Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ahok. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 Desember 2017

NEGERI DAGELAN

Oleh Pipiet Senja

Ini Negeri Dagelan  Saudaraku
Orang melapor kejahatan
Dia yang ditahan
Orang memposting kebenaran
Dia juga ditahan
Orang berteriak
Ganyang PKI! Ganyang PKI!
Malah dipenjarakan Tanpa kemanusiaan
Mana PKI? Mana PKI?
Gebuuuk!
Woooooi kucruuuuut!
Apa sudah buta mata hatimu?

Lihatlah, mereka gentayangan santai di sekitarmu
Lihatlah, mereka tertawa pongah di Senayan
Sungguh preeeet, iya kan Saudara?

Sekarang Dagelan itu sedang kita tonton
Buni Yani yang kukenal
Sosok bersahaja dengan kacamata minus bertengger di wajahnya yang mirip Profesor
Ilmuwan cendekia yang seharusnya sudah jadi Doktor
Jika bicara perlahan dan santun itu
Mendadak dianggap super bahaya
Hanya karena memposting pidato si Penista Agama

Ini Negeri Dagelan, Saudara
Lihatlah di ruang sidang sana
Orang tak bersalah didudukkan di kursi Terdakwa
Orang bergelar Jaksa super heboh dan bodoh
Seakan hanya satu saja cita cita dalam hidupnya;
Jebloskan Buni Yani ke penjara!

Apakah tidak ada nurani lagi dalam hati si super bodoh itu Saudaraku?
Apakah sudah hilang akal sehat dan imannya?
Telah terjualkah semua keadilan yang dimilikinya?

Ini serius Negeri Dagelan Saudaraku!
Pahlawan Al Maidah diterdakwakan
Dia harus banyak kehilangan
Tapi bukan itu yang digundahkan
Melainkan ketakadilan ini bisa menimpa siapapun
Buni Yani adalah kita
Buni Yani ikon korban ketakadilan bangsa Indonesia.

Sebab ini sungguh Negeri Dagelan Saudaraku!
Dimana keadilan telah diperjualbelikan
Dimana kebenaran telah digadaikan
Dimana sosok
sosok berjubah hukum
Malah berkubang nista bela kezaliman

Dan Si Iteung pun bangkit dari dimensi dagelannya
Lantas teriak lantang;
Heeeei Jaksa kacruuuuuuut!
Sugan hayang dibaledog?
Hayang ditalapung?
Hayang dicium ku bedog?
Meuni belegug nyungsep siah
Brooooot....
Tah bekok Iteung!

Astaghfirullahal adziiiim.... meuni kacida teuing....

Ayo kita gemakan doa berjamaah Saudaraku
Ya Allah dengarkanlah doa kami hari ini
19 kali sidang Dagelan telah menguras airmata

Lelaki bersahaja itu telah dipecat.sebagai Dosen
Gelar Doktor pun terpaksa lepas
Jaksa Agung bilang, demi keseimbangan
Karena Ahok sudah divonis 2 tahun
Maka Buni Yani pun harus divonis
Serupa.si Penista Agama
Baru terjadi begini sepanjang sejarah NKRI , Saudaraku!

Ya Allah satu saja pinta kami kali ini
Bebaskan Buni Yani!
Bebaskan Buni Yani
Bebaskan Buni Yani!
Allahu Akbaaaar!
Merdekaa!

Bandung,  November 2017
Jelang Sidang Buni ke 19

Minggu, 03 Desember 2017

TRANSFORMAMSI JOKOWI

Copas dari WAG Keluarga TIM :

Transformasi  Jokowi dari Petugas Partai Yang Diremehkan  Menjadi Presiden Yang Menentukan Segalanya
(Pidato Karno Cilek di mimbar bebas TIM, Jumat, 24 nov 2017)

Teman-teman aku manggung lagi.  Kecepetan ya?  Soalnya ada yang WA aku minta aku ngomong lagi sebelum reuni 212.  Ola opo dalamm hatiku, tapi aku gak bisa nolak E. Soalnya aku sudah di Kuningan.

