akan membuat Manusia punah dari Muka Bumi ini?
• Ber-Pancasila seperti apa yang dimaksud oleh sekelompok orang yang justru menghambat orang lain untuk melaksanakan perintah Tuhan Yang Maha Esa?
• Bhinneka Tunggal Ika seperti apa yang mereka teriak-teriakkan tapi mereka justru memaksakan semua perbedaan sikap keagamaan harus sama?

Kecebong memang mahkluk metamorfosis yang menyedihkan, perubahan dan pertumbuhan raga-nya tidak diikuti perubahan dan pertumbuhan otak dan nuraninya. Beramai-ramai menyerang dan me-rate bintang satu Toko Coklat yang ownernya justru berprilaku dan mengamalkan Nilai-nilai dari Sila Pancasila.

Toko Coklat pun babak belur,
Jatuh berbintang dua dari lima. Mereka tertawa terbahak-bahak, dan seperti biasa mulai membanjiri komentar di Halaman Toko Kue dengan umpatan, cacian dan makian. Kalau masalah mencaci dan memaki sepertinya para iblis dan setan sekalipun harus berguru kepada kelompok ini.

Orkestra kemenanganpun dimulai, teriakan-teriakan sumbang tentang Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika sampai Hak Asasi Manusia harus diterjemahkan sesuai versi dan kepentingan mereka. Media-media besar yang mereka kuasai (atau justru menguasai...?)  ramai-ramai membuat opini yang menyudutkan Toko Kue. CNN bahkan menulis "Hari ini kue pun sudah diradikal", lengkap dengan ulasan yang menyesatkan.

Beberapa Kecebong yang mungkin saja pernah nyantri dan punya setitik iman, paham kalau sikap Pemilik Toko Roti karena masalah aqidah dan mengikuti Fatwa Ulama, protes dan mencoba memberi penjelasan ke Berudu yang menjadi Komandan Tempur para Kecebong.
"Tuan Berudu, sikap Toko Coklat harusnya tidak perlu kita permasalahkan. Pihak Toko Coklat bukan menolak membuatkan kue buat Natal,hanya pesan dan ungkapan di minta bikin sendiri karena ini masalah aqidah".

Tapi si Berudu tidak bergeming sambil berkata lantang, "Syariat Agama ada di bawah hukum Negara, aturan agama harus tunduk ke aturan Negara dan Negara itu sekarang adalah Kita".

Kecebong yang protes tadipun terdiam, lagi pula kalau ngeyel, uang pulsa 300 ribu perbulan bisa lenyap. Selain itu dia yakin, tahun 2019 semua ini akan berakhir. Jadi dinikmati saja yang sekarang ada dan berencana akan bertobat di tahun depan. Semoga saja masih sempat bertaubat nasuha sebelum keburu di jemput Malaikat Maut.

Orkestra terus berlanjut...
Tapi tiba-tiba suasana mulai kacau, laporan masuk, " May Day...May Day...SOS...Saudara se-aqidah si Toko Kue datang bagai air bah membanjiri dan membela saudara seiman mereka yang kita aniaya".

Seribuan kecebongpun terkepung puluhan ribu massa, Bintang 2.3 berbalik menjadi 3.2, merangkak pasti dan naik kembali ke Bintang Lima. Di awal "cyber war" ini, yang me-rate bintang 1 hampir seribuan melawan cuma tiga ratusan yang merate bintang 5. Tapi tidak sampai 4 jam, situasi berbalik dan terakhir yang merate bintang 5 lebih dua puluh ribuan dan yang merate bintang 1 malah berkurang entah kenapa dari hampir dua ribu jadi limaratusan, aneh...?.

Suara Orkestra mulai sumbang
Karena para kecebong yang gantian babak-belur, sudah berlarian tanpa arah, tercerai-berai saling injak-menginjak mencari jalan selamat. Berudu yang jadi Panglima cuma bisa melongo dan terdiam. "Kalau ini terus berlanjut, eksistensi kami di 2019 tinggal kenangan", batin si Berudu.

Terbayang pertanggungjawaban Kerugian Pulau Reklamasi yang belum selesai,malah gara-gara kebijakan Anies-Sandi, Proyek Reklamasi makin hari makin basi. Satria piningit yang dipersiapkan untuk Peta Besar New Nusantara Order, justru sekarang sudah masuk bui, belum lagi pertanggungjawaban terhadap Penguasa Sungai Kuning kalau sampai harus memulangkan jutaan rakyatnya.

Kekalahan sudah membayang di depan mata, si Berudu menekan tombol panggil dan mendekatkan HP nya ke telinga.
Panggilan tersambung, tapi tidak ada suara, malah samar-samar terdengar alunan suara Bang Haji Rhoma , " Stres.... (stres...), obatnya iman dan taqwa..".

