TNI AD HENDAK MENASIONALKAN PEMUTARAN FILM G 30 S PKI

Pimpinan PB NU menolak pemutaran film G 30 S PKI: https://m.tempo.co/read/news/2017/09/17/078909929/tni-ajak-tonton-film-g-30s-pki-pbnu-tak-cocok-diputar-sekarang

Wantimpres Jokowi menolak pemutaran film G 30 S PKI: https://m.tempo.co/read/news/2017/09/18/078910146/anggota-wantimpres-minta-tni-batalkan-nonton-bareng-film-pki

Heran? Tidak usah. Coba simak sejarah ini (dan silahkan saja periksa serta uji kebenarannya):

Dulu di jaman Orde Lama (OrLa), ada poros NASAKOM (NASionalisme - Agama - KOMunisme) dan anggotanya adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), lalu Nahdlatul 'Ulama (NU), lalu Partai Komunis Indonesia (PKI).

Poros NASAKOM ini gencar memusuhi MASYUMI (MAjelis SYUro Muslimiin Indonesia), sang Pemenang Pemilu tahun 1955, yang beranggotakan Muhammadiyah, Al 'Irsyaad, Persis, dll. Poros MASYUMI ini di Pemilu '55 mengalahkan PNI, NU, dan PKI dengan telak.

Dan MASYUMI menolak sama-sekali Komunisme (PKI) yang memang Anti Agama, bahkan Atheis, dan telah tiga (3) kali memberontak terhadap rakyat RI di tahun 1926, 1948, dan 1965.

Presiden Ahmad Sukarno (Bung Karno) yang membenci Blok Barat (Amerika Serikat dan Inggris) yang ditudingnya ditunggangi Yahudi Zionis, ingin mengambil alih Irian Barat (Irian Jaya/Papua) dari Belanda. Juga Malaysia dan Brunei dari Inggris. Karena itu semua disebutnya sebagai wilayah asli Nusantara (utamanya di jaman Majapahit), berdasarkan sejarah.

Dan Bung Karno pun geram atas penjajahan Zionis itu terhadap Palestina, padahal Palestina, Mesir, Arab Saudi membantu langsung kemerdekaan RI.

Praktis Bung Karno pun bersekutu dengan negara pencipta Komunisme yakni Uni Soviet (Rusia) dan anak didik Soviet: Republik Rakyat Cina (RRC), _utamanya untuk mendapatkan persenjataannya_. Sementara Malaysia dan Brunei ditudingnya sebagai Negara Boneka Inggris. Maka ia ingin menguasainya dengan semboyan "Ganyang Malaysia".

Namun TNI AD ditengarai kurang setuju dengan rencana ini. Demikian juga sebagian TNI AL, TNI AU, dan Polri.

Setelah Irian Barat (Papua kini) kembali ke RI karena Belanda menyerah sebelum perang, maka Sukarno menyiapkan Angkatan Kelima, yakni rakyat jelata yang dipersenjatai. Menunggu kiriman senjata dari RRC. Dengan dipimpin oleh PKI dan Ormas di bawahnya.

Menjelang berakhirnya OrLA, Presiden Bung Karno yang mengaku sebagai kader Muhammadiyah namun dihasut PKI pun sampai tega membubarkan sepihak sang Pemenang Pemilu '55: MASYUMI, yang tak pelak ada Muhammadiyah di dalamnya.

Dan para tokoh MASYUMI seperti Buya HAMKA, Syaikh M. Natsir (beliau selain 'ulama juga pernah menjadi Perdana Menteri pertama RI), Ustadz Isa Anshori, dkk., dipenjarakan tanpa sidang.

Lalu PKI memberontak, membunuhi para perwira tinggi TNI, pejabat pemerintah daerah, juga para Kyai dan Santri NU, diawali Gerakan 30 September 1965 (G 30 S PKI). Konon, Bung Karno mengetahuinya, namun mendiamkannya. Utamanya untuk 'membersihkan TNI' dari para penentangnya.