Jokowi ini sangat istimewa buat aku. Perawakannya merakyat, kurus kering seperti kurang gizi, tapi gak pernah menyerah, gak pernah kalah. Waktu jadi Walikota Solo ada kasus ekonomi. Jokowi berhadapan dengan Gubernur Jateng dari TNI Pak Bibit. Bibit yang kalah.

Terus dia lompat ke Jakarta sebelumnya habis masa jabatannya. Dengan perahu dari PDIP dan Gerindra, terutama, dia jadi Gub DKI, mengalahkan incumben Fauzi Bowo. 

Lalu baru 2 tahun jadi Gub DKI, dia tinggalkan warga Jakarta.   Dia merebut tiket RI-1 dari PDIP, yang sebetulnya gak sreg.  Prabowo Gerindra meradang dan jadi musuhan sama Megawati PDIP.  Soalnya kesepakatan-kesepakatan, yang dibuat waktu mendukung Jokowi-Ahok, jadi batal.  Jokowi ora peduli. 

Ahok ketiban pulung jadi plt Gub DKI, tapi bikin gaduh terus.  Sampai waktunya abis, dikandangin di Depok.  Ahok gak merasa dikhianati, Kapolri Tito deg-degan. 

Sekarang PDIP ditinggalkan wong cilik di Pilkada serentak gara-gara mendukung Ahok, yang mhancurkan kampung-kampung rakyat kecil dan melecehkan Islam.  Golkar pecah-pecah dan serba salah, PPP sekarat dan pecah, Hanura mengalami penuaan dini, Nasdem dimusuhi rakyat. Semua partai jadi tergantung restu Jokowi  Dan Jokowi? Jalan terus.

'Sebentar mas karno,' teriak seorg pria berjaket abu-abu berambut gondrong.  'Apa benar mas ini sarjana pertanian UGM?'  'Ha?' Karno cilek mengernyitkan alis.  'Saya dengar sampean S2 di Bejing dan S3 di Polandia? Apa itu betul?'  Karno cilek mesem-mesem.  'Ini pertanyaan sulit.' Jawabnya.

Nah kembali ke Jokowi. Menurut aku dia bukan anak bawang.  Jokowi sejak awal tau apa yang harus dilakukannya dan tau cara membungkam penentangnya, mendulang dukungan, termasuk dukungan para konglomerat pemilik medmas. Yang netral, apalagi menentang kebijakannya, bisa diplintir jadi musuh negara.

Belum sebulan jadi Presiden, Jokowi naikkan harga BBM Rp 2 ribu/liter, ketika BBM dunia turun sampai dinbawah USD 40/barel. Padahal menurut UU pemerintah cuma boleh menaikkan BBM, bila harga internasional sadah di atas USD 115/barel.  Gak ada yang berani protes. 

Lalu  KPK dibenturkan dengan Polri. Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto ditangkap, diproses cepat kasus lawas mereka, lalu masuk bui. Semua komisaris KPK dikocok ulang. Panitianya ibu-ibu. BG dipending. Kapolri diberikan kepada Tito setelah bom Thamrin. BG kemudian diplot jadi kepala BIN menggantikan Sutijoso. 

BPK, yang masih bandel dalam urusan Ahok, pembelian RS Sumber Waras dll, dibenturkan dengan KPK. Lalu KPK dibenturkan lagi dengan DPR. Dan Jokowi? Netral saja.

Sekarang Megawati, yang dulu sempat melecehkannya sebagai petugas partai, pun tak berkutik dihadapan Jokowi. Kalau harus memilih Megawati atau Jokowi, maka kader PDIP akan memilih Jokowi. 

Gejala ini sudah terlihat, ketika Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Mega yang menginginkan kader PDIP jadi Cagub berhasil dilunakkan Jokowi lewat Hendro Priyono dan Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan ketika Ahok melecehkan Megawati dan PDIP dengan menolak ikut seleksi Cagub PDIP, Megawati terpaksa merestui Ahok yang sudah jelas memusuhi wong cilik dan pro nekolim. 