#KomunitasKomunikasiCintaIndonesia
#KeLombokAja
Note :
Tulisan ini untuk melawan penggiringan opini khususnya media-media Cebonger

CHINA MENGGALI LIANG KUBURNYA DIMULAI DARI INDONESIA

Oleh : Fahmi Ceduage
Penikmat Berita dan Analis Independen

Peristiwa 98 itu bukan tragedi tapi operasi False Flag yang dilakukan Cina untuk menstigmatisasi rakyat Indonesia sehingga menciptakan kondisi psikologis bahwa Cina adalah korban dan pelakunya adalah Pribumi, sehingga Pribumi akan dihantui rasa bersalah sepanjang sejarah.

Mau bukti?

Liem Sioe Liong memindahkan seluruh asetnya keluar dari Indonesia tepat sebelum 1998. Mengapa? Karena dia (para konglomerat) tahu rencana besar yang disusun untuk dongkel Soeharto dan kerusuhan yang akan terjadi.

Jadi, 98 itu bukan tragedi tapi Psychological Operation oleh negara asing yang berkomplot dengan para pengkhianat di negeri ini.

Saya berada di Semanggi 1 dan 2. Saya juga berada di gedung DPR/MPR saat Soeharto mengundurkan diri. Bukti keberadaan saya ada di video detik-detik Soeharto menyatakan mengundurkan diri di TV yang diletakkan di lobby gedung DPR/MPR dan saya berbaju putih berada di belakang TV saat semua wartawan dan mahasiswa bersorak gembira saat Soeharto menyatakan pengunduran diri tepat pukul 09.02, 21051998.

Banyaknya korban jiwa adalah dampak dari FF ini. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah para konglomerat yang memindahkan asetnya ke luar negeri. Negara mana yang paling beruntung? Singapura dan cina karena dua negara itulah yang menjadi tempat aliran aset para konglomerat. Jadi, 98 itu adalah rencana matang dan bukan kejadian yang tiba-tiba. Tanpa Mei 98, Soeharto akan tetap berkuasa.

Sekali lagi saya ingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa penggunaan kata "Tragedi Mei 98" adalah tidak tepat atau salah fatal karena semuanya adalah by design.

Seluruh aset konglomerat dan dana talangan BLBI sebesar 700 T itulah yang kini masuk kembali ke Indonesia tetapi dinyatakan sebagai pinjaman dari Cina. Beginilah cara mereka membodohi rakyat dan bangsa kita. Berapa riel Rupiah atau Dolar dari Cina? Ya, 0 (nol) Rupiah atau 0 Dolar!

Apa yang dicanangkan oleh Xi Jinping, presiden Cina, yaitu OBOR (One Belt One Road) adalah memobilisasi seluruh aset dan sumberdaya rakyat mereka yang tersebar di seluruh dunia, khususnya di 65 negara yang berada di Asia Pasifik, Eropa, dan Afrika untuk bersatu mendukung misi mereka dengan satu tekad, yaitu: Satu Ikatan Darah (One Belt) Satu Tujuan (One Road). Apalagi kalau bukan Dominasi Cina secara global menggantikan AS.

Proyek ambisius Cina (OBOR) akan mengalami kehancuran total... Dan kehancuran global mereka akan mulai terjadi di Indonesia. Mengapa? Karena kini rakyat sadar apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan rezim ini bukanlah membangun kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia tapi membangun OBOR Cina.

Proyek Reklamasi adalah kunci mereka. Seluruh rakyat harus bersatu menggagalkan proyek ini dan kegagalan Cina padà proyek ini akan menjalar ke seluruh dunia dan akhirnya negara Cina akan mengalami krisis ekonomi yang dahsyat, dan terjadinya kerusuhan sosial yang sangat dahsyat di negeri Cina sendiri dalam beberapa tahun mendatang.

Good bye China!!

MENGAPA INDONESIA TIDAK BISA TOLAK REKLAMASI?

Presiden Filipina saja berani tolak proyek reklamasi di negaranya, masak Indonesia tidak bisa. Jangan sampai hutang pada negara lain buat negara ini dengan menolak hal yang tidak benar dan tidak berpihak pada rakyat.

Jika ingin Indonesia makmur, cukup dengan menghukum mati para koruptor. Karena hasil korupsi itu semua jika dikumpulkan dari semua wilayah Indonesia itu bisa buat infrastruktur di Indonesia, pertahanan dan untuk subsidi bahan pangan untuk warga yang tidak mampu.

Kenapa tidak ada UUD hukuman mati pada koruptor ?
1. Alasan hak asasi manusia.
2. Takut senjata makan tuan.

Kasus narkoba dihukum mati karena merusak anak-anak generasi penerus bangsa. Kalau koruptor malah lebih parah bukan anak-anak saja yang gak bisa dapat haknya, ibu, bapak, kakek neneknya tunas bangsa pun jadi kena dampaknya. Karena hak mereka dikorupsi. Kasus mana yang lebih banyak merugikn negara??

Sisa anggaran APBD tiap tahun dilarang dihabiskan itu pun sisa APBD dari seluruh Indonesia bisa buat cicil hutang pada negara lain. Jika hal ini dikira kritikan yang tidak bisa diterima dan menghukumku, ini sudah bisa jadi bukti Indonesia akan sulit untuk maju.