Namun pemberontakan ketiga PKI ini digagalkan TNI AD, khususnya oleh pasukan Kostrad pimpinan Jenderal Muhammad Suharto dan RPKAD pimpinan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo (mertua Presiden SBY).

Barulah setelah pengkhianatan ini kemudian NU berbalik arah, meninggalkan NASAKOM, dan memberantas PKI bersama pemerintah, TNI, dan rakyat.

Setelah OrLa tumbang, PKI dibubarkan, Komunisme, Marxisme dll., dilarang oleh Tap MPRS XXV/1966.

Di mulailah masa Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Muhammad Suharto.

Dan Prof. Buya HAMKA menjadi Ketua Umum MUI Pertama.

Serta dari massa 3 organisasi Islam RI tertua (plus yang di luarnya) yakni Muhammadiyah (sejak 1912), Al 'Irsyaad (sejak 1914), Persis (sejak 1923), lahirlah banyak organisasi dan gerakan Islam 'Putihan' besar.

Syaikh DR. M. Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), pada tahun 1967. Juga lahirlah dari massa 3 besar plus itu: Hidayatullah (1973), Wahdah Islamiyah (1988), kaum Ahlus Sunnah Wal Jama'ah-As Salafiyyuun (Salafi), dsb.

Konon ditengarai, anak keturunan Komunis PKI dan PNI kemudian bertransformasi menjadi PDI (di masa Orde Baru), lalu menjadi PDIP (menjelang masa Reformasi). Dan juga ada di partai pecahannya, dan/ atau sekutunya.

Semoga agen-agen Neo Komunis itu tidak sampai menyusup ke NU yang dulu memang bersatu dengan PNI dan PKI dalam NASAKOM. Karena jika sampai demikian, bisa jadi akan ada adu-domba.

Dan sungguh Kyai Muhyiddin dkk., dari NU, memperingatkan masyarakat bahwa di struktur pimpinan NU sekarang ada Komunis. Dialah juga yang kini menentang pemutaran film G 30 S PKI itu.

Simak beritanya di: http://m.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2010/04/28/43282/kiai-muhyiddin-nu-dalam-ancaman-besar.html

Termasuk usaha adu-domba itu dengan maraknya kembali isu 'Wahabi', 'Radikal', 'Garis Keras', 'Kearab-araban', dsb.; yang dulu juga sudah pernah dicitrakan oleh kaum Komunis dkk. itu terhadap MASYUMI yang dikenal sebagai wakil 'Islam Putihan' (melaksanakan Islam semurni mungkin tanpa Takhayul, Bid'ah, Khurofat, Sinkretisme, Sekulerisme, Pluralisme, Liberalisme, Mistik, pengaruh Adat yang tidak Islami, dsb.).

Pencitraan buruk terhadap MASYUMI itu di masa menjelang dan sesudah Pemilu '55.

Dan kini, dengan semakin terang-terangnya Syi'ah, apalagi setelah NU - yang sering juga disebut banyak menampung kaum 'Islam Abangan' (Putih namun juga bercampur 'warna lain') - _dipimpin Said 'Aqil Siradj dkk._, maka isu ini sungguh muncul lagi. Bahkan dipertajam. Dan ditambahi banyak hal yang bahkan bohong.

Bahkan sampai menuding sebagian Wali Songo, Tuanku Imam Bonjol, Syaikh Ahmad Surkati Al Anshori, K. H. Ahmad Dahlan, Syaikh A. Hassan, A. R. Baswedan, Bung Karno, Bung Hatta, Haji Agus Salim, Jenderal Sudirman, K. H. M. Suja', Ki Bagus Hadikusumo, Ki Kasman Singodimejo, K. H. Mas Mansyur, dll. yang 'Islam Putihan' itu sebagai 'Wahabi', 'Radikal', 'Garis Keras', dll.

Kesalahan sebut Inggris akan 'Wahabi' itu juga disambar oleh Syi'ah, dan diviralkan mereka. Dengan aneka tambahan kebohongan. Mengadu kaum awwam Muslimiin Indonesia, bahkan dunia.