Jokowi punya amunisi berlimpah untuk menentukan masa depan Indonesia. Bahkan bila dia ingin negara ini dikuasai asing atau aseng, dan rakyat menadi paria di negerinya sendiri, akan ada orang-orang yang terang-terangan mendukungnya. 

Suara kritis kaum intelektual, aktivis, ormas dan kampus digembosi dengan UU Ormas, yang dengan cepat menjadi UU karena wakil rakyat sudah dalam genggaman. Kelas menengah dan pengusaha kecil menengah (warteg percetakan kecil, pencetak undangan, stempel, sablon, bakso, tukan jahit,ndll) dikejar-kejar petugas pajak lewat UU tax amnesty, yang ternyata diperluas sedemikian. Padahal awalnya untuk mengejar para pengemplang BLBI dan pajak konglomerat yang dibawa kabur ke LN.  Mereka malah diampuni dan kini diplot jadi pahlawan.

Memang ada gejala Jokowi kini menuai badai, dimulai dari Ahok, Setnov. Lalu aktivis dan intelektual kampus meminta Jokowi mereshuffle Ahokers sejati, seperti LBP, Yasonna Laoli, Tjahjo Kumolo, SMI, Yonan - Tahar, Enggar Tyasto, Rusdi Kirana, Rini Sumarno  dst. Mereka juga minta Jokowi berhenti menjual aset negara dan BUMN, stop reklamasi dan Meikarta (proyek mega properti Lippo), yang bukan buat rakyat. Artinya suara kritis mulai mendapatkan panggung. Sedangkan orang-orang anti rakyat ditolak. Gerakan ini, kata Iskak - dalam buka 'jalan pintas mencegah revolusi sosial' - akan membesar dan jadi arus balik yang menjatuhkan pemerintahan lewat gerakan cabut mandat.  Gerakan cabut mandat ini digagas tokoh malari Hariman Siregar.

Menariknya, dalam sebuah pertemuan di bakul cafe beberapa waktu lalu, teman-teman ILUNI-UI memprediksi bahwa Jokowi bisa menghindari kejatuhannya dengan mencabut UU Ormas dan tax amnesty. UU Ormas mengembalikan kita ke zaman Orba, memberi wewenang kepada pemerintah untuk membubarkan ormas tanpa proses hukum. Korbannya sudah dua :  HTI dan ILUNI-UI Berbadan hukum. Sedangkan UU tax amnesty merusak tata negara. Dia memindahkan kewajiban deklarasi aset dari pejabat publik kepada rakyat.

Kata teman-teman ILUNI-UI bila inisiatifnya dari pemerintah atau Jokowi terang-terangan pro kepada penuntut pencabutan UU Ormas dan UU tax amnesty, atau setidaknya diamandemen agar kembali ke misi awalnya mengembalikan BLBI dan pengemplang pajak yang diparkir di LN, maka Jokowi selamat.  Kesalahan akan dipanggul Wiranto dan Sri Mulyani.

Rabu, 13 September 2017

BANYAK FITNAH YANG DIBUAT TAPI TIDAK DITANGKAP

Bermacam macam Fitnah dan Ujaran Kebencian Mereka Buat dan tidak ada satupun yang ditangkap karena dilindungi aparat.

Pasti mau tau? Siapa awal yang menjadi banyaknya ujaran kebencian di media sosial? Kelompok itu berdiri pada saat pemilihan gubernur Jakarta 2012, dengan adanya kelompok resmi JASMEV.

Pada saat Jakowi-Ahok bertemu dengan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli di putaran ke 2, Jokowi-Ahok mendirikan JASMEV, Jokowi Ahok Socia Media Volunteers. Walaupun “volunteers” tapi kenyataannya diberikan tempat dan difasilitasi oleh Jokowi-Ahok. Mungkin saja gajipun diberikan untuk memenangkan pertarungan dalam membuat opini.