Padahal orang yang bijak itu kritikan bukan suatu wujud kebencian tapi masukan untuk Indonesia ke depannya bisa lebih maju dan mandiri. Contoh ketergantungan Indonesia adalah perusahaan asing di Indonesia 2 saja yang tutup, banyak pengangguran.

Jangan sampai Indonesia yang kaya hasil buminya yang bisa mensejahterakan rakyatnya cuma jadi mitos saja. Ingat Indonesia sesungguhnya bukan milik kita, tapi kita pinjam pada anak cucu kita. Jika hasil bumi banyak dikuasahi negara asing, lalu setelah semuanya habis bagaimana anak cucu kita penerus bangsa ini ke depannya nanti sudah tidak ada yang disisakan buat mereka.

Apakah tanah tandus yang bisa kita berikan..??? Kebenaran nyata sesungguhnya Indonesia sudah dijajah ekonominya. Dengan banyak berita di Indonesia korupsi dan suap, intelijen negara lain bisa saja berpendapat bahwa korupsi dan suap adalah kelemahan indonesia yang mudah dikalahkan dengan memberi dana pinjaman yang suatu saat dimanfaat dari keuntungan memberi pinjaman tersebut.

FILIPINA TOLAK REKLAMASI PENGUSAHA CINA

Hubungan antara Filipina dengan China tak kunjung membaik. Beberapa waktu lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte bahkan mengancam akan menembak pengusaha asal China yang ingin melakukan investasi. Hal itu terkait rencana mereka untuk melakukan reklamasi terhadap sejumlah pantai di beberapa pulau strategis milik Filipina.

Salah satu pulau yang dimaksud adalah Boracay. Pulau yang mirip dengan Bali di Indonesia itu, menjadi target pengusaha asal China tersebut, untuk mengembangkan potensi bisnisnya.
"Mereka tidak bisa seenaknya berbuat di sini (Filipina). Meskipun mereka punya uang yang banyak. Lebih baik bagi saya menembak kepala pengusaha itu, dari pada harus mengkhianati kepercayaan rakyat," ujar Duterte.

Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Filipina melalui Kepala Stafnya meminta China untuk menghentikan pekerjaan reklamasi yang sedang dilakukannya di wilayah Laut China Selatan. Apalagi, wilayah itu merupakan areal yang tengah dipersengketakan. Jenderal Gregorio Catapang mengatakan "agresivitas" Cina menyebabkan ketegangan di wilayah itu.

Komentarnya muncul saat Filipina memulai latihan militer gabungan terbesar dengan Amerika Serikat. Latihan Balikatan tahun ini melibatkan lebih dari 11.000 personel, yang merupakan latihan terbesar dalam 15 tahun. Berbicara di Manila menjelang pelatihan ini, Jenderal Catapang mengatakan kepada para wartawan bahwa bukti-bukti baru reklamasi tanah itu "Memberi alasan mendesak untuk memberi tahu seluruh dunia mengenai efek merugikan dari agresivitas Cina".

Ia mengatakan Filipina percaya bahwa "Aktivitas reklamasi besar-besaran Cina akan menyebabkan ketegangan di antara negara-negara yang mengklaim, bukan hanya karena dapat menghalangi navigasi, tetapi juga karena kemungkinannya digunakan untuk tujuan militer".

Cina mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, yang menyebabkan adanya tumpang tindih klaim dengan beberapa negara Asia lain termasuk Vietnam dan Filipina. Negara-negara itu mengatakan Cina melakukan reklamasi tanah secara tidak sah di daerah yang  diperebutkan untuk membuat pulau buatan dengan fasilitas yang berpotensi untuk digunakan bagi kepentingan militer.

ANIES WAJIB MELAWAN AROGANSI LUHUT PANJAITAN

By Asyari Usman

Dalam menghadapi langkah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mencabut moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan tidak punya pilihan kecuali melawan keputusan itu. Perlawanan itu harus dilakukan bukan hanya karena Anies-Sandi telah menjanjikan penghentian reklamasi, tetapi yang lebih esensial lagi adalah karena Pak LBP melakukan “bullying tactic” (main gertak) terhadap Gubernur terpilih.

Penerbitan keputusan pencabutan moratorium yang diiringi oleh arogansi LBP itu, wajib dilawan oleh Anies-Sandi. LBP menggunakan bahasa bully yang meremehkan posisi Gubernur terpilih. Cara ini tidak bisa didiamkan. Pertarungan melawan Pak LBP tentu sangat berat. Itu pasti! Tetapi, membiarkan kesewenangan Menko Kemaritiman itu terhadap otoritas kegubernuran Anies, akan lebih berat lagi konsekuensi.

Berikut ini beberapa kutipan tentang arogansi Pak LBP mengenai reklamasi. Yang pertama, wawancara di acara “AFD Now” di CNN (4/8/2017). Pak Luhut mengatakan, “Silakan saja tunjukkan resistensinya di mana. Saya enggak ada urusan.”