Ingat saja, Syi'ah di Timur-tengah sedang membunuhi Muslimiin (Ahlus Sunnah/ Sunni) di Suriah, 'Iraq, serta Yaman. Dan juga tadinya: Libanon.

Alias di sebagian Syam (Palestina, Suriah, Libanon, Yordania), Tanah Yang Dijanjikan, dan memang adalah tempat Rosuululloh 'Isa bin Maryam - 'alaihis salaam - akan kembali turun dan membai'at Kholifah Akhir Jaman Imam Al Mahdi dari keturunan Rosuululloh Muhammad - sholollohu 'alaihi wasallaam - dari jalur Al Hasan bin Ali.

Dan Syi'ah jelas bersekutu dengan Rusia, RRC, Korea Utara, Vietnam. Semuanya itu adalah negara khas Komunis.

Dan di lain sisi, tanah Nusantara Indonesia ini amat kaya-raya dengan cadangan Gas Alam amat besar, juga Emas, Intan, Permata, Uranium, Plutonium, dll. Juga terletak di antara dua benua dan dua samudera.

Tentu saja RRC yang sedang dilanda krisis hutang dan panik memberi makan rakyatnya yang banyak itu, dan kini semakin menggurita di RI, berkepentingan terhadap RI.

Terlepas mereka masih benar-benar Komunis, Neo Komunis, atau hanya Oportunis pengincar kekayaan RI.

Juga sekutu mereka. Yang di PDIP juga lah, keturunan Komunis PKI, juga Syi'ah, dan sekutunya, jelas ada. Bahkan menjadi Wakil Rakyat fraksi PDIP di DPR RI.

Maka hati-hatilah!

Ingat! Demi Allah, satu per satu Hadits Bisyaroh (pemberitahuan akan masa depan), satu per satu terjadi. Tanda-tanda Jaman ini sedang terjadi. Termasuk hal-hal ini, utamanya bahwa Syam, Iraq, dan Yaman memang akan menjadi pos perang dunia. Selain yang di seluruh dunia.

Dan ini pasti menuju Al Malhamah Al Kubro (Perang Besar Akhir Jaman) alias Al Majiduun (Perang Kemuliaan) alias Armageddon, yang memang disebutkan di khazanah Yahudi, Kristen, Majusi, dan Islam. Dan juga tentu menuju kejayaan Islam mensejahterakan dunia di Akhir Jaman, sebelum Kiamat.

Sesuai janji Allah yang telah mengutus 124.000 nabi dan rosul sejak awal jaman.

26 Dzul Hijjah 1438 (18 September 2017)

- PAGI FB (Perkumpulan Administrator Grup Islam FB)

LAHIRNYA PERPPU ORMAS: MIRIP TAHUN 65

Mirip Tahun 65

Lahirnya Perppu Ormas dimasa rezim Jokowi memiliki kemiripan saat Indonesia dipimpin Soekarno pada era tahun 1965. Rezim Jokowi sedang mempraktekan politik belah bambu atau Divide at impera. Pemerintah memuji-muji kelompok Islam tertentu dan menekan kelompok Islam yang lain. Tokoh masyarakat Solo, Mudrik Sangidoe mengatakan bahwa Perppu ormas menyasar pada kelompok Islam yang kritis terhadap pemerintah. Rezim Jokowi menurutnya sedang mempraktekkan Devide at impera (Politik belah bambu).

“Peristiwa saat ini persis seperti tahun 65. Rezim Jokowi itu menggunakan teori belah bambu. Terkait Perppu, ini kan mestinya melalui pengadilan, kesalahan HTI apa ta?” kata Mudrik, usai diskusi Kebangsaan di Hotel Aston, Solo, Rabu (26/7/2017).

Kelompok umat Islam yang diangkat, kata Mudrik adalah kelompok yang mau dininabobokkan dan mengikuti kemauan pemerintah. Sedang yang kritis terhadap pemerintah disebut melanggar Perppu.
“Kalau sebutan anti Pancasila, anti kebhinekaan itu ditujukan pada Umat Islam yang kritis pada pemerintah. Saya hanya berharap umat Islam tetap memegang amar makruf nahi munkar. Harapan saya segera ganti rezim,”.