Sejak itu, mulai ujaran kebencian bertebaran di social media, membangun opini bahwa Jokowi-Ahok terbaik dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli buruk.

Setelah menang, JASMEV diberhentikan, kemudian dihidupkan lagi pada saat pemilihan presiden tahun 2014, JASMEV dengan arti singkatan yang berubah yaitu Jokowi Advanced Social Media Volunteers. JASMEV yang baru ini lebih sadis lagi, semua pendukung Prabowo Subianto dijelekkan. Yang paling parah pada saat JASMEV memasang iklan di Google Ads dengan foto-foto Prabowo dan grupnya yang dianggap sebagai koruptor dengan warna hitam.

Sejak JASMEV ada, dengan segala cara membuat kampanye hitam, sejak itu pula umat Islam terusik, apalagi sejak JASMEV versi ahok sangat membela Ahok di kasus penistaan agama Al Maidah 51. Saat ini umat Islam yang mengaku Muslim Cyber Army (MCA), tidak ada yang membiayai, tempatpun tidak ada yang menyediakan. Artinya MCA itu sangat militan. Jumlah JASMEV dibandingkan MCA, pastinya sangat jauh berbeda, pasti lebih banyak MCA. Walaupun penggiat Sosial Media yang pro pemerintah Jokowi saat ini sering diundang ke Istana, melakukan rapat tertutup, untuk membahas strategi kampanye pemerintah.

Bagaimana cara menghentikan MCA, sangat sulit! Karena militan, tersebar dibanyak daerah, semakin banyak kampanye untuk pemerintah, apalagi menjelekkan Islam, makin semangat MCA untuk membalas berita-berita fitnah.

Minggu, 10 September 2017

AHOK, KEBENARAN YANG TERUNGKAP

NASIB-mu Jakarta.....engkau SUDAH memilih ..

AHOK, KEBENARAN YANG TERUNGKAP.
( Politik dan Ekonomi.).

Hari ini saya ketemu dengan teman. Dia dapat peluang untuk akuisisi dua pulau reklamasi yang ada dalam program reklamasi jakarta utara. Saya sempat berkerut kening mendengar informasi darinya.

Engga usah kawatir, Reklamasi jalan terus.’' Katanya menepis keraguan saya.

Maksudnya" ? Kata saya terkejut.

Itu lihat keputusan Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh LSM Kiara dan LSM Walhi dan perorangan. Itu artinya keberadaan pulau itu syah sesuai hukum.”

Jadi dasar hukumnya apa reklamasi itu hingga menang di tingkat MA?"

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai utara. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang menjadi landasan hukum bagi berjalannya proyek reklamasi.”

Itu sebabnya dua pulau reklamasi, yakni Pulau C dan D kini sudah mendapatkan sertifikat hak guna bangunan (HGB) menyusul sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL)” Kata saya.

Tepat sekali. Dan sebentar lagi pulau pulau yang lain akan segera keluar HPL dan HGB nya. Dan lebih enak lagi kita tidak perlu bayar tambahan retribusi sebesar 15% sesuai maunya Ahok dalam Raperda Tata Ruang Kawasan ( RTRW) Strategis Pantai Utara Jakarta. Karena sudah dihentikan pembahasannya oleh DPRD.”

Tapi kan untuk IMB masih perlu ada raperda soal RTRW

“ Benar, tapi tidak akan ada lagi pasal soal tambahan retribusi. Itu hanya pelengkap saja agar IMB keluar.”

“ Soal pajak atas HGB itu berapa NJOP nya ?

Ya hanya Rp. 3,2 juta per m2.
“ Hah..” saya terkejutKecil sekali. Padahal tanah disana pasarannya Rp. 20 juta”

Benar , bahkan lebih. Tapi itukan kebijakan Ahok yang ingin memperbesar PAD DKI agar bisa dipakai untuk biaya bangun Tanggul Raksasa jakarta Utara sebagai penahan banjir rob dan memperbaiki dampak lingkungan dari adanya reklamasi”

“ Lantas bagaimana dengan program Tanggul Raksasa untuk menahan Jakarta tidak tenggelam dan program kesejahteraan nelayan?. Darimana dananya kalau tidak ada lagi retribusi tambahan sebesar 15% dari NJOP?