Yang kedua, Luhut menegaskan bahwa gubernur DKI Jakarta yang baru harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu. "Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau," kata Luhut (RoL, 6/10/2017)

Yang ketiga, Anies tak mau lanjutkan reklamasi. Ini komentar Luhut, "Nggak ada itu gubernur. Keinginan itu dari atas. Bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Kalau mereka bisa menunjukkan ada yang tidak benar," seperti dikutip detik.com edisi Senin (9/10/2017).

Kalau Gubernur Anies tidak melawan, maka beliau tidak hanya akan dianggap enteng oleh Pak LBP tetapi juga akan dilihat remeh oleh semua orang. Kecuali wewenang Gubernur atas proyek reklamasi itu sudah dicabut oleh negara.  

Ini soal dignity, soal martabat. Perlawanan harus ditunjukkan. Sekiranya menolak keputusan Pak LBP itu berakibat politis yang berat terhadap kegubernuran Anies-Sandi, sikap ini jauh lebih terhormat dibandingkan menerima dengan cara dipermalukan.

Lagi pula, Anies-Sandi harus ingat bahwa mengiyakan proyek reklamasi yang seratus persen bermotif ketamakan komersial itu, bukan hanya merendahkan martabat Anda karena tunduk pada tekanan LBP, tetapi juga berarti Anda bersaham menghancurkan sistem lingkungan kawasan Teluk Jakarta. Sebab, LSM-LSM lingkungan sepakat bahwa proyek reklamasi akan merusak mata rantai kehidupan sekitar.

Yang tak kalah pentingnya adalah aspek keamanan nasional. Banyak pihak yang mencemaskan bahwa pulau-pulau reklamasi itu nanti bisa berproses menjadi “negara dalam negara”. Sebab, dengan konsep pembangunan serba-mewah di ke-17 pulau itu, sudah bisa ditebak siapa yang mampu menjadi penghuninya. Artinya, besar kemungkinan pulau-pulau tersebut, kelak, menjadi milik satu etnis tertentu saja yang selama ini dipahami sebagai pemilik kekayaan terbesar di Indonesia.

Sangat dikhawatirkan “negara pulau” ini akan menjadi basis berbagai kegiatan ilegal dan berbahaya yang “tak bisa” dipantau oleh instansi-instansi keamanan nasional seperti kepolisian, bea-cukai, imigrasi, BNN, dinas kependudukan, bahkan TNI. Kita semua sudah pahamlah bagaimana, selama ini, oknum-oknum di semua instansi itu sangat mudah diajak “berdamai” agar mereka tidak bertindak ketika ada pelanggaran hukum.

LBP tentu bisa saja menepis kekhawatiran ini sebagai perasaan paranoid atau mimpi siang bolong. Tetapi, kita semua jangan sampai lupa bahwa etnis tertentu yang sudah terbiasa dengan tabiat “closed society” (masyarakat tertutup) dan menghalalkan segala cara, besar kemungkinan akan membuktikan perasaan paranoid dan mimpi siang bolong itu menjadi kenyataan jika mereka dibiarkan menguasai “negara pulau” di Teluk Jakarta.

(Penulis adalah wartawan senior)

AHOK, KEBENARAN YANG TERUNGKAP

NASIB-mu Jakarta.....engkau SUDAH memilih ..

AHOK, KEBENARAN YANG TERUNGKAP.
( Politik dan Ekonomi.).

Hari ini saya ketemu dengan teman. Dia dapat peluang untuk akuisisi dua pulau reklamasi yang ada dalam program reklamasi jakarta utara. Saya sempat berkerut kening mendengar informasi darinya.

“ Engga usah kawatir, Reklamasi jalan terus.’' Katanya menepis keraguan saya.

“ Maksudnya" ? Kata saya terkejut.

“ Itu lihat keputusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh LSM Kiara dan LSM Walhi dan perorangan. Itu artinya keberadaan pulau itu syah sesuai hukum.”

“ Jadi dasar hukumnya apa reklamasi itu hingga menang di tingkat MA?"

“ Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai utara. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi.”

“ Itu sebabnya dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D kini sudah mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) menyusul sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL)” Kata saya.

“ Tepat sekali. Dan sebentar lagi pulau pulau yang lain akan segera keluar HPL dan HGB nya. Dan lebih enak lagi kita tidak perlu bayar tambahan retribusi sebesar 15% sesuai maunya Ahok dalam Raperda Tata Ruang Kawasan ( RTRW) Strategis Pantai Utara Jakarta. Karena sudah dihentikan pembahasannya oleh DPRD.”

“ Tapi kan untuk IMB masih perlu ada raperda soal RTRW”

“ Benar, tapi tidak akan ada lagi pasal soal tambahan retribusi. Itu hanya pelengkap saja agar IMB keluar.”

“ Soal pajak atas HGB itu berapa NJOP nya ?