Contoh orang yang anti NKRI dan Pancasilais seperti apa. Saya merasa aneh dalam Negeri ini, sebab sikap pemerintah mengarah pada kediktatoran. “Ini aneh, seolah yang radikal ini lahir dari umat Islam yang kritis. Jadi yang tidak sama dengan pemerintah dianggap musuh, sama dengan jaman bung Karno, yang anti Nasakom dianggap supersif. Jaman Suharto juga begitu, anti asas tunggal dianggap supersif”.

Sepakat dengan pakar hukum tata negara, bahwa Jokowi bisa diimpeachment. Pasalnya utang negara telah melanggar UU keuangan. Mudrik mengungkapkan bahwa peta politik Jokowi berubah pasca kekalahan Ahok.
“Saya sependapat dengan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa pemerintah sudah bisa diimpeachment. Saya katakan Jokowi paranoidnya luar biasa, dengan kekalahan si Ahok peta politiknya berubah secara total”.

Mirip Kebangkitan PKI

Sastrawan Taufik Ismail menilai kondisi Indonesia pada tahun ketiga Presiden Joko Widodo memerintah, seperti situasi kebangkitan Partai Komunis Indonesia. "Situasi minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir ini, mirip situasi pada tahun 62, 63, 64, dan 65," kata Taufik, dalam sambutannya dalam deklarasi Alumni Universitas Indonesia Bangkit untuk Keadilan di Perpustakaan UI, Jumat, 27 Januari 2017.

Menurut Taufik Ismail itu, PKI sedang menyusun kekuatannya dengan sehebat-hebatnya untuk merebut kekuasaan. Namun, setelah gagal pada 1926 dan 1948, mereka berhasil menghasut Presiden Sukarno, untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat yang demokratis, yang dipilih dengan jujur dan tanpa bunuh-bunuhan. Bahkan, tidak ada penipuan penghitungan suara, dan diikuti oleh pers dunia.

Pers Amerika dan Eropa, menyebut ada negara baru sembilan tahun merdeka mengadakan pemilihan yang bersih, dan tidak ada tandingannya di dunia dalam berdemokrasi, yaitu Indonesia. "Tidak ada penghitungan suara yang dicurangi. Ketuanya tokoh besar Masyumi Burhanudin Harahap, dia netral dan tidak mengaju-ngajukan Masyumi supaya menang."
Namun, pada waktu bersamaan ada suatu negara yang jaraknya tidak jauh dari Indonesia menggelar pemilihan umum pertama tapi heboh. Sesama partai berkelahi. Bahkan, ada belasan orang yang terbunuh. Negara itu adalah Filipina. "(Demokrasi) kita dipandang dunia waktu itu," ujarnya.
 
Indonesia menjalankan pemilu yang jujur dan tenang. Sedangkan di Filipina juga 10 tahun merdeka, gontok-gontokan dan surat suara dicurangi. Mereka diejek dunia luar. "Itu yang terjadi pada tahun itu." Situasi politik berubah ketika Sukarno membubarkan DPR yang demokratis. Sukarno menunjuk 200 orang menjadi anggota DPR yang baru dan melan Anggota DPR yang baru mengangkat Sukarno menjadi presiden seumur hidup. Namun, Mohammad Hatta tidak setuju, lalu meletakkan jabatan sebagai wakil presiden. Saat itu ada satu konsep idieologi negara yakni Nasionalis, Agama dan Komunis yang disatukan. Bagi, komunis konsep itu merupakan kesempatan. "Dia (Sukarno) tidak tahu orang komunis ini kerjanya berdusta dan menjegal. Konsep Nasakom dijegal. Dan mereka merebut kekuasaan ketiga kalinya, tapi gagal juga."

Referensi
Panjimas
M. Tempo
Islam Media