Itu urusan Pemerintah Pusat. Urusan Jokowi. Kenapa pula kita mikir. Yang penting sekarang kita happy tanpa harus bayar besar untuk dapat peluang bisnis besar. Kamu bisa bayangkan saja, untuk Pulau C memiliki lahan seluas 109 ha, sementara Pulau D seluas 312 ha. Kalau harga jual per M2 sebesar Rp.  20 juta/ M2 maka total  nilainya Rp. 8,4 Triliun. Tapi PBB yang dibayar berdasarkan NJOP Rp. 3,2 juta/m2. Apa engga hebat. Lagian mana ada lagi tanah di tengah jakarta harga dibawah Rp. 5 juta/M2.”.

Saya terdiam. Udah engga nafsu membahasnya lagi. Tanggul raksasa itu butuh dana puluhan  triliun..Apa adil uang APBN dbuang puluhan  triliun untuk penduduk Jakarta? Sementara pengusaha menikmati kekayaan tak terbilang dari reklamasi. Bagaimana soal keadialn bagi daerah lain yang juga masih membutuhkan dana untuk membangun ketertinggalan akibat rezim sebelumnya. Dan kini tidak ada lagi demo menolak reklamasi. Bahkan Anies-sandi juga bisa menerima keputusan MA soal reklamasi. Pilkada Usai, pemenang ditentukan , issue reklamasi merugikan nelayan pun berakhir . Pengusaha tersenyum lega sambil menikmati layanan kemewahan RESTORAN DAN BAR DI SANDS SKYPARK, Singapore.

***

Teringat dulu ketika  Gubernur DKI Jakarta Ahok mengungkap alasannya ngotot menaikkan kewajiban pengembang dalam proyek reklamasi. Menurut Ahok, proyek reklamasi di Jakarta sudah tidak dapat lagi dibatalkan. Dasar hukumnya kuat. Sementara itu, Ahok menilai, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan reklamasi dan rencana tata ruang kawasan pantai utara Jakarta tidak menguntungkan pemerintah. Karena pada peraturan itu, kewajiban pengembang reklamasi untuk lahan fasos fasum untuk lahan di pulau yang mereka bangun hanya 5 persen. Ia pun membuat rancangan peraturan daerah (raperda) Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Cara berpikir Ahok sederhana, dia enggak bisa lawan hukum. Dia mau batalin reklamasi pun enggak bisa, dia  mau ambil alih juga enggak bisa. Jadi satu satunya cara agar dampak lingkungan dapat di atasi maka dana lingkungan itu diambil dari  kunaikan 15 persen. Tapi upaya ini kandas di DPRD sebagai dampak dari kena OTT KPK salah satu anggota DPRD dari partai Gerindra Sanusi. Dan puncaknya aksi bela islam bergerak bagaikan air bah memaksa Ahok jadi pesakitan. Ahok kalah dalam pilkada putaran kedua, dan diapun jadi terpidana kasus penodaan agama. 

Dibalik itu semua, kini terbukti ada ratusan triliun dana pengembang pulau reklamasi selamat dari kewajiban membayar 15% dan ketentuan NJOP diatas Rp 20 juta. Lagi lagi kita melihat fakta bahwa pada akhirnya Politik bisa membungkus diri dalam bentuk apa saja termasuk agama, namun tujuannya tetap satu : UANG.  Dan Ahok adalah korban dari itu semua, termasuk rakyat DKI. Ya kebenaran yang terungkap seperti lagu usang yang selalu berulang…orang bodoh dimakan orang pintar, dan orang jujur dimakan orang munafik …

Copas dari Babo Erizeli Jely Bandaro