“ Ya hanya Rp. 3,2 juta per m2.
“ Hah..” saya terkejut “ Kecil sekali. Padahal tanah disana pasarannya Rp. 20 juta”

“ Benar , bahkan lebih. Tapi itukan kebijakan Ahok yang ingin memperbesar PAD DKI agar bisa dipakai untuk biaya bangun Tanggul Raksasa jakarta Utara sebagai penahan banjir rob dan memperbaiki dampak lingkungan dari adanya reklamasi”

“ Lantas bagaimana dengan program Tanggul Raksasa untuk menahan Jakarta tidak tenggelam dan program kesejahteraan nelayan?. Darimana dananya kalau tidak ada lagi retribusi tambahan sebesar 15% dari NJOP?

“ Itu urusan Pemerintah Pusat. Urusan Jokowi. Kenapa pula kita mikir. Yang penting sekarang kita happy tanpa harus bayar besar untuk dapat peluang bisnis besar. Kamu bisa bayangkan saja, untuk Pulau C memiliki lahan seluas 109 ha, sementara Pulau D seluas 312 ha. Kalau harga jual per M2 sebesar Rp.  20 juta/ M2 maka total  nilainya Rp. 8,4 Triliun. Tapi PBB yang dibayar berdasarkan NJOP Rp. 3,2 juta/m2. Apa engga hebat. Lagian mana ada lagi tanah di tengah jakarta harga dibawah Rp. 5 juta/M2.”.

Saya terdiam. Udah engga nafsu membahasnya lagi. Tanggul raksasa itu butuh dana puluhan  triliun..Apa adil uang APBN dbuang puluhan  triliun untuk penduduk Jakarta? Sementara pengusaha menikmati kekayaan tak terbilang dari reklamasi. Bagaimana soal keadialn bagi daerah lain yang juga masih membutuhkan dana untuk membangun ketertinggalan akibat rezim sebelumnya. Dan kini tidak ada lagi demo menolak reklamasi. Bahkan Anies-sandi juga bisa menerima keputusan MA soal reklamasi. Pilkada Usai, pemenang ditentukan , issue reklamasi merugikan nelayan pun berakhir . Pengusaha tersenyum lega sambil menikmati layanan kemewahan RESTORAN DAN BAR DI SANDS SKYPARK, Singapore.

***

Teringat dulu ketika  Gubernur DKI Jakarta Ahok mengungkap alasannya ngotot menaikkan kewajiban pengembang dalam proyek reklamasi. Menurut Ahok, proyek reklamasi di Jakarta sudah tidak dapat lagi dibatalkan. Dasar hukumnya kuat. Sementara itu, Ahok menilai, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai utara Jakarta tidak menguntungkan pemerintah. Karena pada peraturan itu, kewajiban pengembang reklamasi untuk lahan fasos fasum untuk lahan di pulau yang mereka bangun hanya 5 persen. Ia pun membuat rancangan peraturan daerah (raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Cara berpikir Ahok sederhana, dia enggak bisa lawan hukum. Dia mau batalin reklamasi pun enggak bisa, dia  mau ambil alih juga enggak bisa. Jadi satu satunya cara agar dampak lingkungan dapat di atasi maka dana lingkungan itu diambil dari  kunaikan 15 persen. Tapi upaya ini kandas di DPRD sebagai dampak dari kena OTT KPK salah satu anggota DPRD dari partai Gerindra Sanusi. Dan puncaknya aksi bela islam bergerak bagaikan air bah memaksa Ahok jadi pesakitan. Ahok kalah dalam pilkada putaran kedua, dan diapun jadi terpidana kasus penodaan agama. 

Dibalik itu semua, kini terbukti ada ratusan triliun dana pengembang pulau reklamasi selamat dari kewajiban membayar 15% dan ketentuan NJOP diatas Rp 20 juta. Lagi lagi kita melihat fakta bahwa pada akhirnya Politik bisa membungkus diri dalam bentuk apa saja termasuk agama, namun tujuannya tetap satu : UANG.  Dan Ahok adalah korban dari itu semua, termasuk rakyat DKI. Ya kebenaran yang terungkap seperti lagu usang yang selalu berulang…orang bodoh dimakan orang pintar, dan orang jujur dimakan orang munafik …

Copas dari Babo Erizeli Jely Bandaro

SERTIFIKAT AJAIB REKLAMASI PULAU D

Sertifikat "Ajaib" Reklamasi Pulau D Untuk Agung Sedayu, Di Saat Gubernur Baru Belum Dilantik. Publik di sosial media geger dengan beredarnya foto SERTIFIKAT HGB (Hak Guna Bangunan) pulau D Reklamasi Jakarta.

Pada sertifikat yang terbit tanggal 24 Agustus 2017, ditulis pemegang hak adalah PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Grup. Surat ukur terbit pada 23 Agustus 2017 dengan luas lahan mencapai 3,12 juta meter persegi atau setara dengan 312 hektare.

1. Sertifikat ini diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Jakarta Utara dan ditandatangani Kepala Kantor Pertanahanan Jakarta Utara, Kasten Situmorang.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus membenarkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) Pulau D, salah satu pulau reklamasi, sudah terbit.

"Tadi pagi saya koordinasi ke BPN (Badan Pertahanan Nasional), memang sudah diterbitkan HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/8), seperti dilansir CNN Indonesia.

Firdaus membenarkan keaslian sertifikat HGB Pulau D tertanggal 24 Agustus 2017 yang beberapa hari belakangan beredar di media sosial.

Berita Koran Tempo hari ini mengenai pernyataan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara sungguh luar biasa. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara menyatakan mengacu pada Perjanjian KERJASAMA antara Pemda DKI Jakarta dengan PT Kapuk Naga Indah:

"Perjanjian itu merekomendasikan diberikannya HGB di atas Hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta"

(alinea ke 2 artikel SERTIFIKAT PULAU D TERBIT UNTUK AGUNG SEDAYU)

Mari bersama-sama dirunut kasus HGB (Hak Guna Bangunan) diatas HPL (Hak Pengelolaan) atas pulau Reklamasi ini. 1. Pemda DKI Jakarta baru menerima HPL dari Presiden Joko Widodo hari Sabtu, 20 Agustus 2017.

2. HGB buat PT Kapuk Naga Indah (anak usaha Agung Sedayu Grup)

Diterbitkan hari Kamis, 24 Agustus 2017 (4 hari setelah penyerahan HPL ke Pemda DKI Jakarta) dilihat dari foto Sertifikat HGB yang beredar di media sosial.

3. Dalam tempo 3 hari kerja (hari SENEN, SELASA dan RABU) sudah terbit Perjanjian Kerjasama antara Pemda DKI Jakarta dengan Pengembang (PT Kapuk Naga Indah) yang kemudian dikirimkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai dasar permohonan Penerbitan HGB buat PT Kapuk Naga Indah (pernyataan Kakan yang mengacu pada Perjanjian Kerjasama).

4. Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai PULAU REKLAMASI belum diterbitkan dan lagi mandeg di DPRD DKI Jakarta.

Apakah Pemda DKI Jakarta berani membuat Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga dimana belum ada peraturan daerah yang mengatur Pulau Reklamasi ini?

Proyek reklamasi di pantau Utara Jakarta hingga kini masih menjadi kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan.

Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan sudah dari awal menolak proyek reklamasi. Gugatan nelayan atas proyek Reklamasi juga dimenangkan Pengadilan. Namun sepertinya ada pihak yang memaksakan Proyek Reklamasi apapun yang terjadi harus terus berlanjut.

Dan di saat gubernur terpilih belum dilantik, tiba-tiba terbit sertifikat HGB untuk anak usaha Agung Sedayu Grup.

Lahan belum ditimbun, izin belum lengkap, diukur tanggal 23 Agustus 2017, sertifikat sudah terbit tanggal 24 Agustus 2017.

Padahal dari Waktu Pengukuran hingga Penerbitan Sertifikat, BPN harus beri waktu 90 hari kepada Pihak Lain untuk melakukan sanggahan.

Sepertinya Ada Yang Lagi Kejar Deadline Walau Melabrak Sana Sini.

PROJECT NEW JAKARTA

By Deden Heryana

Ketika rakyat disuguhi mimpi dan berbagai wacana pemindahan ibukota, para taipan sibuk membuat peta penguasaan wilayah Jabodetabek.

1. Project New Jakarta 2025 dan di dalamnya termasuk proyek MEIKARTA, berikut informasi nya

2. Mendengar project New Jakarta, ibarat menempatkan pemindahan ibukota ke luar Jawa hanya menjadi sekedar wacana hoax belaka

3. Project New Jakarta 2025, ibarat sebuah project yg sudah disiapkan oleh para taipan properti bdasarkan pesan China dgn meniru Singapura

4. Project New Jakarta 2025, adalah project masa depan, menjadikan Jakarta seperti Singapura

5. Kawan tuips, pernah ingat rencana penggabungan Jabotabek menjadi bagian terintegrasi untuk terwujudnya peta baru Jakarta

6. Project New Jakarta 2025 adalah melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi menjadi satu kesatuan peta baru Jakarta 2025

7. Wilayah yang saat ini melingkupi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi pada 2025 akan menjadi wilayah New Jakarta

8. Lupakan wacana pengalihan, dengan rencana pemindahan ibukota ke luar Jakarta, itu semata taktik menutupi rencana besar New Jakarta 2025

9. Mari kita bicara, fakta penguasaan oleh para taipan properti dengan memanfaatkan peta New Jakarta 2025 yg sudah disepakati di Tiongkok

10. New Jakarta 2025, mulai terbaca ketika para taipan serta China conection mati matian menjadikan Ahok sebagai gubernur DKI, demi 2025

11. Pada 2025, yang dulunya Jabodetabek akan berubah menjadi New Jakarta Mengapa project ini dirahasiakan?

12. Ketika rakyat disuguhi mimpi dan berbagai wacana pemindahan ibukota, para taipan sibuk membuat peta penguasaan wilayah Jabodetabek

13. Para taipan sudah berbagai lapak penguasaan wilayah, untuk proses persiapan penyatuan Jabodetabek menjadi New Jakarta 2025

14. Wilayah Utara Jakarta serta pulau reklamasi hingga pelabuhan New Tanjung Priok perusahaan taipan besar dapat jatah hingga Li ka shing

15. Wilayah Tanggerang Selatan hingga kabupaten Tanggerang, menjadi jatah sinar mas hingga Lippo group

16. Tak beda dengan Tanggerang, di Bekasi pun menjadi wilayah bagi jatah antara Sinarmas, Sumarecon agung dan Lippo group

17. Perusahaan properti milik taipan kini telah menghabisi wilayah persawahan di kota Bekasi hingga kabupaten Bekasi

18. Dari Bekasi hingga perbatasan Karawang dan Bogor (Jonggol) semua kini terkoneksi oleh properti milik taipan

19. Dan Lippo group ambil wilayah kab Bekasi dgn konsep Meikarta, yg kedepannya menjadi wilayah perbatasan New Jakarta 2025 dgn Jawa barat

20. Menyambung dari Bogor hingga Tanggerang, menjadikan satu kesatuan sabuk lingkaran yang memutari New Jakarta 2025

21. Peta New Jakarta 2025, dilingkari oleh properti milik taipan, ibarat melingkar seperti tembok China dari Bekasi, Bogor sampai Tanggerang. .. 

22. Dan untuk kawasan pelabuhan new tanjung Priok nantinya akan dimiliki lebih besar oleh pengusaha Li Ka Shing mirip Singapura

23. Pribumi cukup disibukkan dgn kue bohongan terkait wacana pemindahan ibukota Agar tidak menganggu mimpi taipan membuat New Jakarta 2025

24. Ibart negara dlm negara, New Jakarta 2025 dilingkari tembok properti milik para taipan mirip tembok China (Bekasi, Bogor dan Tanggerang)

25. Apakah nanti pribumi terbuang dari wilayah New Jakarta 2025?

26. Apakh kita telat sadar lagi, bahwa mrk sdng bangun negara didalam negara, New Jakarta 2025 sprt Singapura lalu dbatasi ala tembok China?

27. Ingat kisah warga pribumi Singapura yg tsingkir hingga tnggal di flat-flat (rusun), tak mampu biaya hidup, maka mmilih pindah ke malaysia

28. Kalau saja kalian sadari, peta properti milik taipan ibarat melingkari peta New Jakarta 2025, mirip tembok China yg mbatasi dan mbedakan

29. Pada 2025, kalau anda tak sanggup hidup dgn biaya tinggi di New Jakarta maka opsinya adalah keluar dari wilayahnya

30. Dan akhirnya, peta New Jakarta 2025 menjadi pembeda mana pribumi dan pendatang yg menguasai Akses masuk dan sebagainya

31. New Jakarta 2025, diawali dengan pembangunan kota kota mandiri (topeng) yang ujung akhirnya terintegrasi menjadi satu kesatuan tembok

32. Pribumi akan terusir krn dibuat terklasifikasi sendiri, dari warga usiran menjadi warga pinggiran lalu akhirnya warga kebingungan

33. MEIKARTA hanyalah salahsatu bukti, mimpi New Jakarta 2025 semakin mendekati kenyataan Satu titik poin dari sekian banyak titik poin

34. Titik titik yang menjadi satu kesatuan yang melingkar, dari Bekasi, Bogor, Tanggerang Ala tembok China dgn properti milik taipan

35. Ibu Pertiwi hanya bisa meratapi, nasib anak negeri yg tidak mau menyadari akan ancaman penjajah dan pengkhianat negeri Merdeka atau Mati! ..

Artikel ini dishare juga di blogger

SILENT ECONOMIC WAR

Reklamasi Teluk Jakarta itu kecil, ada garapan cina RRC yang JAUH lebih BESAR :

1. Silent economic war oleh CINA RRC dalam Pemerintahan saat ini, bergerak untuk menguasai Jalur Selatan jawa kecuali DI Yogyakarta....

2. Investor Cina siap gulirkan yuan-nya beberapa tahun depan untuk menguasai dan menjajah jalur selatan Jawa dari Jabar sampai Banyuwangi.

3. Kabupaten/ kota selatan Jawa dikuasai kepala daerah Cina dan Merah supaya mudah menjajah lahan rakyat.

4.  1800 ha hutan di Wonogiri (sebagai pelabuhan swasta pertama di Indonesia) dikuasai bos mebel tangan kanan Jokowi. 1800 ha hutan Wonogiri akan diubah menjadi Kota Mandiri Tiongkok.

5. 1000 ha lahan batik keris solobaru siap sebagai pelabuhan swasta asing (owner tiongkok) pertama di NKRI.

6. Pengalihan isu politik sehingga melupakan penjajahan ekonomi oleh tiongkok yang udah di lakukan beberapa tahun ini.

7. Jalur selatan Jawa kecuali DI Yogyakarta nilainya 1000 x APBN Indonesia yang mampu menjajah Indonesia dari dalam juga sebagai jalur masuk imigran Cina 2018....

8. Ini jawaban kenapa aseng Banjarnegara berani keluarkan 50 miliyar untuk menjabat sebagai Bupati ...karena Cina akan masuk Indonesia melalui jalur selatan Jawa.....

9. Soloraya sebagai pusat koordinasi Beijing Jakarta kecuali Karanganyar....

10. Pacitan, selatan Jawa Timur sedang di bangun power plant dengan proyek Totaly di garab RRC, mulai designing, materisl, mesin , sampai pekerjaan ada 1000 orang. Daya listrik nya 350 MW x 2 unit pembangkit. 

11. PILKADA , aseng juga tengah kompak upaya menangkan Pilgub Jatim, Pilbup  Bojonegoro dsb yang strategis kaya sumber daya Alam.

APA YANG BISA KITA LAKUKAN menghadapi penghianat BANGSA INDONESIA ini...?

1. Waspadalah para pemilik lahan di Selatan Jawa. JANGAN JUAL LAHAN kalian kepada pihak ASING ASENG, Apalagi dalam luasan yang masif puluhan, ratusan hingga ribuan hektar!!!

2. Kenapa umat islam bagaikan buih di tengah lautan terbawa isu isu politik tanpa bisa beri solusi untuk umat ???

KOTA MEIKARTA UNTUK SIAPA?

Data kota Meikarta

1. Pemilik : Lippo Group
2. Direncanakan mulai tahun 2014
3. Letak : Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Jalur lintasan Kereta Api cepat Jakarta Bandung.
4. Luas wilayah : 2.200Ha/22 juta m2
5. Perumahan : 400 ribu Unit
6. Kapasitas penghuni tetap : 2 juta jiwa
7. Harga hunian : Minimal 400 juta/Unit
8. Siap huni : Mulai tahun 2018
9. Harga tanah : Rp. 12,5 juta/m2
10. Gedung pencakar langit : 100 Unit
11.Fasilitas : 7 pusat perbelanjaan, rumah sakit Internasional, pusat keuangan Internasional, 10 hotel Internasional berbintang lima, Perpustakaan Nasional, opera theatre and art centre, 100 SD Internasional dan Sekolah Nasional plus, serta 50 SMP, SMA Nasional, dan Internasional.

Saya baru pertama sekali membaca berita terkait Kota Meikarta. Kesan pertama begitu terpesona berlanjut khawatir akan Kota ini merupakan salah satu sarana ekspansi besar-besaran pendatang asing di negeri ini. Mirip-mirip Reklamasi.

Mencermati data di atas, saya kurang yakin bahwa penghuni Kota baru tersebut adalah kita-kita yang berpenghasilan pas-pasan. Untuk mengisi 2 juta penduduk dalam satu Kota, sangat sulit membayangkan itu berlangsung secara alami seperti proses Urbanisasi atau pembelian rumah secara konvensional oleh orang perorang.

Apabila dipasarkan secara konvensional untuk penduduk pribumi, saya rasa sampai 20 tahun kedepan 400 ribu hunian yang ada belum tentu akan terjual sehingga akan merugikan pengusaha yang menggelontorkan dana sejumlah 278 Triliun ditambah biaya pembebasan lahan 2.200 ha.

Oleh karena itu, saya punya pandangan bahwa untuk mengisi penduduk Kota Maikarta yang berjumlah 2 juta jiwa harus dengan cara terorganisir. (ingat wacana Dwi Kewarganegaraan yang lagi promosi dan UU yang memperbolehkan asing memiliki Property di Indonesia).

Apalagi bila kita kaitkan dengan proyek Kereta Api Cepat Jakarta Bandung yang di mulai dengan kontroversi tarik menarik kepentingan (Meikarta lintasan Kereta Api cepat itu). Sungguh sangat menyedihkan bila kita berpikir ke belakang terkait pembiayaan Proyek Kereta Api Cepat dengan menggunakan Dana Pinjaman dari Bank CDB RRC.

Kita minjam uang dari RRT untuk membangun Kereta Api Cepat yang konon menurut beberapa ahli tidak terlalu dibutuhkan karena telah memiliki 2 ruas Tol yang menghubungkan Jakarta-Bandung. Belakangan baru terungkap bahwa jalur Kereta Api cepat itu akan masuk ke Kota Meikarta milik Taipan asing.

Saat ini saya hanya dapat mengeluh dan bergumam dalam hati, "Alangkah sedihnya kita pewaris bumi pertiwi ini hanya dapat menonton tanpa berdaya menyaksikan pengusaha membangun kota baru milik pribadi seperti membangun di wilayah tak bertuan ?". Kalau bisa saya lanjutkan "Sepertinya mereka telah mendirikan negara dalam negara."

Note : 
1. WALHI kok tidak bersuara ?
2. DPR diam? 
3. Presiden tutup mata? 
4. Bila anda masih perduli terhadap masa depan Bangsa dan Negara, viralkan ada Negara dalam Negara, yaitu Meikarta.

Referensi
Kumparan
Facebook